banner 728x90

HGU PT SWP Bisa Diperpanjang, Asal….

banner 468x60

//Soal Pengukuran Ulang, Ini Kata Bupati

MANGGAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Beltim tetap mempertimbangkan perpanjangan izin HGU PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP) di Kecamatan Kelapa Kampit. Asalkan, pihak perusahaan bersedia memenuhi permintaan masyarakat 10 Desa yang berbatasan langsung dengan HGU.

“Sikap Pemda sudah jelas. Perdanya sudah ada di Provinsi. Jadi minimal (plasma, red) kan 20 persen. Sesuai keinginan masyarakat dan Desa kemarin, pembagiannya 40/60. Kita sudah bicara ke BPN, dan dijawab seperti itu,” ungkap Bupati Beltim Yuslih Ihza, saat dimintai pendapatnya oleh sejumlah wartawan, Rabu (10/1) lalu.

banner 300x250

Yuslih yakin, pihak ATR/BPN akan menjadikan kesepakatan pihak perusahaan dan masyarakat sebagai acuan perpanjangan izin. Selama belum dipenuhi, ATR/BPN belum memproses pengajuan PT SWP. “Perpanjangan kan mereka (ATR/BPN, red), dan mereka tidak akan perpanjang sebelum ada kesepakatan dengan masyarakat. Begitu saja,” jelas Yuslih.

Sebagaimana permintaan masyarakat, pihak perusahaan diminta mendirikan pabrik refinery atau pengolahan produk jadi berbahan baku minyak kelapa sawit di wilayah perkebunan mereka. Sebab, pendirian pabrik pengolahan akan membuka lapangan kerja baru dan menampung tenaga kerja lokal.

“SWP mendirikan pabrik itu termasuk kesepakatan. Saya katakan jangan angkut CPO keluar. Tapi buat pabrik minyak goreng, pabrik sabun dalam satu kawasan. Itu bagian dari bargaining kita. BPN sudah katakan sebelum ada kesepakatan, mereka tidak perpanjangan,” tegas Yuslih.

Namun Yuslih enggan berkomentar soal permintaan ukur ulang HGU PT SWP. Padahal, banyak pihak meragukan luas lahan PT SWP sesuai dengan mencantumkan luas di dalam HGU yang akan diperpanjang.

Ia juga memastikan, batas akhir waktu perpanjangan HGU PT SWP masih cukup lama yakni berakhir 2020. Sehingga kesepakatan masih dapat dibahas lebih intens agar tercapai kesepakatan yang ideal.

“Pengukuran luas, itu tidak menjadi kesepakatan. Semua tergantung merekalah (BPN, red) kalau kesepakatan (kita) cuma mengenai pabrik plasma. Itu urusan lainnya,” ulasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Beltim Oman Anggari saat dihubungi Belitong Ekspres menjelaskan koordinasi ke Kementerian ATR/BPN membahas banyak hal terkait perusahaan perkebunan PT SWP selama menjalankan usahanya. Baik menyangkut hak maupun kewajiban perusahaan yang belum terpenuhi.

Antara lain, meminta kejelasan data CSR perusahaan, perpanjangan HGU menjadi kewenangan ATR/BPN yang harus diawali syarat perizinan awal oleh Pemerintah daerah dan kebun plasma perusahaan.”CSR misalnya, harus jelas dan terdata serta dipublikasikan dengan transparan,” ujar Oman saat dikonfirmasi, Jum’at (5/1) pekan lalu.

Terkait perpanjangan HGU, dipaparkan bahwa sesuai Undang-Undang Perkebunan ada lahan yang dikelola oleh masyarakat. Nantinya, Pemerintah daerah akan memediasi pihak perusahaan dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan.

“BPN juga harus mengukur ulang lahan yang akurat karena luas lahan akan berkaitan dengan pajaknya. Jangan sampai ada kebocoran pajak, negara yang rugi dan berdampak ke masyarakat,” beber Oman.

Oman mengharapkan, setelah pengukuran ulang HGU selesai dilakukan, pihak perusahaan dapat mempertimbangkan pembebasan lahan untuk kepentingan umum.

“Saya berharap kebun yang berada di areal pinggir jalan harus dibebaskan minimal 100 meter dari tepi jalan raya. Tujuannya bisa untuk perluasan pemukiman atau bisa untuk pusat ekonomi masyarakat Beltim,” jelas Oman seraya menambahkan agar tetap memerlukan persetujuan bersama. (msi)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: