banner 728x90

Dana Bergulir PNPM Mpd Diminta Pelaporan

Ilustrasi/Foto: JPNN.com

Ilustrasi/Foto: JPNN.com

*Meski Sudah Berakhir Tahun 2014

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2007 program ini sudah berkembang pesat, dengan komponen terbesarnya yaitu PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM Mpd).

Tindak lanjut berakhirnya PNPM Mpd tahun 2014 ditandai dengan serah terima pembinaannya dari Kemendagri ke Kemendes PDTT melalui Berita Acara Serah Terima PNPM MPD Nomor 100/1694/SJ dan Nomor 01/BA:M-DPDTT/IV/2015 tertanggal 7 April 2015 berupa aset sarana dan prasarana serta dana bergulir masyarakat.

Namun, hingga kini pembahasan khusus mengenai keberlanjutan dana bergulir masyarakat masih terus berlangsung akibat belum memiliki payung hukum yang kuat tentang bagaimana mengelola dan keberlanjutannya.

Baru-baru ini, tepatnya akhir Maret 2019, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah berkirim surat kepada para Gubernur dan Bupati yang menjadi lokasi pelaksana PNPM Mpd terkait identifikasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir masyarakat hasil kegiatan PNPM Mpd.

Kabupaten Beltim termasuk salah satu diantara Kabupaten yang dimintai data untuk identifikasi. Beberapa hal yang akan di identifikasi adalah daftar rekapitulasi data pinjaman perguliran dan aset dana bergulir masyarakat sampai periode akhir bulan Desember 2017.

Di dalam surat permintaan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan meminta Bupati yang menjadi lokasi PNPM Mpd agar memerintahkan Kepala Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk memfasilitasi BKAD-UPK dalam melaksanakan proses pemutakhiran data dan penyampaian laporan perkembangan pinjaman dana bergulir.

“Termasuk aset dana bergulir masyarakat sampai dengan periode akhir bulan Desember 2018,” bunyi kutipan surat Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Harlina Sulistyorini.

Dirjen Pembangunan dan Kawasan Perdesaan juga meminta hasil rekapitulasi data per Kabupaten disampaikan Dinas PMD Kabupaten selambat-lambatnya tanggal 12 April 2019 (hari ini, red). Rekapitulasi dikirimkan kepada Gubernur melalui Dinas PMD Provinsi dan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Dir Kerjasama Peningkatan Kapasitas Kemendesa PDTT.

“Dinas PMD Kabupaten agar mendayagunakan Pendamping Desa di Kecamatan dan Tenaga Ahli di Kabupaten sebagai bagian tugas pendamping dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya kerjasama Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa,” sambung kutipan surat Ditjen.

Mengingat pentingnya pelaporan tersebut guna pelestarian perguliran dana hasil PNPM Mpd, Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten agar tetap melakukan pembinaan dan pengendalian perguliran dana masyarakat yang dikelola BKAD-UPK, memfasilitasi penanganan permasalahan yang terjadi serta menyampaikan laporan perkembangannya.

Untuk diketahui, upaya pengentasan penduduk miskin selama ini terus dilakukan dengan berbagai skenario mulai dari pemberian bantuan jangka pendek, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan melalui PNPM Mandiri. Skenario ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,24 persen pada tahun 2014. (msi)

Related Search

Tags:
author

Author: