banner 728x90

Kasus Kekerasan Perempuan & Anak Meningkat

banner 468x60

*Zubaidah : Cari Penyebab & Selesaikan!

PANGKALPINANG – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bangka Belitung meningkat. Terbukti, jika di tahun 2015 terjadi 97 kasus, pada tahun 2016 meningkat menjadi 107 kasus.

Hal ini dikarenakan faktor orang ketiga, baik yang dilakukan oleh pasangan perempuan ke laki-laki ataupun sebaliknya. Ada juga karena faktor ikut campur tangan pihak orang tua/keluarga dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut.

Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak banyak terjadi karena akibat kurangnya perhatian dari orang tua. Sebagian besar anak- anak ini berasal dari keluarga kurang mampu atau ekonomi lemah.

banner 300x250

Dimana, orang tuanya lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari sumber pendapatan ekonomi. Akibat kesibukan orang tua seperti ini pun membuat anak mencari kebebasan dan pembelajaran di luar rumah tangga orang tuanya tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua Pelaksana Harian Perlindungan dan Pemberdayaan Hak- Hak Perempuan (P2H2P) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Zubaidah, kepada Babel Pos, kemarin. Menurut Zubaidah, saat ini Bangka Belitung telah memiliki Perda Perlindungan Perempuan dan Anak.

Oleh karena itu, diharapkan ke depan undang-undang maupun Perda yang telah diketuk palu oleh DPRD Provinsi Babel sejak pertengahan 2016 lalu tersebut dapat  menjadi payung hukum yang tegas dalam menegakkan keadilan  dengan sebenar-benarnya.

Karena dengan proses hukum yang ditegakkan secara tegas tersebut akan memberi efek kepada para pelaku dan memberi pembelajaran kepada masyarakat luas. Sebagai kontribusinya perda perlindungan hukum dan anak tersebut benar-benar harus dirasakan manfaatnya  oleh masyarakat luas.

Zubaidah berharap seluruh element masyarakat, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaaaan dan sebagainya, sudah seharusnya menjadi yang terdepan dalam menegakkan Perda tersebut. Jangan sampai justeru Perda yang sudah dirangcang dengan sebagus mungkin serta menghabiskan dana rakyat tersebut mubazir alias tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dengan penegakkan hukum yang tegas di tengah masyarakat, maka masyarakat pun akan  bisa berfikir untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Baik laki-laki maupun perempuan, karenanya sekali lagi kita berharap jangan sampai Perda ini tidak ada manfaatnya,” tegas Zubaidah.

Diungkapkannya, hasil pelatihan yang difasilitasi oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak beberapa waktu di Jakarta, ditegaskan bahwa memang harus ada dari para penegak hukum yakni memiliki kesepahaman hukum yang sama tentang proses pengadilan terhadap korban maupun pelaku. Karena sesuai dengan undang-undang perlindungan anak republik Indonesia, maka pelaku dan korban sama-sama dilindungi.

“Tapi ini dilematis bagi kita selaku masyarakat karena kejahatan seksual terhadap anak dengan pelakunya juga anak, tak jarang kemudian diperlihatkan dengan tingkat kesadisannya luar biasa. Disatu sisi ada undang-undang khusus perlindungan anak, sehingga ini kemudian tidak memberi efek jera kepada pelaku dan membuat kasus semacam ini masih saja terjadi dan berulang-ulang,” ujar Zubaidah prihatin.

Zubadiah ingin agar pemerintah daerah Bangka Belitung  melalui pihak terkait, lebih gencar mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak maupun Perda yang sudah ada ini ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga mulai dari RT/RW, masyarakat pun tau tentang pentingnya undang-undang dan Perda Perlindungan Anak.

Demikian halnya dengan para penegak hukum pun dapat fokus terhadap tugas-tugas mereka dalam menuntaskan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi.  Sebab, undang-undang termasuk Perda tersebut harus diterapkan, setelah itu barulah kemudian tinggal bagaimana penerapan hukum itu antara yang satu misalnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang bisa di kombinasikan dengan undang-undang KUHP yang sudah umum tentang pasal penganiyaan. Sehingga antara hukum yang positif dengan penunjang hukum ini sama-sama berjalan.

“Sasaran pemerintah misalnya adalah masyarakat umum, maka tentu dalam hal ini dituntut peran serta dari jajaran aparat pemerintah terbawah seperti RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama harus ikut berperan bersama sebagai kontrol sosial kepada penegakkan hukum tersebut. Sebab itu harus ada keterkaitan masyarakat dengan parat penegak hukum dibantu juga dengan LSM Perlindungan Perempuan dan Anak.

Babel ditetapkan sebagai salah satu pilot project penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Akan hal ini pun menurut Zubaidah harus menjadi cerminan bagi semua pihak terkait termasuk oleh para pengambil kebijakan  untuk mencari akar persoalan yang sebenarnya dan menyelesaikannya.

Karena, di satu sisi penduduk Babel terbilang sedikit dibandingkan daerah-daerah lainnya, tapi justeru angka kekerasan terjadi cukup tinggi. Sehingga hal ini memicu perhatian pusat mengapa sampai terjadi seperti ini dan apakah ini disebabkan karena lembaga sosialnya tidak berjalan, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak- Hak Perempuan (P2H2P) tidak berjalan lembaga perlindungan anaknya tidak berjalan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) tidak berjalan. Karena itulah semua perlu kesepahaman dan duduk bersama memecahkan penyebab munculnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi tersebut.

“Mari sama-sama dan jangan lagi kita hanya saling tunjukan ego sektoral kita masing-masing dengan mengklaim selalu sudah berbuat tapi kenyataannya masih belum banyak berubah. Karena itu perlu kesepahaman tentang pengertian dari pemahaman hukum itu sendiri,” ajak Zubaidah.

Adapun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Per 29 Desember 2016 yakni, KDRT 46 kasus, perkosaan 12 Kasus, Pelecahan Seksual 28 kasus dan bentuk kekerasan lainnya 15 kasus melibatkan anak dan dewasa 6 kasus. (lya)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: