banner 728x90

Lahan Kritis!!! Walhi Babel : Perlu Moratorium Tambang Untuk Tata Kelola Hutan yang Lebih Baik

banner 468x60

SUNGAILIAT – Potret Tambang Timah Babel Tambang timah di Bangka Belitung telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan melahirkan berbagai fakta krisis  terjadi. Akibat dari praktek industri tambang, deforestasi yang mencapai 340.000 hektar dalam kurun waktu 10 tahun, dan akan berpotensi kehilangan hutan dengan luasan sama jika aktivitas pertambangan tetap berlangsung.

Walhi Babel memaparkan, sebagai wilayah kepulauan kecil, industri tambang di Babel juga meningkatkan kerentanan dengan risiko atau dampak lebih besar di wilayah laut. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Bangka Belitung dengan memantau kondisi ekosistem terumbu karang yang di dalamnya ada kegiatan penambangan timah di lima wilayah pemantauan yang tersebar di Kepulauan Bangka.

banner 300x250

Tingginya tingkat sedimentasi (kekeruhan perairan) yang disinyalir menyebabkan banyaknya kematian karang. Dimana pada saat pengamatan ditemukan banyak terumbu karang yang tertutup oleh lumpur sehingga menyebabkan kematian. Hasil pengamatan ke lima stasiun di Pulau Bangka dapat disimpulkan bahwa kondisi ETK di wilayah tersebut terus mengalami penurunan.

Dua lokasi sudah dalam kondisi buruk (ETK 2&4), dan 2 lokasi dalam kondisi sedang (ETK1&3) yang prediksi kedepannya akan terus menurun bila dilihat dari tinggi DCA (karang mati) dan IMK pada kedua stasiun ini. Selain dari sedimentasi perairan kematian karang juga diakibat karena aktivitas kapal tambang dan TI apung yang menghancurkan karang.

“Hal ini bisa dilihat dari banyaknya patahan karang (rubble) pada lokasi pengamatan. Persoalan tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya bicara tentang rusaknya lingkungan, tapi juga bicara soal pelanggaran hukum dan indikasi korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam. Indikasi ini sangat kuat, terlihat dalam program pembangunan dan kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dan kabupaten site project yang seakan-akan melakukan pembiaran terhadap aktivitas tambang timah yang merusak lingkungan dan melawan hukum ini,” kata Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi alias Uday, Jumat (14/7), di Sungailiat.

Oleh sebab itu, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Pada April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data perusahaan tambang yang tidak memiliki sertifikat CnC. Banyak di antara perusahaan tersebut beroperasi di Babel. Perusahaan ini melakukan pelanggaran berupa pelanggaran administrasi, tidak tertib dalam menyetorkan kewajiban kepada negara dan tumpang-tindih izin dengan kawasan hutan konservasi atau hutan lindung.

Dijelaskan Uday, dari 1085 IUP di Bangka Belitung, 601 yang non CnC (55%) yang direkomendasikan oleh KPK untuk dicabut, dan sisanya harus dievaluasi. Sayangnya, hingga saat ini, rekomendasi dari Korsup KPK belum berjalan di tingkat daerah.

“WALHI menilai bahwa kerugian negara bukan hanya karena kehilangan pendapatan negara, melainkan kerugian negara itu akibat biaya lingkungan, sosial dan budaya yang pada akhirnya harus ditanggung oleh negara dan atau rakyat. Sampai sejauh ini, dalam konteks kerugian negara, kerugian atau biaya lingkungan hidup, sosial dan budaya belum bisa dihitung dalam valuasi ekonomi,” paparnya.

WALHI Babel berpendapat, mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dini, ketika negara belum memiliki instrumen ekonomi menghitung biaya lingkungan, sosial dan budaya, maka sudah seharusnya industri tambang dimoratorium.  Dalam kurun waktu 10  tahun menjadi daerah otonom sejak itu pertambangan timah bisa diakses oleh swasta lokal, Bangka Belitung tercatat telah kehilangan lahan produktif seluas 320.760 ha akibat keharusan memasok kebutuhan timah bagi pasar global

“Upaya Reklamasi Perubahan lingkungan, perubahan kimiawi terutama berdampak terhadap air tanah dan air permukaan, merupakan permasalahan utama yang muncul pada wilayah bekas tambang. Permasalahan itu berlanjut secara f isik pada perubahan morfologi dan topografi lahan. Belum lagi perubahan iklim mikro yang disebabkan perubahan kecepatan angin, gangguan habitat biologi berupa flora dan fauna, serta penurunan produktivitas tanah,” ungkap Uday.

Akibatnya, lahan menjadi tandus atau gundul. Dalam hal ini karena tidak ingin berakibat fatal, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang di dalamnya termuat kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan reklamasi lahan yang telah eksplorasi.

Selain bertujuan untuk mencegah erosi atau mengurangi kecepatan aliran air limpasan, reklamasi dilakukan untuk menjaga lahan agar tidak labil dan lebih produktif. Akhirnya reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya

“Namun, peraturan tersebut di lapangan nampaknya tak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Hasil Pengawasan Kegiatan Reklamasi  PT Timah yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung Tahun 2009-2011, kegiatan reklamasi tidak berjalan dengan baik di banyak tempat. Itu hasil pengawasan hanya dari satu perusahaan,” kata Uday.

Bahkan, diperkirakan sejak keran pertambangan dibuka, sudah ada 10 ribu tambang yang beroperasi di Bangka Belitung. Hasil pengawasan kegiatan reklamasi PT. Timah Tahun 2010 ; Luas lahan yang direncanakan direklamasi Luas lahan yang terealisasi diratakan ; Luas lahan yang terealisasi penanamannya  adalah : 1.597,82 ha  : 593,22 ha (37,13 %)  : 201,04 ha (12,58 %).

“Terkait dengan kegiatan reklamasi yang tidak berjalan baik tersebut, pada pertengahan Maret 2017 yang lalu, pihak Polda Bangka Belitung mengundang para pengusaha smelter timah. Pada kesempatan tersebut diungkapkan, bahwa saat ini tercatat 1.053.340 hektar lahan berkategori agak kritis, 158.887 hektar lahan berkategori kritis, 60.840 hektar berstatus sangat kritis, dan 352.215 hekar lahan berpotensial untuk menjadi kritis1,” jelasnya.

Mengingat sisa hutan Babel yang kini hanya tinggal tak lebih dari  661.239,50 ha, mendekati setengah dari total luas Babel, berbagai konflik dan problematika sosial terjadi. Termasuk krisis lingkungan akibat pembukaan tambang galian mineral biji timah, bauksit, kaolin, elminit, dan lain sebagainya.

“Maka sudah saatnya paradigma pengelolaan SDA dan lingkungan hidup harus diubah. Sebab jika melihat realita yang terjadi hari ini, sepertinya paradigma pengelolaan SDA yang sedang berlangsung di Kepulauan Babel bertumpu pada kepentingan jangka pendek. Ini diperkuat dengan fakta bahwa hari ini pemerintah membuka keran bagi korporasi besar untuk pengembangan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran, yang selalu memposisikan rakyat sebagai penonton, serta kerap menjadi korban akibat dari kepentingan pemilik modal,” jelasnya.

Menurutnya, harapan masyarakat untuk kembali ke lahan pertanian dan mengembalikan wilayahnya sebagai penghasil lada menjadi pupus oleh kebijakan wakilnya sendiri. Untuk itu Walhi Babel menyampaikan rekomendasi demi mencermati realita yang terjadi terkait dengan menipisnya hutan Bangka Belitung akibat penambangan timah. (trh)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: