banner 728x90

BKD Keluarkan SK Pemberhentian

*Untuk Pejabat yang Menjadi Tersangka Korupsi

MANGGAR – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara terhadap pejabat Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang telah ditahan pihak Kejaksaan Negeri Manggar. Sebagai gantinya, BKD juga mengeluarkan SK penunjukan yang ditujukan kepada Asisten I Setda Beltim, Sarjano, sebagai Plt Kepala DKP Beltim.

“Telah dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhitung 3 Agustus. TMT nya tapi SK tanggal 5 Agustus. Penggantinya, diisi Asisten I, pak Sarjano sebagai┬áPlt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,” ungkap Kepala BKD Beltim, Erna Kunondo saat ditemui harian ini diruang kerjanya, Jum’at (7/8) kemarin.

Menurut Erna, penunjukan Asisten sebagai Plt berdasarkan jabatan dan eselon yang memenuhi syarat. Namun, soal dipilihnya yang bersangkutan karena dianggap mampu menjalankan tugas dan tidak membebani jabatan defenitif.

“Untuk setingkat Kepala Dinas harus eselon II. Pertimbangannya, tentu orang yang mampu dan Kepala Dinas adalah pengguna anggaran, jadi tidak mungkin diambil dari orang dalam (DKP),” jelasnya.

Disinggung mengenai penunjukan defenitif Kepala DKP, Erna menyebutkan proses tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku, pengisian kekosongan jabatan harus melalui mekanisme lelang jabatan.

Selain itu, masa jabatan bupati dan wakil bupati akan segera berakhir pertanggal 6 September 2015. Sedangkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) melarang Kepala daerah melakukan pergantian pejabat, terhitung 6 bulan sebelum jabatan Kepala daerah berakhir.

“Proses lelang perlu waktu dan perlu anggaran. Untuk itu nanti kemungkinan setelah bupati definitif baru ada pelantikan. Sebenarnya, Pj Bupati bisa mengangkat tetapi ya itu tadi, perlu waktu dan anggaran,” sebut Erna.

Menurut dia, secara sepihak, Pemerintah Daerah bisa melakukan penunjukan pejabat definitif. Namun, jika dianggap tidak sesuai prosedur maka bisa dibatalkan.

“Kita juga harus tunduk pada UU ASN yang mengatur kepegawaian. Bisa dibatalkan oleh komisi ASN, kalau kita tunjuk langsung,” terang Erna.

Erna menambahkan, penunjukan asisten tidak akan berpengaruh pada jabatan defenitif. “Jabatan definitif tetap asisten cuma melaksanakan tugas-tugas sebagai Plt. Kepala DKP sampai ada lelang,” pungkasnya. (feb)

Related Search

Rate this article!
Tags:
author

Author: