banner 728x90

Masyarakat Senyubuk Adukan Aktifitas MCM

banner 468x60

//Dianggap Menyalahi Nota Kesepahaman

MANGGAR – Perwakilan masyarakat Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit mengadukan aktifitas PT MCM (Menara Cipta Mulia) di kawasan Gunung Kik Karak Kecamatan Kelapa Kampit.

Meski berada di wilayah IUP milik sendiri, namun aktifitas PT MCM dianggap menyalahi nota kesepahaman yang pernah dibuat pada tahun 2011.

“Kami masyarakat mau tambang dalam (underground) sesuai dengan persentasi awal. Sekarang ini terjadi kerusakan besar-besaran di Gunung Kik Karak (akibat aktifitas tambang PT MCM),” ujar Heriat Asnawi, perwakilan masyarakat Desa Senyubuk sesuai dengar pendapat di DPRD Beltim, Senin (12/3) kemarin.

banner 300x250

Dijelaskan pula, apa yang dilakukan pihak perusahaan telah keluar dari kesepakatan awal yakni seperti tertuang pada sejumlah pasal nota kesepakatan. Salah satunya adalah kesepakatan penambangan hanya tambang dalam (underground) dan bukan tambang aluvial seperti sekarang.

“Mereka (perusahaan) sudah keluar dari persentasi dan MoU awal. MoU dengan desa Senyubuk jelas-jelas tambang dalam, bukan tambang aluvial. Jadi boleh merubah itu, tapi sesuai pasal harus ada kesepakatan dengan masyarakat. Ini kan tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada,” sesal pria yang akrab disapa Bu’e.

Sebab itu, tambang aluvial dianggap berkontribusi besar terhadap kerusakan bentang hutan Gunung Kik Karak yang memang dikenal berganti tahun selalu ditambang dengan konsep underground.

Menurut Bu’e, kekhawatiran masyarakat terhadap aktifitas perusahaan adalah ancaman bencana longsor karena hutan nyaris gundul.

“Jadi pengrusakan yang dilakukan PT MCM sudah cukup besar-besaran. Yang terjadi adalah pengrusakan gunung Kik Karak bukan hanya sebatas penambangan. Dampak buruknya, masyarakat di bawah akan terkena akibatnya,” kata dia.

Sementara itu, Humas PT MCM Tommy Prasetyo menyatakan perusahaan tambang itu telah mengantongi perizinan amdal. Bahkan kedua izin amdal yakni tambang dalam (undergroud) maupun aluvial.

“Kita sudah punya izin amdal semua. Tambang dalam ada, tambang aluvial ada. Ada semua. Sebetulnya izin sudah keluar semua, kita sebagai pemegang IUP tinggal menjalanin saja,” ucap Tommy.

Meski demikian, perusahaan kata Tommy, akan menuruti kemauan masyarakat. Tentunya Dinas Pertambangan Provinsi dianggap paling berwenang memberikan penjelasan karena kewenangannya.

“Yang pasti kita, masyarakat meminta penjelasan keluarnya izin tambang aluvial ini, kita ngikutin aja gimana alurnya. Kalau yang bersangkutan ingin ada penjelasan lagi dari dinas terkait, karena yang mengeluarkan izin kan dari pertambangan Provinsi. Kalau memang belum puas, kita ikut aja,” terangnya.

Ia menambahkan, soal keluhan masyarakat terkait izin tambang tidak pula dipersoalkan. Pasalnya, perusahaan telah berganti manajemen sejak tahun 2017.

“Kita kan manajemen baru, yang pak Ismail Haris (manajemen pertama) dulu yang mengurus izin itu. Nah kita ya sudah terima. Kita mendapat limpahan dari manajemen lama, oke kita terima. Mengenai izin sudah ada, izinnya aluvial maupun undergroud,” tandasnya. (msi)

 

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: