banner 728x90

Ini Klarifikasi LPPOM MUI Babel Soal Mie Atep

Direktur LPPOM MUI Babel Nardi Pratomo.

PANGKAL PINANG – Direktur LPPOM MUI Babel Nardi Pratomo langsung membantah anggapan perlakuan istimewa terhadap warung Mie Atep di Tanjungpandan Belitung. Ia memastikan bahwa seluruh proses audit yang dilakukan terhadap pemilik warung Mie Atep sama saja dengan audit yang lainnya dengan mengacu sesuai aturan yang sama.

Nardi menyebut proses audit kepada mie atep dimulai sejak April 2018, namun awal Agustus 2018 digugurkan karena ada hal-hal yang ditemukan LPPOM MUI dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Sehingga haknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari fasilitasi tersebut pemerintah gugurkan.

Lalu kemudian dari pihak warung Mie Atep kembali datang kepada LPPOM MUI Babel untuk mendaftarkan kembali proses sertifikasi halalnya. Dan hal ini dilakukan masih pada bulan yang sama yakni Agustus 2018.

“Setelah itu dilakukan proses audit lagi oleh tim kita, dan ternyata mereka mau berubah total. Ini sebagaimana komitmen salah satu anak pemilik mie atep yang mengurus pendaftaran sertifikasi halal ini,” jelas Nardi kepada wartawan Kamis (13/9) kemarin. Seiring dengan itu LPPOM MUI juga sudah punya data sejak April, sehingga tugas pun tidak terlalu repot lagi. “Istilahnya kami sudah 80 persen bekerja dan tinggal 20 persen lagi,” imbuhnya.

Kemudian lanjut Nardi, LPPOM MUI Babel sampai menurunkan 5 auditor lagi guna memastikan bahwa mereka sudah benar-benar komitmen berubah total. Bahkan pihaknya meminta pengelola Mie Atep harus ditraining dulu tentang jaminan halal. Dan ternyata mereka ini kooperatif dan pro aktif bahkan siang malam mengerjakan audit memo yang diberikan LPPOM MUI Babel.

“Oleh karena itu, sehingga kita berikan sertifikat halalnya. Namun kemudian inilah yang justeru malah dipermasalahkan sebagian kecil masyarakat,” sebut Nardi.

Menurut Nardi, ketika pihaknya pun juga mendapatkan mengapa jangka waktu pemberian sertifikat halalnya yang dinilai cepat sekali. Hal tersebut karena memang seluruh tahapan telah bisa dilewati dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.

“Kalau ditanya kok cepat, toh di Bangka juga ada beberapa yang hanya dalam waktu satu minggu sudah kita sertifikasi, karena memang apabila seluruh tahapan dan secara prosedural sudah bisa di penuhi, maka sertifikat halalnya bisa kita berikan,” tambahnya.

Demikian pun dengan audit yang dilakukan terhadap warung Mie Atep. Dimana semua fasilitas di Mie Atep tak lepas dari pengawasan LPPOM MUI. Bahkan termasuk kulkas yang sebelumnya sempat ditemukan dan digunakan untuk menyimpan sosis daging babi, benar-benar sudah dikeluarkan dan tidak dipakai lagi. Ia menyampaikan bahwa kulkas tersebut awalnya merupakan untuk penyimpanan barang pribadi, tapi salahnya pemilik Mie Atep adalah bahan-bahan jualan juga mereka taruh di situ.

“Dan untuk itu di proses audit yang kedua, semua audit memo yang kita berikan telah mampu mereka penuhi. Gampang kok kalau misalnya ada UMKM itu curang, pada saat diaudit mereka menampilkan semua yang halal, tapi kemudian diam-diam mereka narok yang non halal, maka kita akan lakukan pengawasan dan bahkan kita akan uji lab. Kalau ketahuan maka langsung kita cabut izin halalnya dan akan kita umumkan ke publik dan hal ini pasti akan mempengaruhi bisnisnya mereka,” papar Nardi.

LPPOM MUI Babel juga tidak pernah menyebut mie atep sebagai menu khas Belitung, hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan dan dianggap sebagai makanan khas Babel khususnya Belitung. Penetapan terhadap sesuatu yang khas juga tidak menjadi wewenang atau hak menetapkan hal tersebut.

“Pertama, ini perlu kami luruskan supaya tidak salah faham, dan yang kedua kenapa harus duta halal? Kita jelaskan bahwa artinya bagi semua UKM yang telah mendapatkan sertifikat halal, maka mereka semua adalah duta halal kita. Jadi sekali lagi kami tekankan tidak ada pengistimewaan khusus pula untuk Mie Atep,” ulasnya.

Ia menambahkan, Mie Atep juga tidak ada dapat sertifikat sebagai duta halal, plakat piagam atau yang lainnya. Sebab yang namanya duta halal MUI ini tidak sama dengan duta pariwisata yang memang khusus.

“Tapi kita dari 600 lebih UKM yang sudah dapat sertifikat halal semuanya kita jadikan sebagai duta halal. Hanya saja pada acara serah terima saat itu, kami memang menyebut sebagai duta halal dan kemudian berangkat dari hal ini malah dianggap sebagai hal kurang wajar kepada Mie Atep, Sehingga permasalahan ini pun terimbas juga kepada LPPOM MUI Babel,” tandas Nardi. (iya)

Related Search

Tags:
author

Author: