banner 728x90

24 UKM di Beltim Terima Sertifikat Halal

Direktur LPPOM MUI Babel Nardi Pratomo menyerahkan Sertifikat Halal bagi UMKM di Beltim.

*Sisanya Menunggu Perbaikan Audit Memo LPPOM MUI Babel

MANGGAR – Sebanyak 24 UKM di Kabupaten Beltim menerima sertifikat halal dari LPPOM MUI Bangka Belitung yang di fasilitasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung. Program ini merupakan lanjutan tahun sebelumnya dan berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se Bangka Belitung.

“Untuk tahun 2018 bahwa program sertifikasi halal kita yang di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 400 sertifikat halal. Untuk Beltim ada 43 sertifikat halal, baru kita serahkan sebanyak 24, jadi sisanya belum,” ungkap Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung, Hastuti seusai penyerahan sertifikat halal di aula pertemuan Disnakerkop dan UKM Kabupaten Beltim, Kamis (13/9) kemarin.

Untuk 19 UKM yang belum mendapatkan sertifikat halal, kendala ada di audit memo LPPOM MUI yaitu kelengkapan persyaratan belum terpenuhi. Meski demikian, UKM tetap didorong segera menyelesaikan kekurangan tersebut agar sertifikasi halal dapat terpenuhi.

“Misalnya ada kekurangan apa yang harus dipenuhi. Kami juga dari Diskop dan UKM tidak membiarkan begitu saja, kami tetap memantau UKM kita, berdasarkan audit memo apa saja yang kurang. Jadi kita datangi, kekurangan agar dipenuhi,” kata Hastuti.

“Dari Dinas Koperasi tidak menerima begitu saja tapi turun survei, tolong dipenuhi apa yang kurang karena ini harus. Kita juga datang tidak sendiri, kita berkoordinasi dengan dinas terkait dan mari kita support UMKM. Kalau bisa mendapat sertifikasi halal semua,” imbuhnya.

Adapun jenis UKM yang bisa memperoleh sertifikat halal antara lain rumah potong unggas, rumah potong hewan, olahan makanan hingga restoran. “Tetap ada (pengawasan). Pertama kami memonitoring yang sudah mendapat sertifikat halal bekerjasama dengan pihak LPOM MUI. Kalau sertifikasi berlaku untuk 2 tahun. Sertifikat ini kita berikan dan bantu UMKM yang belum pernah mendapat sertifikat halal dan bukan perpanjangan,” jelas Hastuti.
Hastuti juga menambahkan, sertifikat halal mengacu pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang

Sertifikasi Jaminan Halal. “Jadi semuanya harus halal, kalau tidak salah bulan Oktober sudah berlaku. Dan Pemerintah mencanangkan bahwa semuanya harus sertifikasi halal. Tahun depan ada karena memang target kita sebenarnya 1000 sertifikasi halal. Tapi karena kita terkendala anggaran maka 400 sertifikat,” terangnya.
Provinsi Bangka Belitung sendiri berupaya agar program sertifikasi halal terus berjalan dan dimiliki pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan Bangka Belitung sebagai tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.

“Provinsi Babel mendapat penghargaan terbaik untuk pengembangan halal di 2017 kemarin. Kita dapat penghargaan dari pusat. Tetapi program ini (sertifikasi halal) sudah dilaksanakan sejak 2015 dengan 35 UMKM, tahun 2017 sebanyak 150 sertifikasi halal di 7 Kabupaten/Kota dan tahun 2018 sebanyak 400 UMKM,” jelas Hartati.

Sementara itu, Direktur LPPOM MUI Bangka Belitung, Nardi Pratomo yang turut mendampingi penyerahan sertifikat halal bagi UKM di Kabupaten Beltim membenarkan pihaknya bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bangka Belitung. Menurut Mardi, hal ini sesuai amanat Gubernur Bangka Belitung yang mendorong sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

“Untuk sertifikasi halal ini tidak sulit, pertama kalau program pemerintah kita kolektif kan dulu datanya, baru kita turunkan auditor kita ke lapangan. Pada saat diaudit, kita membuat audit memo kalau ada temuan-temuan karena kita minta ke UMKM perbaikan. Kalau sudah memperbaiki, lapor ke kita kemudian baru kita naikkan ke komisi fatwa. Nanti sidang komisi fatwa para ulama berkumpul, kita presentasikan barulah nanti memfatwakan halal atau belum hahal, seperti itu,” bebernya.

Nardi mengakui, kendala yang dihadapi pada saat UMKM menerima audit memo adalah keterlambatan respon pelaku usaha dalam melengkapi kekurangan. Walau ia tidak menampik kendala juga berasal dari internal LPPOM MUI yang memiliki banyak urusan lainnya.

“Kadang dilapangan banyak audit memo atau saran perbaikan lambat dikerjakan, jadi kita lama menunggu. Dalam hal ini, kami memohon proaktif pelaku UMKM terus berkomunikasi dengan LPPOM MUI maupun dinas terkait supaya lancar proses sertifikasi halal produk mereka,” ulasnya. (msi)

Related Search

Tags:
author

Author: