banner 728x90

Nelayan Tagih Janji

Pertemuan nelayan Pering Kelapa Kampit di ruang rapat Kantor DPRD Beltim, Selasa (21/11) kemarin.

//KIP KM Kamilah Belum juga Pergi
//Ketua Pansus Minta Nelayan Sabar
//Erzaldi Stop Sementara Semua KIP

 

Perwakilan nelayan Pering Kelapa Kampit, Belitung Timur (Beltim) kembali mendatangi Kantor DPRD Beltim, Selasa (21/11) kemarin. Kedatangan para nelayan bersama Ketua koordinator Aksi Damai Solidaritas Nelayan Bersatu Miftah Hudin dan pecinta lingkungan Belitung ini, untuk menagih janji Pansus Kapal Isap Isap (KIP) KM Kamilah.

===========

Sesuai janjinya, Pansus bentukan DPRD Beltim, akan segera bekerja memperjuangkan aspirasi nelayan, agar perairan laut Beltim bebas dari tambang laut. Dan, KIP KM Kamilah harus segera pergi dari perairan laut Pering, Kelapa Kampit. Mereka kembali menagih janji Pansus KIP DPRD Beltim karena sampai saat ini, KIP tersebut masih bercokol di laut Pering.
Aspirasi mereka kali ini, kembali ditampung dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Pansus DPRD Beltim, Koko Haryanto bersama pelapor Pansus Kapal Isap dan Tambang laut DPRD Beltim, Haryanto Johannes.
Dalam pertemuan di ruang rapat DPRD Beltim ini, juga dibahas sejauh mana kinerja Pansus KIP. Itu terkait kajian yang akan dilaporkan ke Gubernur Babel pada (27/11) mendatang. Kajian ini sesuai dengan janji pertemuan di Kantor Gubernur Babel nantinya.
“Kami ingin menagih janji dan mempertanyakan kinerja Pansus yang memang kami akui katanya sudah berjalan. Kami sebagai nelayan hingga saat ini masih merasa resah akan Kapal Isap KM Kamilah yang masih bersandar di laut Pering,” kata Syamsudin perwakilan nelayan Pering Kelapa Kampit.
Menurut Syamsudin, padahal sesuai dengan janji bahwa tanggal 21 November 2017 tepatnya hari ini, KIP KM Kamilah seharusnya sudah tidak berada di laut Pering. “Hal ini juga sesuai dengan habis masa izin olah gerak yang pernah dikeluarkan oleh pihak KUPP Kelas I Manggar beberapa waktu lalu,” ungkap Syamsudin.
Ia kembali mengatakan, sementara hingga saat ini KM Kamilah masih bersandar di laut Pering Kelapa Kampit dan belum juga pergi. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan bagi Syamsudin dan masyarakat nelayan setempat.
“Ke Gubernur sudah, ke Kementerian juga sudah dilakukan pertemuannya. Namun juga sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, lantas dengan siapa kami ini harus mengadu,” tanya Syamsudin.
Senada halnya disampaikan Ketua koordinator Aksi Damai Solidaritas Nelayan Bersatu Miftah Hudin. Mereka juga mempertanyakan hasil kinerja Pansus KIP DPRD Beltim. Sebab, sebelumnya Gubernur sudah menyampaikan akan menindaklanjuti hasil dan laporan dari Pansus di DPRD Beltim. Itu diungkapkan Gubernur Babel saat pertemuan dengan perwakilan masyarakat Belitung di Jakarta belum lama ini.
“Untuk itulah kami tetap meminta kepada Pansus Kapal Isap dan tambang laut untuk bekerja secara maksimal. Dan menurut Gubernur pada saat kami bertemu di Jakarta lalu, bahwa Beliau masih menunggu kinerja Pansus,” sebut Miftha.
Waktu di Jakarta kata dia, Gubernur tidak membuat pernyataan secara tertulis untuk penghentian KIP KM Kamilah. Saat saat diminta surat secara tertulis Gubernur pun beralasan takut dipolitisasi. “Untuk membebaskan laut dari bebas tambang Gubernur belum berani pastikan, karena menurut Gubernur masih ada Wilayah Tambang (WP),” terang Miftha yang tetap berharap semua ini akan bisa dilakukan oleh tim Pansus nantinya.
Menanggapi hal ini Ketua Pansus Kapal Isap dan tambang Laut DPRD Beltim, Koko Haryanto didampingi pihak pelapor Tim Pansus Haryanto Johannes mengatakan, mereka tetap akan bekerja sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.
“Kita tetap akan melakukan kinerja Pansus dengan sebaik baiknya. Kami saat ini sudah mengumpulkan beberapa data terkait dari awal adanya IUP dan perizinan yang keluar pada waktu itu. Untuk itu kami juga nantinya sebelum menghadap Gubernur akan memanggil beberapa yang bertanggung jawab sebelumnya. Baik dari perwakilan perusahaan, juga Bupati sebelumnya, dan pihak pihak yang brkepentingan lainnya,” terang Koko.
Untuk itu segala bahan yang akan dibawa ke Gubernur nantinya, Koko juga akan berkoordinasi dengan beberapa pihak Kementerian di Jakarta. Koko pun berjanji akan bekerja dengan teliti guna melakukan rekomendasi ke Gubernur nantinya.
“Gubernur juga mendukung kinerja Pansus, karena menurut Gubernur kinerja Pansus ini lah yang akan merekomendasikan hal-hal yang penting untuk merujuk ke pencabutan IUP nantinya,” ujar Koko.
Menurut Koko kinerja Pansus ini sudah bisa menguatkan secara legal formal dengan bekerjasama dengan pihak Kementerian dan Provinsi. Karenanya, Koko berharap kepada semua nelayan dan masyarakat yang menolak tambang laut di perairan Pulau Belitung untuk bersabar. Sebab, ini harus benar-benar dikerjakan dengan teliti. “Semoga ini akan berjalan dengan baik, dan lebih cepat lebih baik,” harap Koko.
Bukan hanya itu, Koko juga memaparkan isi hasil pertemuan rapat penting Gubernur Provinsi Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan, bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Amri Cahyadi, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Babel, Eka Budiarta, dengan Perwakilan Kementerian ESDM, KLHK, KPK, di Kantor Kementerain Kelautan Perikanan (KKP) RI Jakarta, Senin (20/11) kemarin.
“Mereka sudah melakukan rapat soal RZWP3K. Hasil poin pentingnya soal tambang dilaut perairan Babel itu ada 4. Yaitu, Gubernur akan keluarkan moratorium seluruh izin tambang di laut Babel, Gubernur Babel dan DPRD Babel dan Kantor Kelautan Perikanan sepakat semua IUP yang sudah mati di laut tidak akan diperpanjang atau akan dicabut dan mencabut IUP tambang yang non CNC,” jelas Koko.
Selain itu Poin penting lainnya dikatakan Koko adalah, Gubernur, DPRD dan KKP sepakat RZWP3K tidak akan memasukan peruntukan ruang laut untuk tambang, dan Gubernur, DPRD dan KKP sepakat terkait peruntukan ruang laut ditetapkan untuk Pariwisata. Kesepakatan ini juga diketahui oleh Manager Pesisir laut dan pulau pulau kecil, Ony Mahardika.

Erzaldi Stop Sementara Semua KIP

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman Djohan akhirnya mengambil sikap tegas untuk menghentikan sementara semua Kapal Isap Produksi (KIP) di Perairan Babel.
“Iya distop dulu sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Sudah menandatangani dan menindaklanjuti hasil pertemuan di kementerian,” kata Erzaldi saat dijumpai wartawan usai Paripurna HUT ke-17 Provinsi Babel di Gedung DPRD Provinsi Babel, Selasa (21/11).
Demikian pula dengan KIP KM Kamilah yang terus didesak nelayan Belitung Timur (Beltim). Dalam pertemuan dengan nelayan sebelumnya, Gubernur juga konsisten untuk tidak memperpanjang izin tambang laut yang berakhir, dan tidak akan mengeluarkan izin baru untuk perusahaan yang tidak berkepentingan nasional dalam hal penambangan laut.
Tak hanya itu, Gubernur berkomitmen bersama-bersama masyarakat akan memperjuangkan Belitung menjadi zonasi kepariwisataan, kelautan dan perikanan, serta konsisten membangun Belitung sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dan ekonomi kreatif. Gubernur secara pribadi menginginkan laut Belitung tetap biru dan bebas dari tambang laut. Namun, sebagai seorang pemimpin, tentu ia harus bijak menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan tidak mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan.(feb/fiz)

 

Related Search

Rate this article!
Nelayan Tagih Janji,5 / 5 ( 1votes )
Tags:
author

Author: