banner 728x90

Kelola Keuangan Daerah, Beltim Terapkan 3 Azas

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pemerintah Daerah Kabupaten Beltim menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas efisiensi, efektifitas dan transparansi. Azas tersebut adalah salah satu hal yang paling diutamakan dalam kebijakan umum keuangan daerah.

“Terutama jika keuangan daerah (APBD) mengalami defisit,” ungkap Bupati Beltim Yuslih Ihza saat membacakan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Beltim di hadapan sidang paripurna DPRD Beltim, pekan lalu.

Dijelaskan Yuslih, efisiensi anggaran merupakan penghematan belanja daerah. Adapun langkah yang dilakukan dalam penghematan meliputi pembahasan APBD tahun berikutnya dengan lebih selektif dan disesuaikan prioritas program serta berdasarkan kebutuhan yang menyentuh masyarakat.

Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. Melakukan perhitungan yang riil terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dengan RAB, survei harga dan menyusun kerangka acuan kerja.

Serta meminimalisir pengeluaran belanja. “Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Beltim tahun 2016-2021, berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan, visi Kabupaten Beltim yang dijadikan pijakan dasar dalam penentuan arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Beltim adalah Belitung Timur yang maju dan unggul dengan berbasis sumber daya lokal,” kata Yuslih.

Visi tersebut, diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian RPJMD dan tujuan nasional seperti amanat UUD 1945. Dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Beltim guna mengejar ketertinggalan dengan daerah lain maka ditetapkan pula misi yang dituangkan kedalam RPJMD.

Antara lain menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan. Membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk perbaikan kinerja pelayanan dan diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Beltim untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

“Secara garis besar dilaporkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara operasional dibiayai APBD dapat terselenggara dengan baik dan optimal melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai urusan pemerintahan yang dibebankan dan menjadi tanggungjawab masing-masing OPD,” tandasnya. (msi)

Related Search

Tags:
author

Author: