banner 728x90

Lantik 637 Pejabat STOK Baru di GOR Yuswandi Minta Langsung Kerja

banner 468x60

PANGKALPINANG –     Pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yuswandi A. Temenggung melantik 637 pejabat eselon II, III dan IV karena adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kelolah (SOTK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel. Pelantikan ini sesuai dengan PP Nomor 18 dan SK Gubernur Nomor 188.44/12.18/BKD/2016 tentang pengangkatan kembali pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas.

“Pelantikan dan pengukuhan ini merupakan satu penyesuaian dari pejabatan yang satu dengan pejabat yang lain karena adanya penggabungan dan pemisahan organisasi,” katanya kepada wartawan di GOR Sahabudin Pangkalpinang, Jumat (30/12).

banner 300x250

Lanjut Yuswandi, dalam pelantikan ini terdapat 36 pejabat eselon IIa, 9 eselon IIb, 131 eselon III dan 431 eselon IV.

“Jumlah pejabat eselon II sama di struktur yang lama sama dengan jumlah di struktur baru, tidak ada nonjob untuk eselon II,” imbuh Sekjen Kemendagri non aktif tersebut.

Sedangkan untuk pejabat eselon III dan IV juga tidak ada perubahan jumlah karena tim organisasi cukup cermat menempatkan pejabat tinggi sesuai kompetensinya.

“Penempatan eselon ini kita lihat kompetensinya, sedangkan untuk struktur, ada beberapa dinas yang dihapuskan dan digabungjan. Seperti Bakorluh yang dihapus dan badan coklat yang digabung dengan badan kepegawaian,” terangnya.

Yuswandi berharap dengan adanya perubahan struktur organisasi ini para pegawai yang baru dilantik dapat segera bekerja sehingga program dan kegiatan di tahun anggaran 2017 segera berjalan.

“Saya minta semua pejabat yang baru dilantik ini tanggal 2 januari ini masing-masing sudah duduk di kantor baru, tidak ada lagi proses transisi agar semua program dan kegiatan di 2017 segera berjalan,” tandasnya.

Yuswandi menegaskan pengukuhan ratusan pejabat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Hal ini ia tegaskan usai melakukan pengukuhan ratusan pejabat yang terkena pergeseran jabatan. Untuk yang dikukuhkan akan ulai berjalan pertanggal 2 Januari yang kemudian segera dilakukan penyerahan DPA kepada para Kepala SKPD-SKPD.

Dia kembali menegaskan, untuk pengukuhan ini sesuai dengan amanat UU nomor 23. Juga merujuk pada tanggungjawab sesuai dengan PP nomor 18 menyesuaikan terhadap urusan yang diamanatkan untit Provinsi maupun unit Kabupaten/Kota.

“Tidak ada hubungan dengan Pilkada. Diamanatkan UU nomor 23 kewenangan diatur siapa bekerja apa kabupaten/kota dan Provinsi. Urusan menjadi tanggungjawab itu harus dilembagakan sesuai PP 18 menyesuaikan terhadap urusan yang diamanatkan unit Provinsi maupun unit Kabupaten/Kota, dalam perjalanannya sudah selesai,”urainya.

Sementara, sebelumnya diberikan tenggat waktu diselesaikan paling lama tahun 2017 awal. Karena UU 23 yang diberlakukan harus setelah 2 tahun dari penetapan.

“Malah kita diberikan tenggat waktu 2017 awal. Makanya hari ini kita lakukan. Karena UU 23 diberlakukan setelah 2 tahun dari penetapan, penetapan Oktober 20014. Tapi APBD tidak bisa dimulai bulan segitu,”katanya.

“Tidak ada politik-politiknya kita lihat kompetensinya sesuai nomenklatur. Kalau strukturnya ada dinas yang dirampingkan harus ada pergeseran. Semua menghendaki kita untuk mencermati kompetensi pejabat yang ada,”yakin Yuswandi.

“Seluruhnya sudah terakomodir, kita menunggu proses rekrutmen promosi. Kita cepat proses itu untuk melakukan atau mencari kandidat terbaik,” pungkas Yuswandi. (fiz/tob)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: