banner 728x90

Menguji Perppu Pembubaran Ormas

banner 468x60

Pemerintah gerah melihat sejumlah ormas yang dinilai berseberangan dengan semangat persatuan negeri ini. Mau membubarkannya begitu saja tidak mudah karena ada undang-undang yang mengatur pemberian sanksi. Mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan status badan hukum ormas dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tetang Ormas (UU Ormas). Mulai pasal 63 sampai 80.

Terlalu panjang jalan mengenakan sanksi rasanya di aturan tersebut kemudian pemerintah lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) No17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Rabu (12/7).

banner 300x250

Setelah dicermati isinya ternyata menurut pakar hukum Perppu itu tidak ubahnya aturan bypass pembubaran ormas. Bagaimana tidak? Pemerintah menghapus sejumlah pasal yang mengatur mekanisme pemberian Sebagai gantinya, pemerintah mengubah pasal 60, 61 dan 62. Sehingga mekanisme pembubaran ormas menjadi lebih ringkas.

Surat peringatan pada Perppu Ormas hanya dikeluarkan sekali. Itu pun dengan jangka waktu satu pekan. Hal tersebut dijabarkan dalam pasal 62 yang juga ubahan pasal serupa pada UU Ormas. Dengan pasal 60, 61, dan 62 pada UU Ormas, mekanisme pemberian sanksi sampai pencabutan status badan hukum ormas tidak perlu waktu lama. Bahkan, pemerintah tidak perlu meminta pertimbangan Mahkamah Agung (MA), DPR, kejaksaan, maupun aparat kepolisian untuk menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 65 UU Ormas. Pemerintah juga tidak perlu melalui tahapan di meja hijau sampai keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang disebut dalam Perppu Ormas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga punya kewenangan memberi sanksi dan mencabut status badan hukum ormas. Pokoknya begitu mudah di Perpu ini ormas dibubarkan.

Sementara itu pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa UU Ormas yang ada sudah dibuat sedemikian rupa, termasuk dalam hal prosedur pembubaran. Itu dimaksudkan untuk melindungi ormas dari kezaliman pemerintah yang ingin membubarkan ormas tanpa dasar yang jelas. Ketika ketentuan itu diubah, apalagi dengan menghilangkan mekanisme pengadilan, maka tidak salah muncul kecurigaan pemerintah akan bertindak represif.

Apalagi apa dasar pembuatan Perpu itu. Toh tidak ada kegentingan yang memaksa pemerintah harus mengeluarkan Perppu Ormas. Yusril pun memastikan, gugatan HTI sebagai ormas yang akan dibubarkan bakal diajukan segera ke MK. HTI sudah memberi kuasa kepada pihaknya untuk mengajukan permohonan uji materi perppu tersebut. Sebab, Perppu itu diyakini bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Yusril, kewenangan absolut yang diatur dalam Perppu bertentangan dengan prinsip negara hukum. Kewenangan itu merampas kebebasan berserikat dan berkumpul yang sudah dijamin dalam UUD 1945. Bagaimanapun, norma UU atau yang sederajat tidak boleh bertentangan dengan norma dalam UUD 1945 yang menjadi konstitusi negara.

Sebagai negara hukum tentunya kita berharap pemerintah jadi contoh yang baik dalam hal ketaatan pada hukum itu sendiri. Jika UU yang ada dianggap menyulitkan pemerintah lalu diganti ini suatu hal yang tak perlu terjadi. UU dibuat untuk adanya aturan main yang adil bagi pemerintah maupun rakyat. Perpu pembubaran ormas harus melewati ujian MK dulu untuk memastikan apakah aturan tersebut tidak bertentangan dengan keadilan karena adanya hukum sebenarnya untuk menegakkan keadilan. Bukan sebaliknya. (**)

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: