banner 728x90

Makelar Rusunawa Segera Disidang!

PANGKALPINANG–  Setelah dilakukan penahanan pada tersangka makelar  tanah proyek Rusunawa, Saimi Saidi, oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, maka dalam waktu dekat segera akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Kota Pangkapinang.  Menurut KepalaKejaksaan Negeri Pangkalpinang, Samsudin, kasus ini tinggal pemeriksaan tersangka saja. “Penyidikan sudah kelar, tinggal sidang saja. Tidak lama lagi akan segera dilimpah ke Peradilan,” kata Samsudin.

Dalam perkara ini menurut Samsudin pihaknya harus cepat memberikan kepastian hukum. Mengingat ini merupakan perkara lama. “Kita kan hanya melanjutkanya saja. Rekan-rekanya yang juga PNS sudah lama disidangkan dan sudah mendapat hukuman,” ucap Samsudin.

Saimi Saidi (56)  selaku makelar tanah dalam proyek pembangunan Rusunawa di Ketapang milik Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2008. Penahanan Saimi Saidi  dilakukan beberapa hari lalu  oleh jaksa penyidik Fardhiyan Affandi.   Saat itu Saidi, terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Bukit Intan. Saimi Saidi didampingi langsung oleh tim jaksa penyidik. Usai dari pemeriksaan tim jaksa langsung membawa tersangka ke Lapas Tuatunu Pangkalpinang menggunakan mobil tahanan.

Samsudin menambahkan kasus pembebasan lahan Rusunawa di Ketapang merupakan kasus lama yang syarat akan markup hingga mencapai Rp 840 Juta. Terdakwa sebagai makelar telah menerima fee senilai kurang lebih Rp100 Juta. “Dalam pengadaan lahan itu ada terdapat mark up. Aliran uang mark up itu mengalir ke tersangka,” ungkap Samsudin.

Saimi Saidi saat ini masih berstatus sebagai  PNS  guru di Diknas Pendidikan Kabupaten Bangka. Dalam proses penahanan  tersangka juga didampingi oleh  penasehat hukum Sujoko.

Sujoko kepada wartawan tidak merinci persoalan kasus klienya ini. Menurutnya pihaknya akan berupaya menggunakan hak hukumnya atas perkara ini.  “Ini persoalan pembebasan lahan, klien  kita hanyalah makelar. Terkait penahanan ini kami akan berupaya meminta penangguhan penahanan. Begitu juga dengan upaya hukum yang lainya. Ini hak klien,” sebut Joko.

Tersangka sendiri dalam perkara ini dijerat  pidana pasal 2 ayat (1)  undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(eza)

Related Search

Rate this article!
Tags:
author

Author: