banner 728x90

30 Kapal Cantrang Hiasi Laut Belitung?

banner 468x60

//Tare Minta pihak Berwenang Tegakkan Aturan

TANJUNGPANDAN – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Belitung H Muchtar Motong menilai, penggunaan alat tangkap cantrang dan jaring kongsi di perairan Belitung sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, alat tangkap tersebut sudah dilarang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tetapi masih di beroperasi di perairan Negeri Laskar Pelangi.

“Hari ini kita melaksanakan rapat untuk menyikapi informasi yang disinyalir beroperasinya alat tangkap cantrang dan jaring kongsi, sekaligus membahas persiapan pelantikan pengurus HNSI Belitung,” kata Tare sapaan akrabnya kepada Belitong Ekspres Sabtu (10/2) kemarin.

banner 300x250

Tare menjelaskan, pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang sesuai Peraturan KKP RI No 2 tahun 2015. Setelah itu terjadilah aksi penolakan secara besar-besaran pada tanggal 17 Januari 2018. Sehingga, kemudian keluarlah instruksi Presiden bahwa cantrang diperbolehkan beroperasi, tetapi hanya di laut utara Jawa.

Oleh karena itu, kata Tare artinya di luar laut utara Jawa tetap masih merujuk pada KKP No 2 tahun 2015, yang di situ terdapat sanksi hukum atau pidananya.

“Kita melihat keluarnya instruksi presiden ini mulai terasa dampaknya di perairan Belitung. Sekitar dua minggu yang lalu beberapa orang anggota HNSI Belitung melihat beroperasi alat tangkap cantrang di perairan Belitung tepatnya 10 mil dari Pulau Dua di dekat Pulau Seliu,” ungkap Tare yang juga pelaku wisata ini.

Kata Tare, tak tanggung-tanggung ada sekitar 30 kapal yang beroperasi menggunakan alat tangkap tersebut. Hal itu dari informasi anggota HSNI yang juga berprofesi sebagai nelayan saat sedang mencari ikan di sekitar Pulau Dua tersebut.

“HNSI memohon dengan hormat kepada Kapolres, Polisi Air dam Udara (Polairud), Pangkalan TNI AL (Lanal) untuk mengambil langkah-langkah. Sebab hal ini jelas pertentangan dengan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Meski, kewenangan kelautan perikanan kabupaten menjadi ranah Provinsi Babel termasuk izin operasi untuk radius tertentu,” pintanya.

Di sisi lain kata Ketua HNSI Belitung ini, peraturan KKP RI sudah dengan tegas menyebutkan bahwa alat tangkap jaring kongsi tidak diperbolehkan lagi atau dilarang. Sebab, sangat jelas sistem yang digunakan oleh jaring kongsi ini dapat merusak habitat biota air dan segala jenis ikan yang tertangkap ikut terambil.

“Pada tahun 2015 jaring kongsi sudah di cabut dan tidak boleh di gunakan lagi. Akan tetapi HNSI Belitung menduga bahwa di perairan Belitung alat tangkap jaring kongsi masih beroperasi,” katanya.

Hal itu bukan tanpa alasan, kata Tare meskipun namanya atau perizinannya berganti menjadi Bubu tetapi, cara kerjanya masih sama seperti alat tangkap jaring kongsi. “Indikasi nya hampir semua para pengumpul ikan yang untuk diekspor diduga memakai jaring kongsi. Walaupun namanya diganti menjadi bubu tentunya hal ini menjadi tanda tanya,” imbuhnya.

Untuk itu, HNSI meminta pihak berwenang yang mengeluarkan izin, baik itu perikanan dan kelautan dan syahbandar perikanan untuk melakukan pengecekan secara detail ke lapangan.

“HNSI Belitung menghimbau agar kiranya dinas kelautan dan perikanan belitung maupun syahbandar perikanan untuk perlu mengevaluasi sistem kerja keluar perizinan. Harus di cek kelapangan benarkah itu izin bubu karena terindikasi itu adalah jaring kongsi. Kalau itu betul jaring kongsi maka HNSI mengutuk keras perbuatan tersebut, dan meminta kepada Kapolres dan Polairut untuk mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Tare menambahkan, HNSI sesegera mungkin akan melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Belitung. Ia berharap pertemuan dapat dihadiri Dinas kelautan Perikanan, Kapolres, Angkatan Laut, Syahbandar perikanan untuk mencari langkah-langkah dan solusi terbaik. (rez)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: