banner 728x90

DPRD Tolak 1 Dari 3 Raperda yang Dibahas

banner 468x60
fto-a

Suasana Rapat Paripurna XXIII Masa persidangan III Tahun 2016, tentang pendapat akhir terhadap 3 Raperda Kabupaten Beltim, di ruang sidang DPRD Beltim, Rabu (26/10) kemarin.

MANGGAR – Tiga Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim), menolak satu dari tiga Raperda yang dibahas di rapat Paripurna DPRD Beltim, Rabu (26/10) kemarin. Raperda yang ditolak adalah Raperda tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Beltim Nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Pembangunan Belitung Timur.

banner 300x250

Sedangkan dua Raperda yang disetujui yaitu, Raperda tentang Kepemudaan, dan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tiga Fraksi DPRD Beltim yang menolak Raperda tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Beltim Nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Pembangunan Belitung Timur, adalah Fraksi PDIP, Fraksi Amanat Harapan Rakyat dan Fraksi PKS.

Sedangkan, Fraksi yang menyetujui 3 Raperda tersebut, yaitu Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, Fraksi PBB, dan Fraksi Nasdem. Sebelumnya, tiga Raperda yang dibahas sudah pernah dilakukan studi banding ke luar daerah.

Ketua DPRD Beltim, Tom Haryono Harun mengatakan, setelah di paripurnakan dan dilanjutkan dengan rapat internal, hanya tiga fraksi menyetujui Raperda yang dibahas tersebut. Hasil polling sesuai Tatib DPRD, dari 20 Anggota DPRD Beltim yang hadir, 13 orang tidak menyetujui Raperda tentang pembentukan BUMD tersebut.

dan akhirnya tetap Raperda tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Beltim Nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Pembangunan Belitung Timur, belum bisa disetujui oleh DPRD Beltim.

“Alasan mereka yang tidak menyetujui, karena ingin menggunakan raperda yang lama, dan secara substandi tanpa menggunakan perubahan,” terang Tom.

Sementara itu meski Raperda KTR akhirnya disetujui melalui Paripurna, namun sebelumnya ada satu Fraksi yang tidak setuju. Fraksi itu adalah Fraksi Amanat Harapan Rakyat, dari partai Amanat Rakyat (PAN) dan Hanura.

Anggota fraksi Amanat Harapan Rakyat Ardian, mengatakan bahwa Raperda ini sudah beberapa kali dibahas. Artinya kajian dalam dan pemikiran Perda Dinas terkait sudah matang dalam segala aspek ketika Raperda KTR ini disahkan.

Seharusnya langkah itu kata dia, harus dilakukan seperti sosialisasi kepada khalayak luas akan adanya Peraturan tentang kawasan kawasan yang dilarang dan diperbolehkan merokok.

“Selain itu, terkait fasilitas yang dibuat untuk tempat merokok yang diperbolehkan. Lantas, lainnya sudah ada di dalam lingkup kecil saja seluruh kantor SKPD yang ada dikomplek terpadu ini,” terang Ardian. (feb)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: