banner 728x90

Karyawan PT SWP Tolak BPJS (kik)

Syahrial: Ini Simalakama Bagi Perusahaan

MANGGAR – Penolakan karyawan PT. Steelindo Wahana Perkasa (PT.SWP) Kelapa Kampit untuk mengikuti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan mendapat perhatian serius dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Beltim. Sebagaimana perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta BPJS terhitung 1 Januari 2015. Sementara, PT. SWP selama ini telah memberikan asuransi full service bagi seluruh karyawan.
“Ini seperti simalakama bagi perusahaan. Disatu sisi, jika seluruh karyawan didaftarkan (BPJS) perusahaan lepas tanggungjawab. Tapi disisi lain, jika tidak didaftarkan perusahaan bisa kena sanksi karena BPJS wajib per 1 Januari,” ungkap Kepala Dinsosnakertrans Beltim, Syahrial menjawab Radar Bangka, Kamis (18/12) kemarin.
Berdasarkan pantauan pihak dinas, Syahrial mengatakan beberapa perusahaan perkebunan di Beltim sudah memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi seluruh karyawannya. Tak hanya biaya pengobatan yang ditanggung, tetapi biaya transportasi keluarga dan pendamping pasien dibayar penuh perusahaan.
“Dalam pertemuan terakhir, pihak BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya transportasi udara untuk pendamping. Mereka hanya menanggung biaya transportasi darat. Lalu bagaimana jika pasien harus dirujuk ke RS di Jakarta. Wajar saja kalau karyawan menolak BPJS Kesehatan karena perusahaan jauh lebih baik melayani,” sebut Syahrial.
Karenanya, Syahrial menawarkan jalan tengah agar perusahaan maupun BPJS Kesehatan dapat saling melengkapi. Tujuannya, agar perusahaan tidak terkesan lepas tanggungjawab dan BPJS Kesehatan bisa diterima karyawan.
“Jalan tengahnya, kami siap diundang pihak DPRD Beltim. Undang juga Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan perusahaan untuk duduk bersama membahasnya. Mau tidak mau, harus ada MoU antara kedua belah pihak. Perusahaan menanggung apa saja dan BPJS Kesehatan menanggung apa saja,” jelasnya.
BPJS Kesehatan, kata Syahrial, juga harus menjelaskan secara rinci tanggungan biaya apa saja yang menjadi tanggungjawab. Sehingga, pasien benar-benar mendapat perawatan yang maksimal.
“Saya saja contohnya, waktu istri saya sakit, susahnya mengurus askes. Padahal saya sudah menjadi peserta askes lebih dari 30 tahun. Lalu bagaimana kalau menimpa orang yang tidak mampu,” ujar Syahrial.
Menanggapi keinginan Dinsosnakertrans, Wakil Ketua Komisi I DPRD Beltim, Oman Anggari mengaku setuju dan sesegera mungkin memanggil seluruh pihak terkait. Namun, mengingat pembahasan tersebut harus jelas, Komisi I akan melibatkan Komisi lainnya dan dibahas bersama pimpinan DPRD Beltim.
“Inikan amanat Undang-Undang, tentu tidak bisa ditolak. Karena kalau menolak, perusahaan bisa dicabut izinnya. Nah, mungkin sesegera mungkin kita akan bahas di DPRD Beltim,” kata Oman.
Diakui Oman, beberapa perusahaan sudah sangat baik dalam melindungi dan menjamin kesehatan karyawan. Bahkan perusahaan cenderung proaktif jika mengetahui ada karyawan yang sakit.
“Beberapa perusahaan memang responsif dan proaktif jika ada karyawan yang sakit. Tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Orang sakit kan tidak bisa menunggu, nah mungkin itulah yang menjadi kekhawatiran karyawan soal pelayanan BPJS Kesehatan,” tandasnya. (feb)

Related Search

Rate this article!
Tags:
author

Author: