banner 728x90

Kanwil DJP dan PT Pos Uji Petik Bea Meterai

banner 468x60

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel Babel) bersama Kantor Regional III PT Pos Indonesia melakukan uji petik dan sosialisasi bea meterai ke 20 Hotel dan 5 Leasing di Kota Palembang guna mensosialisasikan penggunaan Benda Meterai atau Meterai Tempel, beberapa waktu lalu.
Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Kewajiban Bea Meterai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bea Meterai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atau dipungut secara insidental atas pembuatan dokumen yang termasuk objek Bea Meterai. Pelunasan Bea Meterai dilakukan dengan dua cara yaitu pembubuhan Benda Meterai/Meterai Tempel di dokumen dan mekanisme Pelunasan Cara Lain yaitu melalui Mesin Teraan Meterai Digital, Teknologi Percetakan dan Sistem Komputerisasi.
Agus Sudiasmoro Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan selaku Plh. Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel yang ditemui di Hotel Aryaduta Palembang menerangkan dokumen yang menjadi objek bea meterai yaitu :
1.Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
2. Akta-akta notaris dan salinannya.
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya
4. Surat yang memuat jumlah uang yaitu yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank dan yang berisi pemberitahuan saldo.
5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek.
6. Efek dalam nama dan bentuk apapun.
Agus mengatakan tidak semua masyarakat wajib pajak melaksanakan secara patuh penggunaan bea meterai. Masyarakat umumnya tidak memahami bahwa bukti penerimaan uang juga termasuk yang terutang bea meterai.
“bukti penerimaan uang yang nilainya diatas 250 ribu rupiah merupakan objek terutang meterai, dan ini masih banyak masyarakat yang belum melaksanakannya,” ujarnya.
Disinggung tentang kontribusi penerimaan pajak bea meterai dari target penerimaan pajak tahun 2017, Agus mengatakan bahwa penerimaan negara dari bea meterai menyumbang lebih kurang 5%. “Walaupun kontribusinya tidak besar, tapi masih ada potensi dari bea meterai ini, terbukti di hotel ini saja masih banyak invoice yang belum termeteraikan,” terang Agus
Ditemui di lokasi yang sama Kepala Regional III PT. Pos Indonesia Iwan Gunawan mengatakan langkah yang diambil berupa uji petik dan sosialisasi penggunaan bea meterai ini dilakukan sebagai awal untuk kembali mengingatkan masyarakat dalam penggunaan bea meterai yang benar. Selain itu Iwan mengatakan bahwa PT Pos Indonesia adalah agen tunggal dalam pendistribusian meterai tempel. “Saya ingin mengingatkan juga kepada masyarakat, bila ada yang menawarkan meterai tempel dibawah harga yang dikeluarkan oleh PT. Pos itu patut diduga meterai palsu,” terang iwan.
PT. Pos Indonesia mendistribusikan meterai tempel 3000 seharga Rp. 3.000,- dan meterai tempel 6000 seharga Rp. 6.000,- sesuai dengan nominal yang tercetak dalam meterai tempel tersebut. Terkait meterai palsu, DJP bersama Peruri dan PT. Pos Indonesia (Persero) terus berupaya untuk meminimalisasi peredaran dan penggunaan Benda Meterai/Meterai Tempel palsu melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, serta melalui proses penegakan hukum (law enforcement). (lya)

banner 300x250

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: