banner 728x90

Kantor Lurah & Camat Digeledah!

Tim penyidik saat memeriksa dokumen peninggalan mantan camat suwito di kantor kecamatan gabek

Ruangan Lurah Selindung di Segel

//Dugaan Tipikor RTH Jerambah Gantung Selindung

TIM penyidik jajaran Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Pidsus Kejati Babel), kemarin (8/8), melakukan penggeledahan di 3 tempat terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

TIM penyidik YANG diketuai, Wilman Ernaldy ITU, pertama melakukan penggeledahan di rumah pribadi mantan lurah Selindung, Efendi M Ali, RT 003 RW 001 yang juga tak jauh dari Kantor Kelurahan Selindung.

Fendi bersama istri dan seorang anak perempuannya saat penggeledahan tampak kooperatif terhadap kehadiran penyidik. Dengan membawa sebuah koper berisi sarung tangan dan masker, penyidik tampak memeriksa kamar dan ruangan tengah. Dalam penggeledahan sekitar 1 jam tampak tak ada dokumen yang disita.

Selama penggeledahan berlangsung, penyidik juga meminta kesaksian dari pihak kelurahan yang diwakilkan oleh Kasi Kemasyarakatan, Edi. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB penggeledahan berpindah ke Kantor Kelurahan Selindung. Namun sayang ruangan Plt. Lurah Denie Antriksa yang juga ruangan arsip dalam kondisi terkunci. Sehingga penyidik tidak bisa melakukan penggeledahan. Tetapi penyidik tak buntu akal, ruangan tersebut disegel. Supaya tak ada siapapun yang dapat masuk ke dalamnya. “Ruangan ini kita segel. Bilamana nantinya kunci sudah ada segera kasih tahu kami,” pesan Wilman kepada pegawai kelurahan.

Semakin seru. Penyidik kemudian melanjutkan penggeledahan ke Kantor Kecamatan Gabek. Kehadiran pasukan baju coklat itu tampak membuat para pegawainya gugup. Bahkan ada yang awalnya cerita duduk-duduk di teras tiba-tiba langsung ngumpet. Namun begitu camat Raelan Hafizh mencoba untuk kooperatif.

Dalam pengamatan harian ini kemarin, penyidik nampak tak perlu susah-susah membongkar-bongkar lemari arsip. Karena saat penyidik bertanya soal keberadaan arsip surat menyurat tanah 2014 semasa camat Suwito sudah tersaji. Penyidik sempat melakukan pemeriksaan berkas tersebut dengan dibantu oleh Raelan Hafizh.

Oleh penyidik, sebanyak 4 bundelan berkas langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi. Wilman sendiri dalam penggeledahan tidak memberikan banyak pernyataan. Dia mengaku penggeledahan untuk memperkuat data-data penyidikan dugaan Tipikor RTH. “Kita cuma penggeledahan dalam rangka penyidikan. Dokumen yang sekiranya terkait dengan kepentingan penyidikan sudah kita lakukan penyitaan,” ucapnya singkat.

Efendi Angkat Bicara

Setelah selama ini lebih memilih bungkam, akhirnya mantan Lurah Selindung, Efendi M Ali, angkat bicara. Dia membantah kalau tuduhan selama ini telah menjual lahan RTH yang berlokasi di Jerambah Gantung yang mana dulu bernama Pulau Baruk kelurahan Selindung seluas 23,2 Hektar.

Terutama dalam penjualan sebidang tanah kepada M Rivai (mantan Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung) seluas 2 Hektar. “Tidak benar tuduhan itu semua. Karena sampai saat ini Pemkot Pangkalpinang tidak pernah menyatakan itu RTH,” bantah Fendi kepada wartawan usai penggeledahan di rumahnya.

Begitu juga dengan tuduhan yang menyebutkan dia telah menerbitkan 15 buah surat tanah di antaranya kepada Ari Primajaya selaku PNS Dinas Pariwisata Provinsi Bangka Belitung dan Setio Gustiawan PNS Kanwilkumham. “Syukur saya tidak terlanjur menerbitkan surat selain kepada Pak Rivai. Kalau sampai saya terbitkan kepada yang lainnya makin besar persoalanya,” katanya.

Menurut Fendi terkait penerbitan surat tanah kepada Rivai sudah melalui koordinasi dengan mantan camat Gabek Suwito. Suwito saat itu memiliki peran berupa menyetujui dan menandatanganinya.

“Terus terang saja saya kalau mau menerbitkan surat soal alas hak itu pasti koordinasi dengan Pak camat (Suwito). Percuma saya bikin kalau Pak camat tak mau tandatangan. Karena camat selaku Pejabat Pencatat Akta Tanah Sementara (PPATS). Jadi saya koordinasi, percuma kalau Pak Camat gak tanda tangan nanti saya rugi blanko,” ungkapnya.

Terkait dengan penerbitan surat tanah kepada Rivai menurutnya, Suwito sangat mendukung. “Pak Suwito bilang (saat proses pembuatan surat) daripada jadi hutan kalau mereka mau berkebun silahkan apalagi mau memiliki. Dari situlah saya tetap koordinasi dengan Pak Suwito,” tuturnya.

Menyinggung soal RTH dia berdalih sampai saat ini Pemkot tidak pernah menyatakan terutama dalam Perda. Terbukti sampai saat ini Pemkot tidak pernah mengeluarkan dana apapun terutama untuk pembebasan lahan warga masyarakat yang berkebun. “Perda nomor 1 tahun 2012 menyatakan adanya RTH itu hanya Tuatunu dan Tamansari. Untuk RTH yang saya dilaporkan itu bukan RTH, tapi hanya berisi wacana saja. Yang mereka wacanakan itu adalah kebun masyarakat. Kalau sudah RTH pasti ada plang dari Pemkot, tapi itu tidak ada sama sekali,” klaimnya.

“Saya sendiri ketika membuat surat saya tinjau dulu. Ternyata memang benar ada pohon kelapa yang sudah besar di sana. Dan tumbuhan itu ditanam jauh sebelum saya jadi lurah. Lalu ternyata ada yang sentimen dan menyatakan itu tanah RTH. Padahal saya sudah pegang pernyataan dari masyarakat sekitar itu kalau tanah itu adalah tanah tidak bertuan yang sudah ada sejak dulu kala,” tandasnya.(eza)

Related Search

Rate this article!
Tags:
author

Author: