banner 728x90

Jurnalis Desk Timah Kumpulkan Pakar

// Berbicara Cadangan Sebagai Penentu Bisnis Komoditas Pertimahan

PANGKALPINANG – Komunitas Jurnalis Desk Timah kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pertimahan bertajuk

‘Cadangan Sebagai Penentu Bisnis Komoditas Pertimahan’, Rabu (29/8) di Swiss-Belhotel, Pangkalpinang. FGD mengupas Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018, dalam verifikasi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), cadangan merupakan suatu hal yang penting untuk membuktikan asal usul barang (bijih timah) dan menjadi penentu apakah barang tersebut dapat diekspor atau tidak.

Regulasi tersebut menyatakan bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun laporan lengkap eksplorasi dan laporan studi kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional Indonesia dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten (competent person). Untuk itu, dibutuhkan sebuah RKAB pertambangan sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian manajemen dan sekaligus sebagai media akuntabilitas manajemen dalam melaksanakan operasi penambangan.

Para pakar pun dikumpulkan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Ketua Perhapi (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) Tino Ardhyanto A.R, akan mengupas tentang profesionalisme pertambangan. Ada juga dari Komite KCMI Perhapi, Andre Alis, akan mengulas materi seputar Competent Person.

Pemateri lainnya, menghadirkan Kasubdit Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Syamsu Daliend yang akan mengulas seputar regulasi dan ketentuan tentang RKAB, data cadangan, asal-usul cadangan serta landasan hukum terkait cadangan dan sumberdaya produksi bijih yang harus dibuat oleh Competent Person (CP). Serta menghadirkan Nurkholis, Mantan Ketua Komnas HAM, Pengamat Hukum, dan The Global Law Firm, yang akan mengupas seputar Hukum dan HAM pertambangan.

Kegiatan ini dimoderatori oleh Pimpinan Perusahaan Majalah Tambang Atep Abdurofik dengan menghadirkan 4 narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. “FGD ini adalah untuk memberikan edukasi dan informasi kepada stakeholders. Hal ini juga tentunya akan menjadi sumber pengetahuan dan kerangka berfikir baru bagi mereka yang dekat dengan dunia pertimahan,” jelas Ketua Pelaksana, M Irfan.

Kata Para Pakar
Kasubdit Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Syamsu Daliend mengungkapkan Produksi timah Indonesia saat ini sudah membanjiri pasar dunia. Sedangkan Cina yang memiliki nilai produksi sama dengan Indonesia tidak memasarkan timahnya ke pasar dunia.

“Timah Indonesia lah yang membanjiri pasar dunia. Cina itu produksi hampir sama dengan Indonesia hampir rata-rata pertahun itu 130 ribu ton. Tapi untuk China, itu tidak ada yang masuk ke pasar dunia, hampir semua digunakan di dalam negeri,” ungkapnya, Rabu (29/8) ketika mengisi acara FGD.

Lanjut Syamsu, berdasarkan Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, Badan Geologi, KESDM, 2017 Cadangan Mineral Logam Timah kategori Metal 905.994,52. namun ia mengakui Candangan tersebut belum terverifikasi. “Ini data terakhir yang diterima olek kemen ESDM. Kalau kita bicara cadangan harus melalui tahapan yang namanya eksplorasi. Tidak ada eksplorasi, tidak ada cadangan,” katanya.

Selama ini, menurut Syamsu, proses eksplorasi tidak ada yang berjalan sempurna. Untuk memastikan cadangan timah perlu dilakukan pengeboran sedikitnya 1000 titik pertahun. “Ngebor mungkin ada tapi tidak banyak. Padahal harusnya ngebor di wilayah ini minimum 1.000 titik pertahun, baru bisa masuk ke cadangan yang benar baru bisa stepnya berjalan,” tuturnya

Sementara, Nur Kholis, Mantan Ketua Komnas HAM, Pengamat Hukum, dan The Global Law Firm menafsirkan timah berdasarkan konstitusi seharusnya dikelola oleh negara. Akan tetapi faktanya tidak sesuai dengan yang ditafsirkan.

Nur Kholis juga mengatakan dalam perkembangan terakhir, bagi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan, sebuah koorporasi itu harus dikontrol negara termasuk ekonomi. “Apakah betul negara ini dikontrol oleh pemerintah? Saya tidak yakin. Karena sebenarnya kekuasaan koorporasi di Indonesia sudah sangat kuat. Itu sudah pasti,” ungkapnya.

Diskusi ini, tentunya menuju bagaimana tata kelola yang baik. Apalagi menurutnya, hukum atau aturan pertambangan sudah ada, meski untuk menegakkan nya tidak mudah. “Saya tahu betul aktor yang ada di sana itu cukup kuat, dan mereka ada di birokrasi juga sudah cukup lama. Karena itu adalah bagian dari proses demokrasi yang sudah berlangsung cukup lama,” tukasnya. (aka/Mg01)

Related Search

Rate this article!
Tags:
author

Author: