banner 728x90

Dinas PUPR Bentuk Forum Jasa Konstruksi

// Perkuat Sinergitas
PANGKALPINANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menginginkan sinergitas antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat jasa konstruksi diperkuat. Hal ini dinilai penting dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dalam upaya pembangunan Provinsi Babel. Sinergitas itu dituangkan dalam wadah Forum Jasa Konstruksi.
Kepala Dinas PUPR Babel, Noviar Ishak mengatakan, forum jasa konstruksi bertujuan mendorong terbinanya hubungan yang kondusif semua pihak dalam mendukung pembangunan sektor konstruksi di Provinsi Babel.
“Pada pertemuan kali ini mengangkat topik khusus yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang baru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Topik ini sangat urgent dan relevan yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder sebagai pengguna jasa dan badan usaha jasa konstruksi selaku penyedia,“ kata Noviar saat membuka Forum Jasa Kontruksi di Bangka City Hotel Pangkalpinang, Selasa (5/6).
Melalui Forum Jasa Konstruksi ini, lanjut dia, para stakeholder dapat mendiskusikan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengadaan pekerjaan konstruksi di Provinsi Babel. Menurutnya, kendala dan tantangan ini harus diidentifikasi bersama.
“Ini penting karena sekecil apapun masalah akan mempengaruhi kinerja pembangunan sektor konstruksi. Identifikasi ini akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan perencanaan pengadaan serta kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan barang/jasa di daerah khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” imbuhnya.
Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, jelas Noviar, dilatarbelakangi perlunya pengaturan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran sektor UMKM dan pembangunan berkelanjutan.
“Ini juga menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah,” terangnya.
Ia menambahkan, proses pengadaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap anggaran belanja, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.
“Untuk itu, bagi pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi, orientasi seluruh pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi haruslah memenuhi aspek-aspek yang terkait dengan tujuan pengadaan. Barang/jasa yang kita hasilkan selain berkualitas juga tentu memiliki nilai manfaat yang tepat bagi masyarakat umum,” pungkasnya. (fiz)

Related Search

Tags:
author

Author: