banner 728x90

Edy Sofyan Nyatakan Akan Banding

banner 468x60

*Atas Putusan Majelis Hakim Soal Sengketa Lahan Tanjung Kelayang

TANJUNGPANDAN-Pupus sudah harapan Edy Sofyan untuk mengelola lahan di Kawasan Tanjung Kelayang. Pasalnya gugatannya di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Selasa (10/1) ditolak Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Hj Adriah didampingi Hakim Anggota Saeful Imam dan Andi Bayu.

Menanggapi, putusan dari Majelis Hakim Penasehat Hukum Edy Sofyan, Freddy Simanungkalit SH menyatakan banding. Sebab, menurut Freddy dia tak puas dengan putusan hakim yang menolak gugatannya.

banner 300x250

“Kita akan banding. Dalam waktu dekat kita ajukan surat itu ke Pengadilan Tinggi (PT),” kata Freddy, kepada Belitong Ekspres.

Sebelumnya, terjadi sengketa antara pihak PT Belitung Inti Permai danPT Banyu Herang (Edy Sofyan). awalnya pada tahun 1990 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belitung dan PT Banyu Herang, melakukan pembebasan lahan seluas 19 hektar di Kawasan Tanjung Kelayang, Sijuk.

Tujuannya, tanah itu akan dibangun hotel untuk memajukan sektor pariwisata Belitung. Setelah dibebaskan, Pemda memiliki lahan seluas 4,1 hektar, berdasarkan sertifikat hak paten. Hingga akhirnya, keseluruhan tanah itu digabung dan diserahkan ke Edy Sofyan untuk dikelola dan dibangun menjadi objek wisata yang diharapkan.

Singkat cerita, Edy Sofyan menggandeng PT Aero Wisata untuk memodali pembangunan kawasan itu. Setelah itu, keduanya mendirikan perusahan PT Belitung Inti Permai, dengan bagi hasil Edy Sofyan 55 persen dan PT Aero Wisata 45 persen, untuk membangun hotel.

Namun, pada krisis moneter tahun 2000 pembangunan ini dihentikan lantaran kesulitan dana dan terlilit hutang. Setelah itu, hutang tersebut dibayar oleh PT BIP dengan kompensasi, seluruh aset diambil oleh perusahaan tersebut.

Yang dijadikan tuntutan Edy Sofyan, yakni tanah Pemda dan tanahnya merupakan hasil pembebasan lahan yang telah ia bayar ke Pemda Belitung.

Menurut pemahaman Edy, hilangnya saham tidak serta merta menghilangkan aset. Apalagi aset-aset itu dijadikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT BIP.

Hingga ahkirnya, Edy Sofyan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan pertengahan tahun 2016 lalu. Sidang ini memakan waktu sekitar kurang lebih enam bulan. Sejumlah saksi-saksi dan ahli didatangkan dalam persidangan ini.

Di hadapan kedua penasehat hukum masing-masing, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan menolak gugatan dari pihak Edy Sofyan. Dasar-dasar penolakan itu, Edy Sofyan tidak dapat menunjukan bukti guguatan yang cukup kuat.

Kata Andi Bayu, selain tidak dapat menunjukan bukti yang kuat, dasar-dasar lain Pengadilan Negeri Tanjungpandan menolak gugatan Edy Sofyan, yakni berdasarkan fakta persidangan seperti pemeriksaan saksi dan barang bukti.

“Setelah majelis hakim menimbang mempelajari, mendengarkan keterangan saksi dan barang bukti saat persidangan, kita putuskan menolak gugatan Edy Sofyan,” ujar Andi Bayu kepada Belitong Ekspres, usai persidangan.

“Selain menolak gugatan tersebut, hakim juga menjatuhkan hukum kepada pihak penggugat dengan membayar biaya perkara yang sudah ditentukan,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengacara PT BIP Aldila Warganda SH mengaku puas dengan putusan majelis hakim. Meski begitu, pihaknya belum bisa bernafas lega, sebab pengacara Edy Sofyan akan melakukan banding.

“Kami sudah pengetahui kalau pihak penggugat akan banding. Ke depan, kita hanya memantau,” katanya.

(kin)

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: