banner 728x90

Komisi C Minta PU Bertindak Cepat

banner 468x60

*Segera Temui Syamsiar Hamid

SUNGAILIAT – Komisi C DPRD Bangka melakukan peninjauan ke lokasi proyek pembuatan saluran pemukiman/selokan di Kampung Batu Lingkungan Sri Menanti yang sebelumnya dikeluhkan salah satu warga setempat. Dalam kunjungan itu, Komisi C melihat ada kelalaian pihak pemborong dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bangka yang tidak mengedepankan pendekatan sebagai pelayan masyarakat hingga menimbulkan masalah.

Ketua Komisi C DPRD Bangka Hendra Yunus didampingi anggotanya turun ke lapangan kemarin pagi (27/12) setelah pihaknya mendapat surat dari warga setempat Syamsiar Hamid yang juga mantan anggota DPRD Bangka 3 periode dan anggota DPRD Babel. Pihaknya melihat, harusnya saluran itu tidak menuju tambak tapi bisa diarahkan ke saluran pembuangan utama seperti dimintakan Syamsiar Hamid.

banner 300x250

“Sebelumnya kita dapat informasi ada proyek saluran yang pembuangannya ke tambak warga. Setelah kita datangi memang benar saluran itu ke tambak warga sehingga kami sepakat mencari solusi bersama warga. Sayang PU tadi tidak turut serta saat meninjau ke lapangan,” kata Hendra Yunus di ruang kerjanya kemarin.

Terhadap masalah tersebut, solusinya adalah dibuat tambahan saluran lalu diarahkan melewati tanah Syamsiar Hamid lalu ujung pembuangannya pada bandar pembuangan. Komisi C melihat, saluran tambahan nantinya tidak terlalu panjang, sekitar 10 meteran bila dihubungkan sehingga pembuangan air ke pembuangan air yang sebenarnya. “Sehingga tidak mengganggu tambak ikan masyarakat yang ada di situ. Kita hitung sekitar 10 meter dan tidak banyak lah biaya yang dikeluarkan. Kalau menggunakan PC kecil itu sebentar saja selesai, hanya menambah salurannya saja, tidak melewati tambak warga. Itu solusinya yang diambil nanti,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Ia meminta pihak PU berkoordinasi ke warga terkait masalah tersebut dan solusi yang sebenarnya telah tepat. Ia juga meminta pihak PU legowo atas situasi yang ada karena ia melihat antara warga dan pihak PU saling tunggu untuk duduk satu meja menyelasaikan masalah itu. Ia ingatkan, PU dan dewan juga sebagai pelayan masyarakat yang sebaiknya mengalah kepada masyarakat.

“Kita PU, DPRD dan pemerintah daerah berposisi sebagai pelayan masyarakat. Jadi kita lah mengalah terlebih dahulu, jangan sampai kita timbul sikap masyarakat yang harus datang kepada kita, kita kesampingkan dulu hal-hal seperti itu. Kita layani masyarakat kita, kita datangi, kami tadi sudah mendatangi,” pinta Hendra.

Ia meyakini apabila sudah bertemu pasti lebih mendapatkan solusi terbaik. Berbeda bila tidak bertemu dan saling harap maka tidak ada solusi yang didapatkan. Ia juga meminta setiap pembangunan jangan dianggap sudah bisa memberi rasa nyaman bagi masyarakat. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang merasa dirugikan seperti terjadi pada proyek selokan di Kampung Batu tersebut.

“Kita maunya setiap pembangunan pemerintah senang, masyarakat senang. Tidak seperti ini, karena kami melihat ujung pembuangan selokan langsung ke tambak, benar seperti yang disampaikan warga itu. Solusinya itu lah dibangun selokan tambahan, tidak masalah melewati tanah warga yang penting tidak menuju tambak tetapi saluran pembuangan sebenarnya,” pungkas Hendra.

Sementara itu, Syamsiar Hamid kepada Babel Pos menyatakan sangat mengapresiasi respon dari Komisi C DPRD Kabupaten Bangka. Ia berterimakasih karena keluhannya telah ditindaklanjuti dengan cepat. Sebagai warga negara ia juga berhak mempertahankan apa yang menjadi miliknya dengan solusi yang sebenarnya terbaik untuk semua pihak.

“Kita berterimakasih Komisi C telah meninjau proyek yang saya keluhkan kemarin. Ini sebenarnya wujud perlindungan bagi warga negara seperti saya sesuai Undang-Undang Dasar 1945,” kata Syamsiar Hamid.

Ia juga menambahkan, negara Indonesia diatur dengan hukum positif secara tertulis dan tidak tertulis. Beberapa persoalan pun sebenarnya diatur berdasarkan hukum adat.     Ia juga meyayangkan adanya pernyataan tanah tersebut bukan miliknya karena selama ini telah diketahui dan dirintis olehnya untuk peternakan sapi, tambak ikan dan pertanian. “Harusnya dihargai hak saya, kita juga ketahui ketika berkebun ada istilah nebas hutan atau nugal dan terkadang orang sudah tau kalau itu milik kita. Sewaktu-waktu ada juga kondisi kita biarkan tanah kita yang sebelumnya kebun itu untuk dibiarkan jadi hutan sejenak lau 2-3 tahun kemudian dikerjakan lagi, ditugal. Semua orang tau “tu punya ka la”. Jadi harus diketahui hal ini jangan semena-mena,” kata Syamsiar Hamid.

Ia berharap persoalan cepat selesai dan ujung pembuangan saluran itu tidak lagi menuju tambaknya. Sebenarnya ia berencana melayangkan somasi kedua pada 3 Januari mendatang apabila tak ada kejelasan. Namun akibat kejadian ini ia akui banyak pihak yang bertanya dan meninjau ke lokasi.

“Termasuk setelah kedatangan Komisi C turun juga dari bagian tipikor Polres Bangka. Jadi kita harap masalah ini segera tuntas, karena akibatnya telah terasa, tambak ikan kita meluap, ikan-ikan ada yang kabur karena air pembuangannya yang limbah itu jauh ke tambak,” sebut Syamsiar.

Sebelumnya terkait hal ini Dinas PU Kabupaten Bangka menyatakan siap duduk satu meja. Pihak PU melalui Kabid Cipta Karya, Panca menyatakan sudah melakukan perencanaan atas proyek yang diminta warga itu. Pihaknya juga mendapat informasi daerah tersebut adalah saluran pembuangan. Namun terkait hal ini memang proyek sudah selesai dan pihaknya menunggu untuk duduk satu meja untuk pencarian solusinya atas keluhan Syamsiar Hamid. (trh)

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: