banner 728x90

Arogansi Baru lewat Pembubaran Ormas

banner 468x60

Setelah hanya berwacana, kini pemerintah merealisasikan rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas). Telah lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2/2017 tentang Perubahan UU Nomor 17/2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam UU 17/2003, ormas hanya bisa dibubarkan setelah melalui sidang pengadilan. Tentu banyak persyaratannya, mulai dari bertentangan dengan konstitusi hingga membuat makar. Prosesnya akan panjang. Tapi dengan hadirnya Perppu 2/2017 ini, pemerintah bisa melakukan potong kompas. Tak perlu menunggu pengadilan, ormas bisa dibubarkan. Kesalahan bisa dicari. Tak peru menunggu debat di persidangan atau wacana di media.

banner 300x250

Salah satu ormas yang saat ini dibidik pemerintah untuk dibubarkan adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alasannya, HTI dinilai sebagai ormas yang anti-Pancasila. Bahkan sudah ada pernyataan resmi pemerintah terkait pembubaran HTI. Hanya saja, rencana itu belum bisa berjalan mulus karena pemerintah “lupa” membaca UU Ormas, yang mengharuskan adanya sidang pengadilan terlebih dahulu. Akan tetapi, dengan lahirnya Perppu 2/2017, pemerintah bisa dengan leluasa menjalankan rencananya untuk membubarkan ormas-ormas yang dianggap tak sesuai dengan “selera” penguasa. Alasannya bisa berbagai macam, mulai anti-Pancasila, hingga terkait dengan upaya makar bahkan teroris.

Lahirnya Perppu ini tentu mengejutkan. Banyak yang menentang, dari kalangan ormas, anggota dewan hingga akademisi. Salah satunya dari HTI sendiri. Perlawanan pun akan dilakukan. Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, pihaknya akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perppu yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ormas-ormas lain pun, kata dia, akan melakukan tindakan sama mengajukan uji materi ke MK. Perppu ini dinilai merupakan bentuk kemunduran demokrasi di tanah air. Perppu yang telah dikeluarkan ini telah membuka pelua?ng bagi pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam membubarkan ormas, tanpa proses persidangan.

Kewenangan pemerintah dalam membubarkan ormas, tanpa proses peradilan ini dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum di Indonesia. Orang berhak berpendapat, berserikat dan berkumpul. Jika kebebasan itu diambil secara paksa oleh pemerintah, tentu ini merupakan bentuk arogansi kekuasaan dan bertentangan dengan konstitusi. Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu.

Salah satu yang dianggap cukup aneh dari kehadiran Perppu Ormas ini adalah tidak adanya kegentingan yang memaksa. Padahal, sebuah Perppu baru boleh dibuat pemerintah jika ada kegentingan yang memaksa, yang membuat pemerintah harus membuat keputusan cepat. Padahal kondisi saat ini tidaklah seperti itu. Jika pemerintah memang ingin mengejar target untuk membubarkan ormas-ormas yang kerap mengkritiknya, tentu saja ini tidak sesuai dengan kesepakatan Indonesia dalam berbangsa. Ini tentu harus dikoreksi. Sebab, jika satu ormas dibubarkan secara semena-mena, tanpa proses hukum yang konkret, boleh jadi hari berikutnya akan ada lagi yang dibubarkan. Ormas-ormas bisa dibubarkan setiap hari, jika mereka bersuara lantang dan selalu mengkritik pemerintah. Arogansi seperti ini belum pernah terjadi sejak zaman reformasi bergulir. Kecuali kita ingin mundur seperti rezim orde lama, atau orde baru. (**)

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: