banner 728x90

Nelayan Minta Perlindungan dari Tambang

SUNGAILIAT – Masyarakat nelayan dan pesisir Bangka berharap laut bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman dalam mencari nafkah. Selain itu laut pun menjadi tempat yang jelas peruntukkannya, antara pariwisata, pertambangan dan wilayah tangkap nelayan.

Hal itu mengemukan dalam dialog interaktif “Mau Dikemanakan Laut” yang diselenggarakan Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Bangka bersama Radio Republik Indonesia Sungailiat di Pantai Teluk Pikat, Matras, Sungailiat pada Sabtu (1/10) yang disiarkan langsung secara nasional.

Ketua Forum Nelayan Bangka, H. Syamsu Budiman, berharap ada sinergisitas seluruh yang berkepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun nelayan, yang ujungnya diharapkan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kami seluruh nelayan nasional terlindungi, mereka bisa dengan tenang mencari nafkah, bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya,” kata Syamsu.

Syamsu menyatakan, masalah yang masih dirasakan nelayan adalah soal pertambangan kapal keruk, kapal isap atau pun TI apung di lautan. Hal tersebut dinilai mengganggu aktivitas nelayan karena air menjadi keruh dan banyak sedimentasi menumpuk.

“Akibat KIP, kapal keruk dan TI Apung ikan-ikan menjauh. Ada info 40 mil lebih dari sini ada cumi dan ikan, tapi bila menggunakan perahu kami yang kecil ini untuk spot jauh mempunyai resiko. Karena seandainya terjadi badai kami tidak dapat berlindung, dan cost untuk laut tinggi, sehingga hasil tidak sesuai, kami jadi rugi,” ujarnya. Nelayan berharap bisa menangkap ikan di radius 4 mil, yang bisa berlindung di pulau-pulau kecil kalau terjadi sesuatu.

Diakuinya, hasil nelayan sekarang banyak berkurang dan semakin terasa sulit sekali di tengah kondisi ekonomi yang melesu.

Senada disampaikan oleh Ketua LKPI Kabupaten Bangka, Fitri yang menilai pentingnya memperhatikan nasib kaum nelayan tradisional dari ancaman tambang laut. Salah satunya, harus ada zonasi jelas untuk laut yang boleh ditambang, wilayah tangkap nelayan tradisional dengan pariwisata.

“Contohnya kalau sekarang ada KIP, kapal keruk atau TI Apung, nelayan tradisional kita tidak bisa lagi melaut di area tambang itu. Hasilnya berkurang drastis, belum lagi ancaman kecelakaan akibat terbentuknya gusung dari limbah tambang laut. Sudah beberapa nelayan kena musibah dan meninggal dunia karena gusung akibat tambang laut,” ujar Fitri.

Selain itu, wacana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata harus benar-benar dipersiapkan oleh pemda Bangka maupun Pemprov Babel. Apabila sedikit saja mengabaikan persyaratan “clear and clean” untuk area KEK Pariwisata bukan tidak mungkin akan gagal Perpres tersebut diterbitkan untuk KEK Pariwisata Sungailiat.

“Karena sebelum diterbitkan Perpres KEK Pariwisata tentunya akan ada verifikasi akhir dari dewan ekonomi KEK wisata. Kalau mereka ke Sungailiat masih lihat tambang laut marak bisa saja KEK Wisata ini urung, karena kita dianggap tidak serius. Sulit mendampingkan wisata dan tambang bersamaan, beda halnya wisata dan nelayan yang pasti bisa berdampingan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hardi menyatakan, terkait masalah laut yang masih menuai polemik antara tambang, wisata dan wilayah tangkap nelayan, pemerintah provinsi terus mempersiapkan zonasi kelautan.

“Kita sedang mempersiapkan, dan kita berharap dipercepat lagi dan bersinergi dengan SKPD terkait,” kata Hardi.

Ia berharap tahun 2017 akhir zonasi kelautan di Babel bisa selesai, termasuk rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Babel. Upaya selesai harus dipercepat karena ia akui akan sulit mengatur peruntukkan wilayah kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Babel.

“Mudah-mudahan tidak ada kendala, walau saya baru, akan dipercepat. Yang penting mari sama-sama kita bersinergi dan melaksanakan harmonisasi sehingga antara “ban dalam dan ban luar ini” menyatu, visi dan misi gubernur bisa berjalan. Kita duduk bersama, nanti ada komitmen bersama, yang terpenting menjaga kedaulatan dilaut dan melindungi masyarakat nelayan,” kata kepala DKP Babel yang baru menjapat satu pekan ini. (trh)

Related Search

Tags:
author

Author: