banner 728x90

Gara-gara Rilis KPAI Soal SMPN 10 Pangkalpinang, Gubernur Murka!

banner 468x60

Ilustrasi pemukulan (Kokoh Praba/JawaPos.com)

 

banner 300x250

 

* Erzaldi: Saya Terpikir Mau Nuntut
* Kemendikbud Selidiki Video Viral

GUBERNUR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H Erzaldi Rosman murka atas rilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang salah alamat, dengan menuding video penganiayan terhadap siswa oleh oknum guru di daerah lain, terjadi di Pangkalpinang. Parahnya, rilis dikeluarkan KPAI, tanpa terlebih dahulu mengkroscek kebenaran langsung dari KPAD Babel, guna mengecek kebenarannya.

———————–

ERZALDI menilai rilis salah alamat itu telah mencoreng citra pendidikan di Bangka Belitung. “Saya baru mau nuntut (KPAI), tapi kasihanlah nanti jelek nama Bangka Belitung. Memang ada kejadian tapi tidak sekasar itu, kalau Guru di Bangka Belitung belum dikirim itu video, kalau ketahuan sudah saya pecat duluan. Saya marah, bukan saya saja tapi semua orang Bangka Belitung marah. Itu mencoreng pendidikan, terlepas itu dari daerah mana, jangan dianggap itu kejadian di Pangkalpinang,” cetus Gubernur saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (6/11) tadi malam.
Hanya saja, Erzaldi tidak menampik beberapa waktu lalu sempat mendapat laporan adanya kasus kekerasan guru di Babel. Namun menurutnya, kekerasan yang terjadi hanya insiden kecil saja dan tidak separah kasus dalam video yang viral dimaksud. “Kasihan Pak Walikota, kasihan SMPN 10 Pangkalpinang. Memang ada dulu kejadian di kita, tapi gak sampai begitu, cuma dicolek doang dan sudah klir,” jelas Erzaldi seraya berpesan kepada guru di Babel agar sabar dalam mendidik siswa. “Sabar-sabar jadi guru, Insya Allah masuk surga,” pesannya.
Sementara itu, Wakil ketua KPAI Pusat, Rita Pranawati terkesan masih membela diri. Saat disinggung mengenai rilis yang dipublish tanpa berkoordinasi kepada KPAD Babel guna memastikan kebenaran rilis atas video kekerasan guru terhadap siswa itu, apakah terjadi di Pangkalpinang?
“Kita sudah berkoordinasi dengan KPAD dan juga Kemendikbud di Jakarta menanggapi ada beberapa juga yang sedang viral, namun sejauh ini informasi yang kita dapat ternyata memang ada kejadian tersebut namun terjadi di bulan oktober kemarin,” jelasnya saat ditemui di Kantor Gubernur Babel.
Rita pun mengatakan sudah melakukan investigasi KPAI terkait kebenaran video yang dikabarkan terjadi di SMP negeri 10 Pangkapinang. Namun dari hasil investigasi, lanjutnya tidak benar kejadian kekerasan guru dalam video ada di Babel. “Karena ada laporan tentu kita perlu merespon, makanya kami kesini (Babel-red) untuk memastikan kebenaran video tersebut yang diduga terjadi di salah satu SMPN di Pangkalpinang, saya kira ini penting agar tidak hanya menerima informasi dari masyarakat,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya pihak KPAI telah mengeluarkan Rilis resmi menyatakan bahwa kejadian tersebut benar di pangkalpinang. Dalam rilis resmi tersebut tertuang bahwa KPAI mengutuk keras terjadinya penganiayaan siswa yang dilakukan oleh oknum guru bernama Ma’in disalah satu SMP di Pangkalpinang.
Rilis tersebutpun dikeluarkan tanpa terlebih dahulu dicek kebenarannya dan hanya berdasarkan laporan dari masyarakat yang masuk ke KPAI. “Memang berdasarkan laporan ada kejadian yang sama di bulan lalu, ini menjadi pemicu orang mengkai-kaitkan, tetapi prinsipnya kita mengutamakan asas praduga tidak bersalah,” ungkap Rita.

Kemendikbud Selidiki Video Viral

Dari Jakarta dilaporkan, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengungkapkan, JK sudah melihat video yang tersebar lewat berbagai aplikasi media sosial itu. Pada video itu terlihat ada seorang anak sekolah yang sedang dipukuli berkali-kali oleh seorang lelaki. Belum diketahui pasti pemukul itu guru atau bukan. Ada informasi yang sampai ke KPAI, bahwa lelaki itu adalah orang tua siswa yang diduga putrinya dicabuli murid lelaki. Tapi informasi itupun masih ditelusuri.

”Tadi Pak Wapres bilang saya udah lihat videonya, tapi kalau sadis seperti itu memang enggak layak,” kata Retno. ”Ini sangat parah dan sadis,” imbuh Retno menirukan JK. Tren kekerasan anak di dunia pendidikan dalam tiga tahun terakhir sebenarnya cenderung turun. Pada 2015, KPAI menerima 538 laporan, turun pada 2016 menjadi 427 laporan. Sedangkan pada tahun ini hingga awal September tercatat 280 pengaduan.

”Empat bulan terakhir 34 persen seluruh kasus pendidikan adalah kekerasan di sekolah,” ujar mantan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) itu. Pelaku kekerasan itu mulai dari murid, antarsiswa, hinga kasus tawuran.

Terkait video kekerasan di sekolah yang tersebar di dunia maya itu, dia berharap ada bantuan dari Kemenkominfo dan kepolisian untuk melacak video tersebut. Sebab, hingga kemarin lokasi kekerasan pada video tersebut belum diketahui pasti. ”Tapi dipastikan itu di Indonesia. Sekolah swasta,” imbuh dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengklarifikasi bahwa video kekerasan di kelas yang menjadi viral beberapa hari belakangan bukan kejadian yang ada di SMPN 10 Pangkal Pinang.

“Kejadian di Pangkal Pinang itu kejadian lain yang terjadi sebulan lalu. Tidak merujuk pada video yang viral di mana-mana. Ada indikasi video yang viral kejadian di kota pontianak,” katanya saat ditemui di kantor Kemendikbud kemarin (6/11).

Hamid menjelaskan, terkait dengan video viral itu, pihaknya sudah menugaskan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan dinas setelempat untuk mencari tahu lokasi kejadian tersebut. “Kami masih mencari sekolahnya di mana,” ucap Hamid.

Dia menambahkan, berdasarkan informasi awal, diketahui bahwa pelakunya bukan seorang guru seperti yang diberitakan. Melainkan orang tua yang putrinya dicabuli oleh korban pemukulan. “Tapi, informasi awal ini masih perlu dikonfirmasi. Kami terus melakukan koordinasi untuk mendapatkan konfirmasi mengenai hal tersebut,” terang dia.

Senada halnya, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Supriano menyatakan video pemukulan siswa oleh oknum guru yang viral di media sosial (medsos) adalah hoax dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, pihak Kemendikbud telah meninjau langsung SMPN 10 Pangkalpinang yang disebut-sebut sebagai lokasi pemukulan itu.
“Enggak ada, saya abis dari sana (Pangkalpinang). Itu hoax itu, ini saya baru pulang, baru mendarat,” kata Supriano kepada JawaPos.com, Senin (6/11) kemarin.
Supriano mengatakan, dia langsung menuju Pangkalpinang begitu video pemukulan itu heboh di media. Menurut dia, pihaknya telah mendapatkan penjelasan langsung dari kepala sekolah SMPN 10 Pangkalpinang. “Karena tadi pagi-pagi kan heboh, dari pada kita (salah), kita kan tabayyun dulu, lah,” ujarnya.
Saat ditanya apakah kemungkinan kejadian yang terekam di video itu terjadi di daerah lain, Supriano mengatakan video itu tidak jelas. “Susah dibacanya itu ya kejadiannya kapan karena tidak jelas. Dan yang tadi ramai ini kan di Pangkalpinang, saya cek ya enggak ada. Itu dari mana saya enggak tahu juga. Kayaknya enggak ada tanda-tandanya, kejadiannya kapan susah gitu,” paparnya.
Dia pun meminta semua pihak untuk tidak menelaah mentah-mentah informasi dan video-video yang beredar di media sosial.
Menanggapi beredarnya video tersebut, Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Martinus Sitompul menjelaskan bahwa Polri menilai tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik itu patut dibawa ke ranah hukum. ”Bagi Polri, perbuatan seperti itu ya harus dipidana,” ungkap dia ketika diwawancarai di kantor Divhumas Polri kemarin.

Tujuannya agar hal serupa tidak terulang. Juga sebagai salah satu langkah untuk menimbulkan efek jera terhadap tenaga pendidik yang masih berani main tangan. Sebab, itu tidak dibenarkan dalam aturan. ”Itu kan mencoreng dunia belajar mengajar,” tegas pria yang akrab dipanggil Martin itu. Dia menilai, proses belajar mengajar tidak seharusnya dilakukan dengan kekerasan.

Karena itu, Martin tegas menyampaikan bahwa tenaga pengajar dalam video tersebut layak dipidana. Dia memastikan, proses hukum pasti ditindajlanjuti oleh Polri. Namun demikian, mereka tidak ingin melangkahi instansi lain yang punya peran lebih mengurus persoalan tersebut. ”Yang lebih berperan penting di sini adalah Kemendikbud,” imbuhnya.

Yang pasti, Polri menilai tindakan tenaga pengajar tersebut sudah melanggar ketentuan. ”Kalau dilihat dari polisi, penyidik itu bertanya bukan sebabnya apa. Namun, yang dilihat adalah apa akibat yang ditumbulkan,” terang mantan kabid humas Polda Metro Jaya itu. Akibat yang dia maksud di antaranya luka ringan, luka berat, atau luka lain yang bisa berakibat fatal. ”Perbuatan itulah yang dipidana,” tegasnya.(fiz/and/syn/jun/JPC)

 

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: