banner 728x90

Ini Poin Rekomendasi Pansus HTI di Beltim

banner 468x60

*Minta Perusahaan HTI Diaudit
*Batalkan Amdal & Stop Aktivitas

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Panitia Khusus (Pansus) Hutan Tanaman Industri (HTI) bentukan DPRD Belitung Timur (Beltim), akhirnya memaparkan sejumlah poin rekomendasi hasil kerja mereka. Hal itu dipaparkan anggota DPRD Beltim Koko Haryanto, dalam paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi Pansus HTI di ruang sidang DPRD Beltim, Selasa (12/9) kemarin.

banner 300x250

Koko sebagai pelapor Pansus HTI pada saat itu menjelaskan rekomendasi untuk mengaudit perusahaan, membatalkan Amdal, hingga meminta perusahaan menghentikan aktivitas yang telah berjalan, selagi evaluasi terhadap Amdal dilakukan.

Rekomendasi tersebut terdiri berbagai tindakan yang perlu diambil pemerintah dan pihak lainnya terhadap tiga perusahaan pemegang konsesi HTI di Kabupaten Beltim yakni, PT Indo Sukses Lestari Makmur (ISLM), PT Aneka Karya Pratiwi (AKP), dan PT Green Diorama.

Satu di antara bagian paparan Pansus HTI adalah tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan HTI di masa-masa awal pengajuan izin. Padahal HTI merupakan kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan produktivitas Hutan Produksi untuk bahan baku produksi industri pengolahan kayu, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga perbaikan lingkungan hidup dengan tanpa merusak status kawasan hutan.

“Namun, di lapangan Pansus mendapatakan temuan bahwa masyarakat merasa tidak dilibatkan, sehingga inilah yang menjadi persoalan terus menerus di kemudian hari, ” ungkap Koko dalam paparannya.

Menurut Koko, pemerintah dinilai seharusnya tidak serta mereta merta memberikan rekomendasi yang ada saat itu tanpa melibatkan masyarakat. Sebab, itu menjadi resiko sosial bagi masyarakat, yang selama ini bergantung pada hutan untuk mata pencaharian turun temurun.

“Hal ini dimungkinkan akibat keputusan pemerintah yang tanpa didukung data real. Pemerintah pusat mestinya mementingkan masyarakat untuk menikmati program HTI pada saat itu,” jelas Koko.

Koko juga menjelaskan, tidak dilibatkannya masyarakat terjadi saat pengajuan izin HTI di Beltim pertama kali disampaikan oleh sejumlah perusahaan pada 2011-2012 lalu. Ini dinilai diperparah oleh pendataan dan survei yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan tanpa turun langsung ke lapangan.

“Semuanya melihat rencana pembangunan HTI berdasakan analisa peta di atas meja. Dan, pemegang izin yang sewaktu mengajukan permohonan tidak melihat lokasi secara langsung, dan hanya mempercayakan konsultan teknis tanpa memperhatikan masyarakat sekitar dan kearifan lokal,” bebernya.

Selain itu, Pansus HTI juga membeberkan data luasan daratan Beltim yang telah hamopir habis untuk berbagai izin pengelolaan. Dari luasan total daratan Beltim yakni 2.506 km persegi atau 250,6 ribu hektare. Misalnya, hampir seluruh daratan telah habis untuk berbagai izin pengelolaan.

Dipaparkan bahwa luasan lahan daratan berstatus kawasan Hutan adalah 102, 4 ribu hektare dan terdiri dari Hutan Produksi seluas 57,7 ribu hektare dan Hutan Lindung seluas 44,3 ribu hektare.

Terdapat pula areal pemukiman yang berada di areal lainnya tersebut 50 ribu hektare.
Adapun lahan daratan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan sekitar 60ribu hektare. Sementara itu, di kawasan HP yang ada telah diibebani Izin HTI seluas 39,1 ribu untuk dua perusahaan, yakni PT ISLM (10,45 ribu hektare) dan PT AKP (29,1 ribu hektare), PT Greenland Dioarama (9,2 ribu hektare).

Ribuan hektare izin HTI lainnya diberikan di Kasawan Hutan Gunung Duren dan Selunsur Sembulu, serta lahan kawasan HP dengan status izin pinjam pakai kawasan hutan, izin pengeloaan Hutan Tanaman Rakyat dan izin-izin lainnya.

“Jika dirasionalisasikan secara keseluruhan, antara luas kawasan Hutan Produksi yang ada, dengan izin yang ada, dan tidak termasuk kawasan HL dan HP, yang tersisa hanya lebih kurang 2.200 hektare saja,” jelas Koko.

Menurut Pansus HTI, lanjut Koko segala persoalan HTI yang muncul selama ini akibat ketidakhati-hatian pemerintah sebelumnya yang tanpa perhitungan dan perencanaan yang matang. Pansus HTI juga menilai adanya pendapatan daerah dari sumbangan pihak ketiga yang belum memenuhi harapan. Masalah-masalah itulah menjadi satu alasan Pansus HTI memberikan rekomendasi.

Koko menambahkan, Pansus HTI dibentuk untuk menggali permasalahan HTI hingga kerap menjadi persoalan sosial di Beltim. Pansus juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang evaluasi keberadaan HTI kepada pemerintah agar dapat menciptakan kondisi sosial dan perkekonomian yang layak terkait keberadaan HTI di Beltim. Dalam pembahasannya, Pansus menginvetarisasi data HTI, menemui stakeholder pemerintah terkait hingga hearing dengan tokoh masyarakat dan masyarakat terdampak.

Pansus HTI ini diketuai oleh Ketua Komisi III DPRD Beltim Ardian, dengan pelapor Koko Haryanto. Adapun Wakil Ketua Pansus dijabat oleh Oman Angari dengan anggota Suhandi, Sardidi, Misyuliani, Suladi, Ahmad Syafei, dan Marwan. Ketiga perusahaan yang disoroti Pansus HTI DPRD Beltim ini belum bisa dimintai tanggapannya terkait rekomendasi hasil kerja ini. (feb)

Rekomendasi Pansus HTI untuk Pemerintah terhadap HTI yang Dikelola

*PT ISLM
1) Meminta Menteri LHK RI segera melaksanakan cost audit secara keseluruhan dan terhadap adanya jumlah total volume hutan alam yang telah di-landclearing yang kemudian tidak sesuai dengan RKP Tahunan 2015/2016 dan telah ditandatangani para pihak untuk segera dibayarkan kepada negara.
2) Meminta Gubennur Babel membatalkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang telah disahkan oleh pejabat berwenang atau sekurang-kurangnya melakukan revisi terhadap Amdal karena terdapat ketidaksesuaian antara data real dengan data di dalam dokumen.
3) Meminta kepada Bupati Beltim mengajukan data-data tertulis di areal yang belum terbuka untuk dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kebijakan perhutanan sosial paling lambat akhir September 2017 melalui pembentukan Tim Pengusulan Tora yang disampaikan langsung Menteri LHK RI.
4) Meminta kepada PT ISLM agar tidak membuka lahan baru dan menghentikan pembukaan areal lahan yang masih berhutan dan hanya melakukan penanaman pada areal lahan yang sudah dibuka.

* PT Andalan Karya Putri
1) Meminta kepada Menteri untuk mencabut IUP seluas 29140 hekatare di Kabupaten Beltim atau merevisi luasan lahan perusahaan tersebut.
2) Meminta kepada Gubernur Babel untuk mencabut dokumen Amdal (Analisis Masalah Dampak Lingkungan) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau sekurang-kurangnya merevisi dokumen Amdal dengan tembusan Menteri LHK RI
3) Meminta kepada Bupati Beltim untuk segera menerbitkan surat penghentian segala aktivitas di lapangan kepada Dirut PT andalan Karya Pertiwi sebelum dokumen Amdal rampung dievaluasi.
4) Segera memerintahkan Bupati Beltim membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Beltim tahun 2013-2023 agar dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dampak kawasan hutan.
5) Meminta Bupati Beltim menerbitkan surat perintah kepada pemerintah desa agar menerapkan kebijakan disinsentif terhadap akses-akses yang ada di desa masing-maisng bagi perusahaan yang dimaksud sebelum seluruh rekomendasi di atas dilaksanakan.
6) Meminta kepada Bupati Beltim mengajukan data-data tertulis di areal yang belum terbuka untuk dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kebijakan perhutanan sosial paling lambat September 2017 melalui pembentukan Tim Pengusulan Tora yang disampaikan langsung Menteri LHK RI.

*) PT Greenland Diorama
1) Meminta Menteri KLHK, Gubernur Babel, dan Bupati Beltim tidak memberikan izin pengelolaan terhadap perusahaan tersebut.

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: