banner 728x90

BUMD Dinilai Menyimpang

banner 468x60

*6 Fraksi DPRD Tolak Raperda Perubahan
*Selamet Anggap Penolakan Mengganggu

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Enam Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) sepakat menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pembangunan Belitung Timur. Perubahan yang dimaksud adalah pasal 8 ayat 2 yang berbunyi dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus melalui persetujuan DPRD.

banner 300x250

Fraksi Nasdem menilai selama ini, aktifitas usaha BUMD tidak transparansi serta ada penyimpangan dan ketidakpatuhan BUMD terhadap Perda nomor 7 tahun 2013 pasal 8 ayat 2.

“Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami dari Fraksi Nasdem menolak Raperda Perubahan tersebut,” ujar Ketua Fraksi Nasdem DPRD Beltim Oman Anggari seusai rapat paripurna, Selasa (12/9) kemarin.

Menanggapi penolakan perubahan Ranperda nomor 7 tahun 2013, Direktur BUMD PT. PBT Selamet mengaku akan memberatkan kinerja BUMD kedepan. Sebab, menunggu persetujuan DPRD akan menghambat proses kerjasama dengan pihak lain.

“Sebenarnya masalah menggangu, ya menganggu karena BUMD tanpa bersinergi baik dengan masyarakat, UMKM maupun pihak lainnya, BUMD tidak bisa bekerja tanpa dukungan. Kalau semua kerjasama itu hanya menunggu persetujuan dari DPRD akan menghambat pekerjaan,” ujar Selamet seusai rapat paripurna.

Ia mencontohkan, permohonan pengajuan persetujuan sudah pernah dilakukan pada tahun 2015. Nyatanya, hingga dua kali diajukan tidak pernah diberikan persetujuan.

“Pada tahun 2015 November sudah mengajukan surat permohonan untuk melakukan kerjasama dan sudah dibahas. Kemudian kami sampaikan lagi susulan di Februari 2016 untuk memohon persetujuan artinya kami tidak wanprestasi. Tapi sampai saat ini persetujuan tidak keluar,” kata Selamet.

Jajaran direksi BUMD sadar betul bahwa tanpa kerjasama sesegera mungkin dengan pihak lain, maka rencana usaha tidak akan berjalan. Apalagi pihak yang diminta bekerjasama memerlukan kecepatan dalam menentukan arah kebijakan usaha mereka.

“Kalau kami hanya mengandalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di kami, itu tidak akan berjalan. Kami harus punya dukungan. Naiflah semua perusahaan, semua bisnis tanpa kerjasama dengan pihak lain. Itu tidak akan pernah jalan,” terangnya.

Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Beltim yang menolak persetujuan Ranperda perubahan juga disebutkan bahwa ada utang koperasi oleh BUMD, kerjasama tanpa persetujuan dewan dan dewan merekomendasikan BUMD perlu di evaluasi kinerja.

Atas alasan tersebut, Selamet menjelaskan beberapa hal untuk diluruskan. Pertama, penyertaan modal koperasi semua ada di pemerintah daerah dan BUMD hanya sebagai user.

“Kami hanya user/pekerja, jadi direksi hanya pekerja. Masalah pemegang saham mau menyimpan modal ke kita atau tidak itu akan dievaluasi oleh pemegang saham terbesar yaitu Pemda Beltim,” jelasnya.

Kedua, BUMD sebenarnya sudah lama mengajukan permohonan kerjasama. Namun karena tidak kunjung mendapat persetujuan, mau tidak mau BUMD melanggar Perda.

“Perda memang aturan positif. Tapi kami menganulir dari peraturan-peraturan Mendagri mengenai kerjasama BUMD itu sudah diatur prosesnya,” sebut Selamet.

Ketiga, BUMD mempersilahkan dilakukannya evaluasi kinerja. Namun demikian, BUMD telah berupaya menjalankan Perda BUMD walaupun dianggap melanggar salah satu pasal yang mengatur persetujuan DPRD dalam bekerjasama.

“Kalau dikritisi belum memberikan sumbangsih, bagaimana kami bisa sebab baru lahir. Penyertaan modal baru Rp. 5 milyar dari Rp. 20 milyar yang dijanjikan. Kemudian tanpa kerjasama dengan pihak lain, kami tidak akan mendapat apa-apa. Itu yang perlu diketahui,” sebut Selamet.

“Kalau mereka perlu evaluasi, ya silahkan. Kami diangkat dengan SK Bupati bahkan dalam RUPS kalau dianggap merugikan silahkan, tapi dalam audit akuntan publik keuangan kami baik,” ulasnya. (msi)

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
BUMD Dinilai Menyimpang,5 / 5 ( 1votes )
Tags:
author

Author: