banner 728x90

Kajati Kawal Proyek di Daerah

Kajati Babel Aditia Warman didampingi Kajari Belitung Sekti Anggraini dan Bupati Belitung Sahani Saleh meresmikan Gedung Adhyaksa Prima Kejari Belitung, Kamis (11/1) kemarin.

//Tugaskan TP4D Awasi Semua Proyek
//Jika Ada Gangguan Segera Laporkan

Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kajati Babel) Aditia Warman menegaskan, pelaksanaan proyek di daerah secara hukum akan dikawal oleh Kejaksaan. Sebab, Kejaksaan mempunyai legal standing dan kemampuan dalam mengawal proyek tersebut.

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang sudah terbentuk, akan mengawasi seluruh proyek yang ada. Itu, agar semua proyek berjalan sebagaimana semestinya dan dapat dinikmati oleh masyarakat banyak.

“Saya harap TP4D ini berjalan sebagaimana yang kita diharapkan. Secara hukum, artinya kita kawal pelaksanaan proyek-proyek yang ada di daerah,” kata Kajati Babel Aditia Warman usai acara peresmian Gedung Adhyaksa Prima Kejari Belitung, Kamis (11/1) kemarin.

“Kami-kami ini adalah orang-orang yang diajarkan mempelajari hukum dengan taat. Jadi TP4D ini, mengawal dan mengamankan semua proyek-proyek (pembangunan),” imbuhnya.

Dikatakan Kajati Babel pengamanan proyek-proyek tersebut maksudnya bukan sebagai ‘Bodyguard’. Tetapi mengawal dan mengamankan secara (sesuai) hukum. “Kalau ada persoalan-persoalan (hukum,red) yang tidak bisa diatasi, baru lah diberikan ke Kejaksaan. Biar Jaksa yang menyelesaikannya,” tukas Aditia.

Aditia menegaskan, dalam mengawal proyek-proyek tersebut, tidak ada biaya sepersen pun yang harus dikeluarkan alias gratis. Sebab, pembangunan untuk hajat masyarakat banyak dan kejaksaan telah digaji oleh negara. “Tugas dan fungsi TP4D ini adalah mengawal dan mengamankan proyek-proyek yang ada, agar proyek itu berjalan dan dibuat dengan semestinya. Sehingga, dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di daerah,” tegasnya lagi.

Aditia menambahkan, terkait pengunaan Dana Desa (DD) ada beberapa Kementerian yang mengatur hal tersebut. Seperti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa.”Namun Kejaksaan mempunyai kemampuan untuk mengawal dan memberi advice (saran) dalam pelaksanaan DD,” ucap Kejati Babel.

Untuk itu, Aditia menghimbau kepada seluruh kepala desa, agar meminta bantuan kepada pihak kepolisian jika ada gangguan secara fisik. Apabila ada yang mengganggu secara hukum lalu, serahkan ke Kejaksaan. Sebab, Kejaksaan mempunyai kapabilitas untuk hal itu.

“Pemdes merupakan ujung tombak dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika ada gangguan segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Saya berharap semua kegiatan pembangunan di pemerintahan berjalan lancar,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Belitung Darsono menyambut baik dan mendukung program TP4D, saat peresmian Gedung Adhyaksa Prima Kejari Belitung. Oleh karenanya, para kepala desa tidak perlu ragu lagi dalam menjalankan kegiatan pembangunan di desa.

“Kami sangat menyambut baik adanya program TP4D ini, sebab membuat kami tidak ragu lagi dalam melaksanakan tugas. Jika ada hal-hal yang membingungkan atau belum kami pahami, tentu akan bertanya dan berkoordinasi dengan mereka,” tutup Ketua Apdesi Belitung itu.(wan/rez)

Related Search

Rate this article!
Tags:
author

Author: