banner 728x90

DPRD Akan Panggil OPD dan Pemilik Pl

banner 468x60

Anggota Komisi I DPRD Beltim, Koko Haryanto saat berdialog dengan pelaku pembunuhan, di ruang tahanan Mapolres Beltim, Senin (2/10) kemarin.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Kasus perkelahian yang berujung maut di Tempat hiburan Malam (THM) Puri Indah (PI) pada Minggu (1/10) dini hari lalu, tentu harus disikapi serius. Bukan saja hanya soal kasus per kasus, namun harus dibenahi akar persoalannya. Sebagaimana kejadian itu menewaskan Doni (23) warga Malang Lepau Desa Burung Mandi Kecamatan Damar.

banner 300x250

Demikian hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Beltim, Koko Haryanto. Koko yang membidangi Ketertiban Umum (Tibum) dan Kependudukan, mengatakan, bahwa Selasa(3/10) hari ini pihak Komisi I akan berencana membahas persoalan tersebut.

“Kita bukan membahas kasusnya, tapi lebih kepada tindakan pemerintah daerah menata kembali, agar kejadian kejadian semacam itu dapat diminimalisir. Karena hal lain kami juga menyoroti soal para pendatang,” ungkap Koko kepada Belitong Ekspres, Senin (2/10) kemarin.

Menurut Koko, dalam hal ini harus ada pertanggungjawaban dan kejelasan administrasi kependudukannya. Maka dari itu, pihak DPRD Beltim melalui Komisi I akan memberikan masukan ke depan Perda pendatang itu perlu mengatur keberadaannya.

“Jangan sampai Beltim dijadikan daerah persinggahan pagi para oknum pendatang yang punya latar belakang kriminal. Kami nanti akan panggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Disdukcapil dan Satpol PP Beltim, karena ini ranah Komisi I yang membidangi Tibum,” tegas Koko.

Bukan hanya itu, Koko kembali menegaskan untuk perlu menghadirkan pemilik THM tersebut, dengan harapan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi.

“Kami juga memerlukan dan akan menghadirkan pemilik THM tersebut. Dengan harapan kejadian semacam ini tak terjadi lagi. Tadi saya juga sudah mendampingi keluarga korban dan berdialog langsung dengan pelaku. Sekali lagi saya berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat dilakukan seadil-adilnya,” tuntas Koko.

Menanggapi hal itu Kepala Kantor Kesbangpol Beltim Yusmawandi berjanji segera memanggil para pihak dan OPD teknis yang mengurusi kependudukan dan ketertiban umum untuk membahas pasca kejadian.

Antara lain pemeriksaan penduduk pendatang yang tanpa dokumen kependudukan dan jam operasional THM. “Kami akan duduk bersama terlebih dahulu membahas masalah tersebut. Tentu dengan harapan tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang,” kata Yusmawandi kepada Belitong Ekspres ditemui seusai upacara Hari Kesaktian Pancasila, di Kantor Bupati Beltim.

Keluarga Korban Minta Pelaku Ditindak Tegas

Keluarga korban penganiayaan yang berujung kematian di sebuah Tempat Hiburan Malam (THM) Puri Indah di Pasar Lipat Kajang Manggar, meminta pihak kepolisian menerapkan aturan yang tegas.

“Tentunya kami mengharapkan proses hukum ini pelakunya harus dihukum seadil-adilnya sesuai Undang-Undang yang berlaku. Anak ini boleh dikatakan dia tidak mempunyai masalah apa-apa,” ujar M Yamin, paman korban kepada wartawan, Senin (2/10) di Polres Beltim.

M Yamin yang akrab disapa Maming juga menyesalkan kejadian yang menewaskan keponakannya itu di tempat hiburan tanpa standar keamanan. Seharusnya, pihak pengamanan tempat hiburan memeriksa setiap pengunjung guna mengantisipasi masuknya benda atau barang yang berbahaya.

“Kami menyesalkan kejadian di tempat hiburan karena tidak safety. Sudah terbukti ada senjata tajam masuk. Saya selaku bapak saudara (paman, red) dia (korban) sangat menyesalkan,” kata Maming.

Sebagai aktifis LSM, Maming juga menilai keberadaan THM tidak layak karena di berada tak jauh dari rumah ibadah. Apalagi hingga terjadi korban nyawa akibat kelalaian pihak keamanan.

Di sisi lain, pelaku yang diduga pendatang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Melihat dari kasus penganiayaan terhadap korban, ternyata pelaku tidak memiliki dokumen kependudukan yang jelas. Beruntung pelaku masih bisa diamankan, karena kesigapan pihak kepolisian.

“Sebenarnya banyak yang harus kita sikapi berkaitan pelaku orang dari sana (pendatang, red). Identitas tidak jelas dan domisili tidak jelas. Jangan sampai terjadi korban-korban selanjutnya. Saya tegaskan juga dari pihak pemerintahan mulai dari Desa ke RT, pendatang didata benar-benarlah,” pinta Maming.

Menurutnya, masyarakat lokal bukan menolak kehadiran pendatang tetapi aturan juga harus dijalankan. Wajib lapor bagi pendatang sesuai aturan kependudukan ternyata tidak dijalankan.

“Kita bukan anti kepada pendatang tapi ada aturan yang harus kita tegakkan. Wajib lapor itu. Mereka (pendatang, red) tidak diketahui datangnya, apakah bekerja atau apa aktifitasnya,” tegasnya.

“Saya minta berangkat dari kejadian yang sudah terjadi agar kedepan ditegakkan aturan yang tegas demi keamanan,” ulas Maming.(feb/msi)

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: