banner 728x90

Munandar Dukung PDAM Stop Suplay Air

Munandar Motong

TANJUNGPANDAN – Anggota DPRD Belitung, Munandar Motong, mendukung sikap PDAM Belitung terkait pemberhentian sementara distribusi air bersih kepada para pelanggan di Kecamatan Tanjungpandan.

“Saya sangat mendukung alasan PDAM tidak ingin menyalurkan air. Sebab air sudah tidak layak oleh dikonsumsi masyarakat karena terindikasi kuat tercemar aktivitas TI ilegal di malam hari,” kata Munandar kepada Belitong Ekspres.

Sekertaris fraksi Partai Nasdem ini menambahkan, sebenarnya masalah pencemaran ini sudah terjadi sekitar dua bulan yang lalu. Namun waktu itu PDAM dengan cepat bisa mengatasi masalah tersebut.

“Tetapi dalam minggu ini, aktivitas TI ilegal pada malam hari ini kembali menyebabkan tercemarnya air baku PDAM. Airnya tercemar berubah kotor dan tak kayak disalurkan,” ujar pria yang akrab disapa Nage.

Menurut Nage, air itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu aparat penegak hukum harus bergerak bersama dalam hal mencegah ataupun menindak pelaku, yang merugikan kepentingan umum.

“Kita sudah konfirmasi ke pihak yang berwajib untuk menindak aktivitas TI, yang diduga merusak sumber air baku PDAM yang berada di Air Serkuk itu,” tukasnya.

“Selain itu, dimohon kepada masyarakat yang melakukan aktivitas TI ilegal untuk memahami dampak rusaknya sumber air baku itu. Dan akibatnya beberapa masyarakat di perkotaan hari ini tidak bisa menikmati air dari PDAM,” harapnya.

Kepada warga yang terkena dampak pemberhentian sementara penyaluran air PDAM ini, Nage meminta agar bisa bersabar sampai sumber air sudah layak dikonsumsi. “Ini tidak lama kok, sekitar tiga hingga empat hari jika, aktivitas TI Ilegal tersebut tidak ada lagi,” ujar Nage.

Ia pun kembali mengajak untuk menjaga lingkungan dan jangan saling menyalahkan. Tetapi saling perbaiki biar ke depan akan menjadi lebih baik. Sebab, masalah ini berdampak ke pariwisata, karena air PDAM juga digunakan oleh beberapa hotel di Belitung.

“Saya minta kita menjaga lingkungan terutama sumber air PDAM tersebut. Jangan memikir kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” pinta Nage.Sementara itu, Komisi II DPRD Belitung yang merupakan mitra PDAM Belitung, berharap ada tindakan tegas dari penegak hukum lintas sektor. Apalagi aktivitas TI ilegal itu ada di area kolong PDAM Air Serkuk.

“Sebenarnya pemberhentian ini sangat merugikan konsumen dan PDAM sekalipun, untuk itu perlu cepat diambil langkah-langkah yang cepat dan perlu kerja sama dari lintas sektor. Khusunya aparat penegak hukum atau instansi yang berwenang lainnya. Mengingat kasus ini sudah sering terjadi, jangan sampai berimbas pada sektor pariwisata yang sedang genjar kita bangun bersama,” kata Ketua komisi II DPRD Belitung Freddy. (dod)

Related Search

Rate this article!
Tags:
author

Author: