banner 728x90

Menanti Akhir Kasus Korupsi KTP-el

banner 468x60

belitongekspres.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab keraguan masyarakat. KPK akhirnya menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka. KPK menilai politikus kawakan tersebut harus ikut bertanggung jawab dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Lewat ketuanya Agus Rahardjo, KPK memastikan menetapkan Setnov sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tidak ada kaitan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Tapi berdasarkan pada bukti awal yang ditemukan dalam proses penyelidikan selama ini. KPK juga tidak mau terpengaruh dengan hak angket yang sedang bergulir di DPR RI.

banner 300x250

Penetapan Setnov sebagai salah satu tersangka dalam kasus mega proyek tersebut sejatinya tidaklah terlalu mengejutkan. Beberapa kali pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya, sebenarnya sudah mengindikasikan KPK menemukan bukti yang mengarah kepadanya. Seperti hanya tinggal menunggu waktu bukti lengkap. Dan Senin 17 Juli 2017 menjadi hari yang tidak mengenakkan bagi pimpinan wakil rakyat tersebut. Sebab pada hari itulah, KPK menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.

Kasus korupsi pengadaan KTP-el memang menjadi perhatian masyarakat secara luas. Proyek yang menyangkut data pribadi seluruh warga negara Indonesia ini justru dimanfaatkan beberapa oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok. Tidak tanggung-tanggung. Jumlah dana yang ”menguap’’ hampir separuh dari total anggaran. Pemerintah menganggarkan uang Rp5,9 triliun. Rp2,3 triliun seperti menguap yang mengakibatkan kerugian negara. Hanya Rp3,6 triliun yang digunakan secara efektif. Bahkan ada dugaan, rencana korupsi sudah dirancang sejak awal. Mulai dari proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, seperti yang terungkap dalam persidangan terdakwa kasus yang sama.

Tidak bisa dipungkiri, akibat prilaku korupsi beberapa aknum, pengadaan KTP-el terhambat. Masyarakat tidak terlayani dengan baik. Sudah bertahun-tahun melakukan perekaman, tapi sampai sekarang belum mengantongi lembaran identitas yang menjadi haknya. Bolak-balik mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), tapi tidak ada jawaban yang pasti  dari petugas. Tunggu dan menunggu. Gara-gara seklompok orang, puluhan juta rakyat Indonesia merasakan akibatnya.

Kasusnya terbuka. Oknumnya sudah ada yang menjalani persidangan. KPK juga menyebut Setnov bukanlah tersangka terakhir dalam lingkaran ini. Berarti masih ada yang akan menyusul. Menyandang status tersangka. Mungkin sudah ada yang menebak. Hak masing-masing. Tapi sebaiknya tidak menuduh. Apalagi memvonis orang. Biarkan KPK bekerja secara profesional. Sehingga semua yang terlibat dalam kasus ini terungkap secara transparan.

Kita memang tidak boleh menuduh. Termasuk terhadap oknum yang sudah ditetapkan tersangka dan terdakwa. Junjung tinggi praduga tak bersalah. Pembuktian bersalah atau tidak ada pada ranah pengadilan. Hormati proses hukum yang berlaku di tanah air.

Tapi pengungkapan kasus ini setidaknya menjadi jawaban kepada masyarakat. Bahwa pengadaan KTP-el ini memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dana triliunan yang disediakan tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kelancaran pembuatan KTP-el. Banyak yang menguap entah ke mana. Rakyat dipaksa menanggung akibatnya, menunggu bertahun-tahun baru mendapatkan KTP-el. Padahal program pemerintah, mewajibkan seluruh rakyat mengantongi KTP-el. Bahkan rakyat diancam tidak akan dilayani dalam pengurusan administrasi atau urusan lainnya, jika tidak mengantongi KTP-el. Tapi yang terjadi rakyat hanya diberi surat keterangan, karena pemerintah tidak bisa memenuhi kewajibannya, memberikan KTP-el. Kita tunggu akhir dari kasus korupsu KTP-el ini, yang melibatkan orang-orang hebat ini.***

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: