banner 728x90

Hanura Ganti Bacaleg, Gerinda & PAN Ogah

Ketua KPU Beltim, Rizal ST

// KPU Temukan 4 Bacaleg Mantan Napi

MANGGAR – KPU Beltim menemukan empat nama bakal calon legislatif (bacaleg) berstatus mantan napi korupsi. Mereka dicalonkan melalui partai Hanura, Gerindra dan PAN. Atas temuan itu, KPU Beltim telah meminta partai politik melakukan pergantian bacaleg sebelum diumumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

“Untuk penggantian caleg kami sudah menyarankan kepada parpol terutama menyangkut parpol yang mencalonkan napi korupsi. Ada tiga parpol yang mencalonkan napi mantan korupsi, yakni Hanura, Gerindra dan PAN,” ujar Ketua KPU Beltim, Rizal saat dikonfirmasi Belitong Ekspres, Rabu (8/8) kemarin.

“Tapi cuma Hanura yang mengganti napi korupsi dengan caleg lain. Untuk saat ini, seperti itu kondisinya dan partai Gerindra dan PAN tetap mempertahankan caleg mereka untuk terus dicalonkan,” imbuhnya.

Meski demikian, KPU sebut Rizal tetap mempedomani PKPU 20 tahun 2018, Surat Edaran 742 dan Surat Keputusan 961 dalam melakukan verifikasi bakal calon legislatif yaitu mencoret mantan napi korupsi, PPA dan (bandar) narkoba. Ia juga memastikan, KPU siap menghadapi gugatan sengketa oleh partai politik jika dianggap merugikan bacaleg yang dicoret.

“Ini soal sengketa, KPU siap menghadapi sengketa. Karena kami hanya menjalankan norma hukum yang ada di PKPU dan Juknis serta edaran. Kalau kami tidak mencoret kami bisa di-DKPP-kan. Melanggar kode etik karena tidak melakukan prosedur pencalonan dengan berdasarkan peraturan. Kalau kami mencoret, wajib dan harus pula sesuai aturan,” kata Rizal.

Selain ketiga parpol yang mencalonkan mantan napi korupsi, KPU Beltim belum menerima atau menemukan bacaleg bermasalah dengan hukum lainnya. Termasuk kemungkinan pergantian bacaleg oleh parpol lain sebelum pengumuman DCS.

“Belum ada yang diganti, yang (bacaleg parpol) lain tetap lanjut. Nanti akan diumumkan pada tanggal 12-14 Agustus ini adalah pengumuman DCS,” sebut Rizal.

Rizal menambahkan, pengumuman DCS hanya akan memuat caleg yang memenuhi syarat. Secara otomatis, bacaleg yang mantan napi korupsi tidak ada lagi di DSC karena sudah dicoret.

“Dengan waktu pengumuman di media massa cetak dan elektronik, rencana kami secara umum dan luas bisa dilihat masyarakat Beltim. Nanti setelah DCS, ada masa waktu untuk menerima tanggapan dan masukan masyarakat,” ujarnya.

Di masa waktu yang disediakan untuk menerima tanggapan dan masukan masyarakat, KPU Beltim mengharapkan ada respon. Jika ditemukan, KPU Beltim akan meminta klarifikasi melalui partai politik dan partai politik meminta klarifikasi calon legislatif untuk kemudian kembali diklarifikasi ke KPU.

“Ketika masyarakat mengetahui bahwa caleg bermasalah, baik bermasalah hukum atau dokumen. Misalnya tidak pernah sekolah atau pernah bermasalah hukum di tempat lain, silahkan sampaikan. Tapi harus disampaikan secara lengkap dengan identitas jelas ditujukan kepada KPU Beltim. Kami akan mengklarifikasi nantinya,” terang Rizal.

“Kalau memang nanti dengan klarifikasi tentu kami akan menindaklanjuti. Kalau memang tidak terbukti ya lanjut tapi kalau terbukti, parpol masih bisa mengganti di masa setelah DCS. Ada ruang penggantian di perbaikan dan di DCS. Tapi khusus penggantian di DCS hanya memang ada tanggapan masyarakat yang menyebabkan calon tidak memenuhi syarat,” tandasnya. (msi)

Related Search

Tags:
author

Author: