banner 728x90

Ketua HIMPAUDI Babar Dipaksa Mundur Dinilai Jadi Awal Tidak Cairnya Insentif

MUNTOK – Enggannya Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Bangka Barat (Babar) Erika Herlina mundur dari jabatannya dinilai menjadi salah satu sebab, tidak cairnya insentif 73 guru PAUD dari 6 kecamatan se Babar. Kepada Radar Bangka, sebelum permasalahan ini terjadi dirinya pernah dipaksa mundur dari jabatannya. Menurut dia, dia pernah disodorkan surat pengunduran diri oleh Kasi Paudni Dikpora Babar Dian Afrina yang datang ditemani pegawai Dikpora bernama Atik.

Keduanya waktu itu menyodorkan surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 24 Januari 2017 yang dilengkapi materai 6000. Namun dikatakannya, surat yang disodorkan tersebut hingga kini tidak ia tandatangani. “Beberapa waktu lalu, Dikpora Babar pernah mengumpulkan semua Ketua HIMPAUDI dari enam kecamatan untuk menandatangani mosi tidak percaya terhadap saya selaku Ketua HIMPAUDi Kabupaten Babar. Tujuannya menurunkan saya dari jabatan Ketua HIMPAUDI Bangka Barat, kemudian saya disodorkan oleh Kasi PAUDNI Dikpora Babar ibu Dian Afrina dan stafnya Atik supaya saya menandatangani surat pengunduran diri, namun saya tolak, ” ujar Erika Herlina pada Kamis (13/07) siang kepada wartawan usai rapat di Kantor Dikpora Bangka Barat.

Dia menuturkan, dalam AD/ART HIMPAUDI cara untuk menurunkan ketua adalah salah satunya melakukan mosi tidak percaya. Namun upaya tersebut kata Erika, tidak berhasil karena semua Ketua HIMPAUDI 6 kecamatan yang diundang oleh Dikpora Babar tidak bersedia menandatangani mosi tidak percaya tersebut.
“Upaya awal sudah gagal karena semua Ketua HIMPAUDI dari enam kecamatan tidak ada yang mau tanda tangan,” kata dia.

Tidak berhenti disitu, upaya lain kata Erika, Ketua HIMPAUDI Provinsi Babel Jamilah Zakaria juga pernah menyodorkan surat pengunduran kepada dirinya. “Saya tanya alasan saya mengundurkan diri apa, sedangkan masa jabatan saya habisnya tahun 2018. Waktu itu, ibu Jamilah menjawab katanya Bunda PAUD Babar ingin ada penyegaran di tubuh organisasi HIMPAUDI Babar. Saya tidak terima alasan itu, karena yang memilih saya sebagai Ketua HIMPAUDI Babar bukan Dikpora dan bukan pula BUNDA PAUD Babar dalam hal ini Ibu Hj Annisa Parhan Ali, saya terpilih atas hasil Musda yang di SK kan oleh Ketua HIMPAUDI Babel. Jadi, saya bilang sama ibu Jamilah Zakaria kalau ibu mau nyabut saya sebagai Ketua HIMPAUDI Babar cabut saja SK nya,” ujar Erika Herlina.

Menurutnya, setelah kedua hal tersebut gagal, menjadi titik awal tidak dicairkannya insentif para guru PAUD yang berjumlah kurang lebih 73 orang terhitung sejak Januari 2017 silam hingga sekarang ini. “Sejak itu, beredar lah rumor di kecamatan kecamatan bahwa jika saja guru PAUD ikut HIMPAUDI maka honor/insentifnya tidak akan dicairkan. Dan pada akhirnya terbukti hingga sekarang karena kurang lebih 73 orang guru PAUD dari 6 kecamatan sudah 6 bulan belum menerima honor/insentif. Bahkan di intimidasi katanya, kalau mau insentif kalian cair minta maaf sama Bunda PAUD. Oleh karena itu, saya tetap memperjuangkan hak-hak para kawan-kawan guru yang belum menerima insentif sama sekali, bagi kami ini adalah penzoliman,” tegas Erika Herlina.

Terkait dengan insenstif ke 73 guru PAUD yang belum dicairkan sejak 6 bulan lalu, dirinya bersama para guru PAUD sudah menanyakan langsung kepada Kepala Dikpora Babar Ismantho. “Kami sudah tanyakan langsung kepada pak Ismantho, alasannya karena APBD Babar defisit, kemudian rekening gurunya ada yang bermasalah. Alasan itu sangatlah tidak masuk akal, ini menyangkut hak orang loh, seperti alasan rekening guru nya bermasalah padahal sebelum di kasih ke dinas rekening tersebut sudah dilegalisir oleh pihak Bank Sumsel Babel, kemudian kenapa ada beberapa guru yang bisa dicairkan langsung di Dikpora, ini kan aneh,” sesalnya.

Sementara, Kepala Dikpora Babar Ismantho hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi, saat dihubungi telepon selulernya hanya terdengar nada aktif. Disisi lain,Wakil Bupati Babar Markus menegaskan bahwa dirinya sudah menginstruksikan Kepala Bappeda dan Dikpora Babar untuk segera menganggarkan insentif ke 73 guru PAUD yang belum di cairkan. “Saya sudah perintahkan kepala Bappeda dan Kepala Dipora Babar untuk dianggarkan pada APBD P Tahun 2017,” ujar Markus.

Markus pun membantah, polemik guru PAUD yang belum menerima insentif sejak Januari hingga Juli 2017 berjumlah ratusan orang. “Bukan ratusan, tadi saya sudah tanyakan ke pak Ismantho kurang lebih 70 orang yang belum dibayar. Makanya saya sudah instruksikan kepala Bappeda pada APBD P segera dianggarkan,”ujar dia.(ray)

Related Search

Tags:
author

Author: