banner 728x90

6 Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan P-APBD 2017

banner 468x60

DPRD. Foto : dok be

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2017. Keenam fraksi tersebut yaitu, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, Fraksi GKD dan Fraksi APS, menanggapi penyampaian Raperda P-APBD oleh Bupati Belitung tanggal 11 September.

banner 300x250

Fraksi PDIP, Junaidi Rahman menghendaki anggaran yang dialokasikan Pemkab Belitung dapat segera dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat luas. Menurutnya faktor penting untuk merealisasikan anggaran yang berpihak pada publik diperlukan keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi antar SKPD. Misalnya dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang kemajuan daerah.

“Terjalinnya kerjasama yang baik antar SKPD itu tidak dapat dipandang sebelah mata bagi pelayanan masyarakat di daerah. Di samping itu, penyerapan anggaran perlu dimaksimalkan oleh setiap SKPD dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan penyerapan anggaran,” katanya di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD Belitung itu, Selasa (12/9) kemarin.

“Mengingat jumlah volume sampah yang terbilang cukup banyak, Fraksi kami meminta Pemkab Belitung agar segera membangun beberapa TPS di kelurahan-kelurahan sekitar Tanjungpandan dan juga wilayah lainnya diluar (kecamatan) Tanjungpandan, yang masih sangat minim TPS,” sambung Junaidi Rahman.

Disisi lain Hasbi A Rahman, Fraksi Partai Golkar menyoroti lampu jalan rusak yang kondisinya rawan parah, membahayakan pengendara saat melewati jalan tersebut. Selain itu ada beberapa lampu jalan sudah lama padam. Tetapi tidak diperbaiki, bahkan ada yang tidak berfungsi lagi. Padahal masalah tersebut sudah dua kali disampaikan dalam sidang paripurna. Pada masa persidangan 2015-2016 dan tahun 2016-2017. Namun sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya

“Sebagaimana yang telah disampaikan Bupati bahwa anggaran 2017 setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp2,3 Miliar. Terhadap dana tersebut langkah-langkah apa dilakukan Pemda dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Agar dana tersebut tepat guna dan tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

Sementara Fraksi Partai Nasdem, Agung Maitreyawira menanyakan upaya akselerasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat, sekaligus menekan inflasi daerah yang tercermin dalam program APBD. Hal tersebut ditanyakan dalam rangka Pemkab Belitung berkomitmen meningkatkan pelaksanaan pembangunan berkualitas dan berkelanjutan.

“Terkait kebijakan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Fraksi NasDem mengingatkan agar alokasi anggaran jangan hanya melakukan pembangunan yang bersifat fisik semata. Tetapi yang tidak kalah penting, tenaga pendidik honorer harus lebih diperhatikan kesejahteraannya. Terhadap kebijakan di bidang kesehatan, kami tidak menemukan program bantuan layanan kesehatan BPJS PBI, mohon penjelasan saudara Bupati,” tanyanya.

Sedangkan Wahyu Afandi, Fraksi GKD menyoroti permasalahan banyaknya warga/ masyarakat yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan, hampir kurang lebih 30.000 jiwa. Ia menanyakan bagaimana langkah Pemda untuk mengatasinya, ditambah kuota BPJS melalui pagu dana provinsi mengalami pengurangan.

“Akibatnya kuota BPJS seluruh kabupaten mengalami pengurangan dan pemblokiran dari 10.750 jiwa menjadi 9.348 jiwa. Kurang lebih terpotong 1000 jiwa terhadap BPJS yang menggunakan pagu dana dari provinsi. Berkaitan dengan penerangan lampu jalan, kami melihat sepanjang jalan Kecamatan Membalong. Mulai dari Membalong sampai desa (dusun) kelekak usang tidak ada yang hidup, mohon penjelasannya,” tanya Wahyu.(wan)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: