banner 728x90

Kekurangan Guru PNS jadi Buah Simalakama, Mintet Sorot Kebijakan Pemerintah Pusat

banner 468x60

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Persoalan kekurangan tenaga pengajar yang dialami oleh berbagai daerah diibaratkan buah ‘simalakama’. Kebijakan pemerintah terkait moratorium guru PNS tersebut, seakan-akan ‘meresahkan’ pemangku kebijakan di daerah, salah satunya Kabupaten Belitung.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Belitung Mintet saat diminta tanggapan mengenai persoalan kekurangan tenaga guru PNS di Kabupaten saat ini. Akibat kebijakan pemerintah pusat itu, membuat kabupaten Belitung mengalami kekurangan tenaga Guru SD dan SMP Negeri mencapai sekitar 346 orang.

banner 300x250

Belum lagi, kata Mintet pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Peraturan ini juga membuat ‘bingung’ pihak sekolah. Bagaimana tidak, boleh melakukan penggalangan dana untuk kegiatan di sekolah. Tetapi sifatnya berbentuk bantuan/sumbangan suka rela. Itu pun tidak bisa dipasang tarif atau besaran jumlahnya dan waktu yang ditentukan.

Oleh karena itu, menurut Mintet seharusnya pemerintah bisa mempertimbangkan semuanya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Jika tidak, tentu imbasnya akan dirasakan oleh pelaksana yang ada di daerah. Dan berpengaruh pula pada pembinaan generasi penerus bangsa.

“Seharusnya mereka memikirkan itu dulu dengan matang-matang. Akibat dan dampak seperti apa, baru mengeluarkan kebijakan dan aturan. Ini malah sebaliknya, mengeluarkan kebijakan dan aturan yang lebih dulu.,” katanya kepada Belitong Ekspres, Minggu(27/8) kemarin.

“Imbasnya seperti yang kita rasakan sekarang ini lah. Jumlah guru semakin hari, semakin berkurang, karena pensiun bertambah. Mau angkat tenaga honor, khawatirnya berbenturan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Tentunya persoalan ini harus dicarikan solusinya,” sambungnya.

Menurut Mintet, salah satu solusi untuk mengatasi masalah kekurangan guru ini dengan penerimaan CPNS tenaga guru. Jika tidak, maka permasalahan ini akan terus berlarut. Apalagi mulai tahun 2014 pemerintah belum pernah melakukan perekrutan tenaga guru PNS.

“Kenapa demikian, karena dana BOS (Bantuan Operasi Sekolah) kita tidak mencukupi untuk membayar tenaga honorer. Kalau tidak salah jumlah dana BOS ini hanya 15 persen. Kalau dihitung-hitung tidak cukup untuk membayar honorer setiap bulannya,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Belitung ini menegaskan, jika jumlah tenaga guru seimbang dan penghasilannya terjamin. Guru-guru tidak perlu lagi mencari penghasilan tambahan dengan mengajar di tempat lain di luar jam sekolah.

“Yang pastinya mereka akan lebih focus pada tanggungjawabnya masing-masing, yakni memberikan pendidikan pada anak didiknya, di tempat dia bertugas. Bahkan bukan tidak mungkin pula kedapannya, seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Belitung dapat menerapkan sistem Full day School,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kebutuhan tenaga pengajar di sekolah – sekolah negeri, tingkat pendidikan dasar (Dikdas) di Kabupaten Belitung memang masih terdapat kekurangan. Berdasarkan data Kasi PTK Dikdas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Belitung, jumlah kekurangan tenaga Guru SD dan SMP PNS se-Kabupaten Belitung mencapai 346 orang.

Total yang terhitung per April 2017 itu, termasuk kekurangan guru kelas SD, guru mata pendidikan agama, pendidikan jasmani di SDN, Guru PNS yang sudah memasuki masa pensiun dan jumlah kekurangan guru di SMP N se-Kabupaten Belitung. Tenaga guru itu, baik yang masih menggunakan kurikulum KTSP maupun yang sudah kurikulum 2013.

“Berdasarkan data yang ada di saya, terhitung per-April 2017. Jumlah kekurangan guru SD Negeri se-Kabupaten Belitung orang. Rinciannya 144 orang guru kelas, 53 orang guru pendidikan agama islam dan 32 orang pendidikan jasmani. Sedangkan yang memasuki masa pensiun ada 22 orang,” kata Kasi PTK Dikdas Andy Faturachman kepada Belitong Ekspres, Selasa (22/8).(i1s)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: