banner 728x90

BKKBN Canangkan Bentuk Kelompok Advokasi KKBPK

Lokakarya pembentukan Kelompok Advokasi KKBPK
yang dilaksanakan di Hotel Cordela, Kamis (2/8).

PANGKALPINANG – Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BKKBN Babel) mencanangkan pembentukan Kelompok Advokasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Lokakarya pembentukan advokasi tersebut pun dilaksanakan di Hotel Cordela, Kamis kemarin (2/8).

Berbagai lintas sektor dilibatkan dalam pembentukan mulai dari Forkopinda, Bappppeda, DP3ACSKB, DPRD, TNI hingga Polri baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan Kelompok Advokasi KKBPK ini nantinya secara bersama mengedukasi masyarakat dalam mewujudkan penduduk yang berkualitas dan sejahtera.

“Kelompok advokasi yang nantinya bisa menegakkan masyarakat, terutama dalam membentuk masyarakat yang berkualitas dalam menghadapi bonus demografi,” ujar Yan Megawandi menyambut baik pembentukan kelompok advokasi KKBPK saat membuka lokakarya.

Dia menegaskan bahwa kondisi demografi nantinya bukan sekedar bonus, namun peluang yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar membentuk kualitas manusia Indonesia lebih baik. Agar peluang ini tidak lepas, khususnya di Babel perlu adanya perencanaan dan strategi yang baik dalam pelaksanaan program KBPK. Maka dari itu, adanya kelompok advokasi dianggap penting.

“Peluang demografi hanya mungkin bisa dimanfaatkan manakala kita bergerak cepat bertindak tepat dan berakselerasi dengan pertumbuhan penduduk,” tegas dia.

Dengan adanya kelompol advokasi KKBPK ini, diharapakan kedepan tidak ada hambatan dalam membuat kebijakan program KKBPK. Lalu, tersedianya dukungan terhadap program KKBPK baik di provinsi maupun kabupaten/kota se-Babel. Ketersediaan SDM baik soal anggaran dan sarana juga terakomodir dengan baik. Terakhir, ada kerja sama lintas sektor terkait segi kebijakan pelaksanaan program KKBPK.

Kepala BKKBN Babel, Etna Estelita juga mengakui banyak hal yang belum bisa dijalankan sesuai harapan seperti memasukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke kabupaten/kota. Hal kini dikarenakan belum ada grand desain yang dibuat secara sistematis dari provinsi ke kabupaten/kota.

“Makanya kami berinisiatif bentuk kelompok advokasi dengan melibatkan berbagai unsur agar dapat memberikan advokasi kepada masyarakat,” pungkas dia. (aka)

Related Search

Tags:
author

Author: