banner 728x90

Hakim Kasih Saran ke DPRD

banner 468x60

    PANGKALPINANG – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel) untuk menciptakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin,yang saat ini sedang digodok oleh DPRD Babel mencuri perhatian dari pengambil peran dibalik meja hijau yaitu hakim.
    Salah satu hakim Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Rahmat Sanjaya,SH.MH misalnya. Ia memberikan saran jika bantuan hukum yang masuk dalam raperda tersebut dapat dibandingkan dengan bantuan hukum yang telah disediakan negara yakni Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
    Ia mencontohkan, jika fasilitas posbakum hanya dapat diberikan pada tingakatan Pengadilan tingkat pertama dengan ketentuan khusus dimana harus warga kurang mampu atau tidak dapat menunjuk penasehat hukum sendiri dan mendapat ancaman lebih dari lima tahun. Rahmat berharap dalam raperda tersebut dapat lebih luas.
    “Kalau posbakum hanya bisa didampingi di pengadilan. Kalau dari Pemda mungkin malah bisa mendampingi dari tingkat polisi. Itu menurut saya akan lebih baik, tinggal bagaimana orang itu mau memilih yang mana,” ujar Rahmat, Jumat (19/6) kemarin.
    Selain itu, permasalahan hukum apa saja yang bisa didampingi, kata Rahmat yang juga sebagai Humas PN Pangkalpinang harus diperhatikan dengan baik. “Misalnya apakah hanya untuk pencurian saja, atau bahkan tidak hanya pidana, tapi juga perdata. Karena di daerah lain juga diatur bahwa bantuan hukum itu tidak untuk korupsi misalnya,” ungkapnya.
    Kemudian ditambahkan Rahmat dari sisi SDM dalam memberikan pelayanan, KUHAP kata Rahmat, sudah mengatur mengenai pengacara yang akan mendampingi. “Nah apakah dalam raperda itu akan didampingi pengacara dari tahap polisi atau ada LSM yang bisa mendampingi untuk memonitor,” bebernya.
    Di posbakum sendiri negara menunjuk para pengacara profesional yang ada di Babel untuk mendapingi masyarakat yang terlibat dengan hukum. Namun dalam aturan itu, negara juga tidak membatasi pengacara untuk dapat menangani perkara diluar dari layanan negara.
    “Pengacara yang ditunjuk bekerja dengan maksimal. Kita juga sudah teken MoU kalau mereka ditempatkan disini (PN,red). Biarpun negara tidak membatasi tetapi mereka harus tetap fokus pada posbakum,” lanjutnya.
    Ketika disinggung mengenai keterlibatan pihaknya bersama pengacara dalam merumuskan raperda, Rahmat menyatakan jika pihaknya siap untuk membantu walaupun hanya sekedar sharing. Akan tetapi ia menegaskan pihaknya sebagai pejabat Yudikatif tidak ingin ikut campur jika tidak dibutuhkan.
    “Pertama Perda itu diluar pengadilan, dimana tugas dari eksekutif dan legislatif. Sejauh ini belum ada komunikasi walaupun sekedar untuk sharing. Kami hanya pelaksana saja di pengadilan. Tidak diajak juga tidak apa-apa,” akunya.
    “Saya rasa tidak ada pertentangan, justru akan memberikan warna, pilihan bagi orang yang akan berhadapan dengan hukum.
Sejauh ini juga belum ada disampaikan oleh pimpinan mengenai sharing itu, tidak ada harapan lebih untuk itu karena sudah porsi masing-masing,” tandasnya. (rga)

banner 300x250

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Hakim Kasih Saran ke DPRD,5 / 5 ( 1votes )
author

Author: