banner 728x90

Anggota DPRD Babel Sidak, Ada Temuan Tak Sesuai Spek

Kunjungan sidak anggota DPRD Babel ke lokasi pembangunan rumah rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana di Kabupaten Beltim, Jum’at (21/9) kemarin.

*Tinjau Pekerjaan Rekon Rumah Pasca Bencana
*Dari 75 Rumah Baru Selesai Sebanyak 6 Unit

GANTUNG – Pembangunan pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana di Kabupaten Beltim, tepatnya di Kecamatan Gantung dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu. Selama waktu dimulainya pekerjaan hingga saat ini, baru selesai sebanyak 6 dari 75 unit rumah yang direncanakan dari pagu anggaran Rp 4 miliar lebih.

Temuan tersebut terungkap saat anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Komisi II dan III asal Belitung berkunjung ke lokasi pembangunan di Dusun Meranteh Desa Selinsing dan Dusun Canggu Desa Lenggang, Jum’at (21/9) kemarin.

Kunjungan inspeksi mendapat (sidak) anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung juga didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rakhmadi dan kontraktor pelaksana.

“Sampai searang baru dikerjakan utuh 100 persen tanpa aliran listrik baru 6 unit yang baru sampai rumah saja ada 7 unit. Yang baru mau dikerjakan, hanya pondasi ada 30 unit. Kita khawatirkan, kapan akan selesai karena kontraknya tanggal 18 Nopember seluruhnya harus selesai,” ungkap Abdullah Maaruf, anggota Komisi III DPRD Babel.

Kata Maaruf, hasil kunjungan juga menemukan fakta bahwa diduga pembangunan tidak sesuai spek teknis pekerjaan. Satu diantara temuan pekerjaan adalah ukuran pondasi yang tidak sesuai.

“Dari hasil pemeriksaan kami dilapangan, satu item saja sudah tidak memenuhi spesifikasi teknik kontrak. Misalnya galian pondasi, setelah kami cek sendiri hanya 25 centi lebar dan bawah 30 centi.

Padahal seharusnya 40 centi lebar dan bawah 50 centi. Nah kondisi ini kan karena selalu terburu-buru dalam mengerjakan,” sebut Maaruf.

Pihaknya, sebut Maaruf mengharapkan pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi agar segera diperbaiki. Apalagi pembangunan tersebut mempergunakan dana APBD Provinsi yang cukup besar dan peruntukkan rumah bagi korban bencana banjir.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPRD Babel, Taufik Mardin. Ia bahkan memastikan pondasi yang dikerjakan tidak memenuhi spesifikasi dalam RAB.

“Dalam kondisi seperti ini sudah menjadi sample bagi kami sebagai pengawasan dilapangan, ini sebuah temuan. Bagaimana dengan pondasi yang bangunannya sudah jadi. Itu kan bisa kita simpulkan, galian pondasi tidak sesuai secara keseluluhan melalui sample yang sudah mereka kerjakan,” ujar Taufik.

Taufik pesimis pekerjaan akan selesai tepat waktu setelah melihat kondisi di lapangan. Alasan keterlambatan progress kerja dianggap tidak tepat karena kontraktor berkewajiban mengerjakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Masalah waktu, saya juga pesimis itu akan selesai dalam waktu dua bulan. Kalau masalah teknis dan kendala mereka, itu bukan urusan kita. Mereka berani menawar, perusahaan dari jauh, kok berani beralasan seperti itu. Itu resiko mereka,” kata Taufik.

Bukan hanya soal pondasi yang dikhawatirkan, tetapi pemasangan rangka atap baja ringan juga dinilai bermasalah. Penopang atap beresiko menimbulkan masalah karena hanya terpasang di atas beton.

“Saya memang belum jelas melihat speknya, tapi berbeda dengan yang ada di (dusun) Canggu. Di kerangka atap ada kuda-kuda sedangkan di Meranteh tidak ada kuda-kuda hanya diletakkan diatas beton saja. Dalam kondisi nanti, kita khawatir ada angin kencang bisa melayang. Kita berharap kepada pihak Dinas Perkim tolonglah diawasi benar-benar karena kami melihat konsultan perencanaan dan juga konsultan pengawas tidak jalan,” bebernya.

Turut berpendapat, Eka Budiarta selaku anggota Komisi II DPRD Babel yang mengingatkan bahwa pekerjaan menggunakan anggaran APBD Provinsi. Ia melihat ada dua hal yang tidak sejalan dengan semangat pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pertama, pengawasan pekerjaan antara RAB dengan lapangan harus sesuai jangan sampai apa yang dianggarkan tidak berkesesuaian. Apa yang dibuat dalam RAB kalau tidak diawasi secara maksimal akan merugikan keuangan negara dan merugikan penerima manfaat.

“Berarti ada dua unsur yang dirugikan. Kuncinya adalah bagaimana komitmen antara dinas teknis dengan konsultan pengawas. Kalau kontraktor sudah beda karena mereka dari sisi profit. Tapi kalau bagian pemerintah harus melakukan pengawasan yang maksimal,” kata Eka.

Kedua, pekerjaan seharusnya menggunakan tenaga kerja lokal karena akan menjadikan pendapatan masyarakat lokal. Pada akhirnya bisa meningkatkan multiplayer efek baik suplayer maupun tenaga kerja.

“Mestinya setiap pembangunan di daerah memberikan efek berganda terhadap masyarakat sekitar. Ini yang kadang-kadang ketika mereka mendatangkan pekerja dari luar, begitu gajian uangnya dikirim keluar. Beda kalau pekerjanya orang sini,” sebut Eka.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bangka Belitung Rakhmadi tetap optimis pekerjaan akan selesai pada waktunya. Ia juga mengingatkan kontraktor bahwa progress kerja mengalami keterlambatan dan harus dikejar agar pekerjaan selesai.

“Kalau berdasarkan progress memang sudah mengalami minus makanya saya perintahkan, saya minta ke pemborong bagaimana mensiasati minus ini bisa dikejar. Solusi mereka menambahkan tenaga (kerja) diluar tenaga yang sudah ada. Jadi sekarang ini saja sudah 40 (pekerja), mereka akan menambah lagi dari Jogja dan Lampung,” sebut Rakhmadi.

Ia menambahkan, hasil pekerjaan berdasarkan keterangan kontraktor sudah ada 10 unit yang sudah tertutup (atap) dan berikutnya sisi-sisi yang sudah berdiri ada sekitar 20 unit. Plus pekerjaan pondasi untuk 30 unit sudah mulai dikerjakan.

“Menurut mereka progress kerja akan selesai pada waktunya tetapi saya sampaikan bahwa ini sudah terjadi minus sehingga mereka harus punya perhitungan mantang, solusi yang harus dikerjakan apa saja,” ulasnya. (msi)

Related Search

Tags:
author

Author: