banner 728x90

DPRD Sorot Kenaikan Gaji Kades

banner 468x60

*Merasa Tak Diberitahu Pemkab Soal Kebijakan Ini

TANJUNGPANDAN-Kebijakan kenaikan gaji atau penghasilan bagi Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Belitung menjadi pertanyaan bagi kalangan DPRD Belitung. Pasalnya, anggota DPRD khususnya dari Komiisi I DPRD, mengetahui ini justru dari membaca koran, bukan pemberitahuan resmi dari pemerintah kabupaten. Untuk itu,  Komisi I DPRD Belitung mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) bersama instansi terkait di Pemerintahan Kabupaten Belitung.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD  Firuzah dihadiri pejabat sekwan dan semua perangkat komisi.  Selain itu, hadir juga Kepala BPMPDPKB Kabupaten Belitung Wigman WS Mugtie, pajabt Bidang Tata Pemerintahan Kabupaten Belitung dan sejumlah pejabat dinas terkait.
Firuzah Amd mengatakan, rapat koordinasi kemarin meminta penjelasan terhadap aturan yang dijalankan dalam ketentuan peraturan Bupati selama ini di BPMPDPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Program Keluarga Berencana) dan Tapem (Tata Pemerintahan) Kabupaten Belitung. “Seperti misalnya persoalan kenaikan gaji Kepala Desa, kami (DPRD, Belitung) tahunya ketika sudah membaca berita lewat koran. Apa ini sengaja tidak diberitahukan ke dewan,” ungkapnya.

banner 300x250

Politisi asal Fraksi Golkar ini menjelaskan, ketentuan yang diterapkan dalam aturan itu, termasuk sistem pembinaan dan pelatihan aparat desa. Artinya, pemerintah Kabupaten harus lebih proaktif dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya).  “Yang terjadi hari ini di lapangan sangat komplit. Bahkan,  banyak hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan yang tidak semestinya. Misalnya, kami (DPRD belitung, red) menerima laporan bahwa ada salah satu Kades yang sudah semena-mena melampui kewenangannya,” kata Firuzah.

Menurutnya, BPMPDPKB dan Tapem itu masih memiliki kewenangan penuh dalam hal pembinaan terhadap pemerintah desa. Namun, realitasnya pembinaan itu belum mencapai hasil yang signifikan. “Jadi, nanti kami (Komisi I DPRD Belitung, red) akan panggil lagi mereka (Kades, red) Kamis (28/1) hari ini.  Agar mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya, mereka harus mengayomi masyarakat, menjalankan administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar,” tandas Firuziah.

Anggota Komisi I DPRD Belitung, Andreas juga mempertanyakan mengenai tingkat kesejahteraan RT. Jika dibandingkan kinerjanya dengan Kadus. “RT gimana? Sementara dia kerjaannya lebih berat. Pertanyaan saya, mereka dapat insentif berapa?” Tanya Andreas politisi asal Fraksi Gerakan Kebangkitan Demokrat itu.
Tak hanya Andreas, Syamsudin juga yang merupakan salah satu anggota Komisi I DPRD Belitung, menyebutkan soal kenaikan gaji Kades berasal dari informasi setelah dirinya membaca koran.
“Ini apa sengaja tidak diberitahukan ke DPRD atau gimana? Lantas, kenapa RT yang berat dari Kadus. Insentifnya, RT malah cuman Rp 200 ribu. Bahkan, kalau ada even pendataan. RT-lah yang paling sibuk. Idealnya kalau Kadus Rp 500 ribu, RT-nya harus Rp 700 ribu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPMPDPKB Kabupaten Belitung Wigman WS Mugtie menjelaskan,
bahwa penghasilan Kades bukan insentif. Tetapi, penghasilan tetap yang dibiayai oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 dan Peraturan Pelaksananya No 43 tahun 2014.
“Demikian juga dalam Perda (Peraturan Daerah) No 4 tahun 2011. Dinyatakan bahwa, penghasilan untuk ADD ada dua macam. Yaitu penghasilan Kepala Desa, operasional dan pembangunan.Nah, penghasilan itu bunyinya, minimal sama dengan UMK yaitu Kades, Sekdes dan Perangkat (Kaur dan Kadus),” paparnya.

Dikatakannya, adanya kenaikan penghasilan pemerintah desa karena sejumlah pertimbangan. Di antaranya yang pertama, bahwa penghasilan tunjangan pemerintah desa dan perangkatnya itu dijamin oleh peraturan yakni di ADD (Anggaran Dana Desa).
“Jadi, ADD yang diambil untuk membayar tunjangan mereka dengan ketentuan jika ADD mencapai Rp 500 juta hingga Rp700 juta sebesar 50 persen. Jika mencapai Rp700- Rp900 juta, maka itu dianggarkan sebesar 40 persen. Lantas, berikutnya, jika diatas Rp900 juta, maka diambil 30 persen maksimalnya dari besaran penghasilan,” sebutnya.

Dan dia menambahkan, ketika penghasilan itu diambil, maka tanggungjawab Kabupaten adalah menyeragamkan. Artinya, jangan sampai ada kecemburuan dari setiap desa. Namun, itu juga harus sudah atur dalam Perbup (Peraturan Bupati).  “Mengenai insentif RT, itu tergantung dari masing-masing desa yang dianggarkan di APBDES. Karena ada sumber keuangannya. Ada ADD, ada APBN, ada PADES dan SULPA. Itu tergantung RT masing-masing,” pungkasnya.
Dia berharap dengan adanya dana ini, mereka terdorong, termotivasi serta menambah semangat kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(mg2)

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: