banner 728x90

Menuju ke Arah Otoritarianisme

banner 468x60

belitongekspres.co.id, Dulu nama kerennya dibredel,  sekarang bahasa terkininya diblokir. Tapi dua kata itu sama-sama menakutkan dan musuh bagi kelangsungan kehidupan berdemokrasi dalam memperoleh informasi. Di era Orde Baru, sudah jamak kiranya jika ada sebuah pemberitaan yang menyerempet-nyerempet atau menyinggung serta mengkritik keras penguasa atau pemerintah, maka bersiap-siaplah esok hari akan menerima sanksi. Sanksi terberat bagi media adalah dibredel atau ditutup secara paksa dan yang bersangkutan bisa saja terkena pasal subversif, makar atau yang lainnya.

banner 300x250

Itu dulu, sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu. Ketika atas nama stabilitas keamanan negara maka semua materi pemberitaan yang sensitif kerap harus sepengetahuan penguasa. Berbicara masalah politik ataupun menyorot kinerja dan kritik terhadap penguasa adalah melawan hukum. Sehingga era Orde Baru disebut-sebut sebagai masa anti demokrasi. Semua serba diatur oleh pemerintah dan kebebasan berbicara dan berkumpul tidak lagi dijamin.

Sehingga wajar saja kiranya jika ada rezim pemerintahan yang otoriter setelah orde tersebut maka akan disebut-sebut sebagai Orde Baru jilid II. Sebagai wujud kelanjutan atau perpanjangan tangan dari masa yang kelam dan semua bidang dalam pengawasan negara. Walaupun sebenarnya banyak yang tahu, bahwa penguasa sebelumnya, yang kerap disebut Orde Lama, tidak kalah galaknya. Tak hanya membubarkan ormas dan partai dan membredel media bahkan menahan para ulama tanpa mekanisme hukum yang jelas telah dilakukan. Namun itu semua adalah bagian dari sejarah yang tak akan bisa kita lupakan dan akan menjadi pelajaran untuk generasi selanjutnya.

Generasi 98, adalah generasi yang menginginkan adanya perubahan yang lebih baik dan demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi yang dipelopori oleh kaum muda intelektual dari kampus ini membawa angin reformasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka dengan jelas melawan sistem otoritarian negara, menghapus Korupsi Kolusi dan Nepostisme (KKN) dan menginginkan pers yang bebas dari intervensi dan bertanggungjawab. Dan masa-masa ini telah  kita jalani sebagai anak bangsa dan perbaikan perlahan-lahan mulai terlihat.

Para penguasa yang menjadi bandit dan maling uang rakyat, di masa reformasi ini memenuhi penjara-penjara di seluruh pelosok negeri. Media-media massa dari yang nyata hingga maya bermunculan dan tumbuh berkembang bak cendawan yang merekah usai musim hujan. Kesamarataan etnis yang selama ini merasa selalu terpinggirkan sudah tidak ada lagi. Otonomi daerah telah membuat daerah-daerah makin maju dan pembangunan makin terlihat. Banyak dampak positif namun tak menutup kemungkinan juga ada dampak negatifnya.

Masa-masa yang indah dan demokratis tersebut tersebut, kini mulai suram. Entah kenapa dan ada apa dengan pemerintahan sekarang ini, seakan terkena paranoid. Sangat terasa oleh masyarakat kebanyakan bahwa ada ketakutan yang menimpa penguasa. Dimulai dari aksi massa bela Islam dengan jutaan umat yang turun ke jalan, dituding dan dicurigai ada aksi makar. Sehingga banyak para ustaz, ulama dan tokoh yang ditangkapi dan dituduh akan melakukan makar. Padahal aksi tersebut berjalan aman damai dan lancar.

Kemudian ketakutan itu dijewantahkan dengan pelarangan ormas tertentu yang ditolak ramai orang. Sehingga pemerintah pun mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan Perppu yang sejatinya dikeluarkan jika keadaan negara sedang gawat dan dalam bahaya.

Dan yang membuat orang jengkel dan marah adalah diblokirnya aplikasi Telegram. Alasannya, pemilik aplikasi tidak mau bekerja sama dan mengindahkan permintaan pemerintah karena diduga aplikasi tersebut berisi konten radikalisme dan terorisme. Sebuah langkah yang menjauh dari cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan, pemerintah bahkan mengancam akan memblokir media-media sosial lainnya. Sehingga dunia maya pun memberontak sehingga hestek blokir untuk penguasa saat ini pun menjadi trending topic. Kita tentu berharap pemerintah bisa kembali mengevaluasi semua kebijakannya yang salah demi tercapainya cita-cita Indonesia sebagai negara demokratis. Kita tentu tidak ingin mendengar lagi adanya sebutan Orde Baru jilid II.***

Read more: Riaupos.co

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: