banner 728x90

Mayoritas Warga Rebo Tolak KIP!

banner 468x60

SUNGAILIAT- Mayoritas warga Desa Rebo kembali menegaskan penolakan terhadap upaya masuk Kapal Isap Produksi (KIP) dari PT. ACL dan PT . STI. Penolakan disampaikan untuk kesekian kalinya setelah kembali dilakukan sosialisasi pada Sabtu (30/10) lalu di Kantor Desa Rebo yang dihadiri puluhan warga sebagai perwakilan masyarakat.

Pada sosialisasi tersebut, manajemen perusahaan KIP menyatakan keinginannya menambang bijih timah di perairan laut Rebo. Pihaknya hendak melakukan itu, sebelum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat benar-benar ada. Di lain hal pihak KIP memprediksi, KEK Pariwisata baru akan benar-benar terwujud pada 4 sampai 5 tahun mendatang.

banner 300x250

“Kami ingin cepat (menambang dengan KIP) sebelum KEK dijalankan. Karena jika KEK sudaj dijalankan pasti kawasannya harus bersih dari penambangan,” kata perwakilan perusahaan KIP dari PT. ACL, Della.

Pihaknya meminta warga mengizinkan masuknya KIP segera mungkin dan dijanjikan akan ada pemberian kompensasi bagi warga, nelayan serta pemasukan untuk kas desa, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Perusahaan KIP pun berdalih, penambangan yang dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah.

Salah satu warga yang senantiasa vokal menolak?, Benhur kembali menanggapi sosialisasi KIP dengan secara tegas meminta KIP tidak masuk perairan Laut Rebo. Menurut Benhur, sumbangan kepada warga sebesar Rp 500 ribu per kepala tidak diinginkan, dan dinilai juga sumbangan itu tidak sesuai dari jumlah 5 KIP yang direncanakan masuk. Walaupun ada negosiasi untuk nilai kompensasi, warganya tetap akan menolak.

Pada intinya, Benhur yang mewakili dari warga kontra KIP meminta perusahaan tidak selalu mendesak KIP masuk perairan Laut Rebo dan tidak juga mendesak pemerintahan Desa Rebo serta warga Rebo. Warga ingin laut Rebo tetap terjaga kelestariannya, karena selain untuk mendukung para nelayan juga sebagai daerah pariwisata. Beberapa warga lainnya juga tidak kalah vokal melakukan penolakan secara keras.

“Kami nelayan di laut Rebo menolak KIP masuk. Saya sudah 30 tahun menggantungkan hidup di laut,” kata nelayan lainnya yang berdomisili di Kenanga namun biasa melaut di Laut Rebo.

Situasi kemudian sempat memanas karena ada sebagian kecil warga yang menginginkan KIP masuk. Warga yang setuju sempat menyatakan kalau laut bukan menjadi hak para nelayan saja dan warga ini menginginkan kompensasi dari KIP. Situasi yang membuat pertemuan menjadi panas sempat membuat Kepala Desa Rebo, Fendi harus? menenangkan warga. Namun pertemuan kemudian berakhir dengan penolakan warga secara mayoritas.

Kepada wartawan?, Fendi menyatakan, pertemuan sudah sering digelar, dan hasilnya masih tetap sama dengan kondisi mayoritas warga melakukan penolakan. Pihak Desa Rebo dalam hal ini bersikap netral dalam pertemuan, hanya sebagai fasilisator antara perusahaan dengan warga Desa Rebo.

“Beberapa kali kami fasilitasi pertemuan hasilnya begini, warga terus menolak. Sebagian warga menolak ini karena mayoritas nelayan dan sejak lama mereka tidak setuju. Ditambah lagi Desa Rebo dicanangkan sebagai kawasan KEK Pariwisata yang surat mengenai hal itu untuk persiapan sudah kita terima dari Bapak Bupati Bangka. Warga lebih setuju Rebo ini sebagai KEK bukan untuk ditambang KIP,” sebut Fendi.(trh)

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: