banner 728x90

Izin HTR Tak Boleh Diperjualbelikan

banner 468x60

KELAPA KAMPIT – Izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Hal ini merupakan ketentuan dari Kementrian Kehutanan. Selain itu, pengurusan izinnya tidak mudah dan gampang.

Demikian dikatakan Kepala Dinas (Kadin) Pertanian dan Kehutanan (Tanhut) Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Khaidir Luthfi, saat memberikan pengarahan dalam acara penyerahan surat izin HTR yang digelar di halaman kantor Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit, Sabtu (15/3) pekan kemarin.

banner 300x250

Penyarahan izin HTR ini diberikan pada enam Kelompok Tani (poktan) di tiga desa wilayah Kecamatan Kelapa Kampit Beltim. “Jadi, jangan sampai, setelah mendapat surat izin hari ini, besok sudah diperjualbelikan pada orang lain,” tegas Khaidir dihadapan puluhan poktan.

Penyerahan izin ini diserahkan Kadintanhut Beltim, Khaidir Luthfi secara simbolis kepada 107 orang yang diwakili oleh ketua masing-masing poktan. Adapun enam poktan yang menerima izin tersebut yaitu poktan Kuatjin Makmur dan Selindang Mitra Mandiri dari Desa Senyubuk, Poktan Aik Tukal dan Kurun Jaya dari Desa Buding, serta poktan Lingkup Ilir dan Lingkup Ulu dari Desa Cendil.

Menurutnya, dengan diterbitkanya izin HTR ini, akan memudahkan dinas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. “Bahkan, kalau perlu, semua kawasan hutan di Beltim ini, ada yang punya dan mengantongi izin, jadi kalau ada yang buka TI di kawasan hutan miliknya, merekalah, sendiri, yang melaporkan ke polisi,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Khaidir, untuk pembersihan lahan, tidak boleh menggunakan alat berat. Namanya juga Hutan Tanaman Rakyat, dan yang berhubungan dengan rakyat, tak boleh menggunakan alat berat.

“Jika sudah pakai alat berat, bukan rakyat namanya, sudah perusahaan. kalau pun ada pengecualian, misalnya untuk membuat bandar untuk pengairan,” tukasnya.

Sementara itu Camat Kelapa Kampit Tri Rudianto, mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) tidak lain untuk mensejahterakan rakyat. “Dengan HTR, masyarakat bisa berkebun dan meningkatkan taraf ekonomi,” harapnya.

Tri juga kembali menegaskan, surat izin HTR yang kini berada di tangan Poktan jangan sampai dijual ke tangan lain. “Dalam beberapa bulan sekali akan diawasi, dicek, dan dilakukan pembinaan. Tiap-tiap poktan juga jangan sungkan untuk berkoordinasi dengan pendampingnya,” pesan Tri.

Selaku petugas pendamping HTR Desa Senyubuk, Hendra Tirta Saputra dalam penyampaian laporan mengatakan, hingga saat ini, khususnya di Kecamatan Kelapa Kampit, sudah delapan poktan yang menerima surat izin HTR. Sedangkan lima kelompok sudah dilakukan verivikasi.

“Kemudian sisanya, beberapa poktan sedang dalam tahapan proses-proses, pembuatan peta, pengajuan izin, pemantapan lokasi dan pendataan calon areal,” terang Hendra.

Hendra juga menginformasikan kepada segenap Poktan, pada beberapa pertemuan sebelumnya, ada perwakilan dari poktan yag mempertanyakan kekuatan legalitas izin HTR yang selama ini ditandatangani bupati. Menurut Hendra, izin tersebut sudah merupakan ketentuan dari Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. “Izin ini ditandatangi oleh Bupati atas nama Mentri Kehutanan. Jadi bapak-bapak jangan meragukan kekuatan izin tersebut,” kata Hendra.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala dan staf dari Distanhut Beltim, Danramil, Camat Kelapa Kampit, Kepala Desa, serta Kepala Dusun dan masyarakat. (feb)

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: