banner 728x90

KPK Datangi Pemkab Beltim Terkait Nota Kesepahaman

KPK. Foto: jpnn

KPK. Foto: jpnn

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyambangi kantor Bupati Beltim, Jum’at (21/6) pekan lalu. Adapun perwakilan KPK yang hadir adalah Koordinator Wilayah I Sumatera, Pulung Rinandoro dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Beltim Burhanudin bersama Sekda Beltim Ikhwan Fahrozi.

iklan swissbell

Ditemui usai pertemuan, Sekda Beltim Ikhwan Fahrozi menyatakan kehadiran perwakilan KPK ke kantor Bupati Beltim merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama Bupati Beltim dengan Kanwil Pajak Sumsel dan BPN di Provinsi beberapa hari sebelumnya.

Selain itu, perwakilan KPK RI melakukan supervisi dan pencegahan terhadap rencana aksi terhadap beberapa permasalahan yang diupayakan penyelesaian secepatnya. “Hari ini (KPK bersama Pemda Beltim) membahas pembahasan untuk rencana penyelesaian rencana aksi terhadap pencegahan korupsi. Dari hasil rencana aksi akan kita tindaklanjuti,” ujar Ikhwan.

Dijelaskan Ikhwan, beberapa hal yang harus ditindaklanjuti adalah penyelesaian aset milik Pemda, tunggakan pajak dan peningkatan PAD dari sektor reklame.

“Tindak lanjut terhadap penyelesaian aset/barang aset daerah yang bermasalah yaitu proses sertifikasi tanah-tanah Pemda yang selama ini banyak tanah aset pemda yang belum disertifikasi. Kemudian penyelesaian terhadap tunggakan pajak dan pembahasan tentang PAD yang berasal dari sumber izin reklame yang masih bermasalah,” bebernya.

Ikhwan memastikan, perkembangan tiga hal yang dibahas tersebut sudah disampaikan ke KPK dan segera diselesaikan. Misalnya sertifikasi aset-aset milik Pemda yang berjumlah ratusan. “(Aset) yang sedang berproses (sertifikasi) itu ada sekitar 130 dari 323 yang belum disertifikasikan untuk tahun ini. Jadi secara bertahap tahun depan akan kita selesaikan,” kata Ikhwan.

Sejauh ini, hasil supervisi oleh KPK terhadap aset Pemda Beltim cukup baik. Jika terselesaikan dalam beberapa tahun kedepan, predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) optimistis bisa diperoleh.

“Sekarang opini kita masih WDP. Yang jadi permasalahan adalah menyangkut aset. Berangsur kita mulai mendata, bukan hanya proses pendataan atau sertifikasi tetapi tidak ada lagi permasalahan atau gugatan,” harap Ikhwan. (msi)

Related Search

Tags:
author

Author: