banner 728x90

Diduga Bagi-bagi Uang Saat kampanye Ahok, Djan Faridz Dilaporkan ke Bawaslu DKI

banner 468x60

Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI. Djan dilaporkan kelompok Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) atas dugaan bag-bagi uang.

Anggota tim hukum Bang Japar Muhammad Taufiqurrahman mengatakan, pihaknya telah melaporkan Djan ke Bawaslu. Djan diduga telah membagi-bagikan uang pecahan Rp 50 ribu saat kampanye pemenangan Ahok-Djarot di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat, Selasa (28/3).

banner 300x250

“Untuk menghadirkan keadilan dalam proses penegakan hukum. Bawaslu harus panggil Djan Faridz,” kata Taufik melalui pesan tertulis, Jumat (31/3).

Dia menegaskan, Bawaslu DKI harus peka dan tanggap dengan persoalan politik uang pada pilgub DKI putaran dua ini. Sebagai wasit pemilu di Jakarta, Bawaslu perlu memberikan penanganan khusus serta cepat sesuai aturan hukum.

Kami akan mengawal kasus ini,” sambung Taufik

Menurutnya, Pasal 73 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 ayat (1) jelas menyatakan, calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Kemudian, pasal yang sama ayat (2)  Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, ayat (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pelanggaran jelas ada buktinya. Ini harus diproses,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti mengaskan, pihaknya akan mempelajari laporan dugaan politik uang yang dilakukan oleh Djan Faridz saat kampanye.

Jika, Bawaslu  menemukan ada pelanggaran money politic yang dilakukan Djan Faridz, maka akan ada hukuman pidana yang dikenakan. “Kalau benar terbukti, bisa dipidana dengan UU No 10/2016,” kata dia. (yuz/JPG)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: