banner 728x90

Nelayan Teluk Kelabat Tuntut Penghentian KIP

      PANGKALPINANG – Puluhan nelayan asal Teluk Kelabat mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Kedatangan sekitar pukul 11.30 WIB tersebut menuntut agar kapal isap produksi (KIP) yang beroperasi di wilayah laut Teluk Kelabat, Belinyu, Kabupaten Bangka, dihentikan.
Kepala Dinas ESDM Babel, Suranto Wibowo menyambut langsung para nelayan dengan beraudiensi di teras kantor.
      Upaya nelayan agar KIP dihentikan ini pun sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu, diantaranya menghadap DPRD Bangka, bahkan katanya Gubernur Babel. Hanya saja, KIP tetap saja beroperasi dan menambang di sana.
Selain menggangu alur Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), keberadaan KIP juga menganggu mata pencaharian nelayan dikarenakan rusaknya ekosistem di sana.
      “Kami minta Distamben mengerti karena ini daerahnya konflik. Biarpun mereka mengantongi izin, belum tentu izinnya bener,” ujar Ketua Forum Aliansi Masyarakat Pesisir dan Ketua Nelayan Teluk Kelabat Bersatu, Rasyidi.
Dari pengamatan para nelayan sendiri, KIP yang diduga sering beroperasi cuma satu unit. Mereka
      mempertanyakan soal perpanjangan izin KIP tersebut, dimulai dari tahun 2008 dan diperpanjang tahun 2018. Ada juga soal perubahan nama pemilik KIP yang dulunya PT. ACL (Arta Cipta Langgeng), sekarang PT Semesta Surya Persada (SSP).
      “Sudah (bertemu dengan pemilik KIP, red), karena mereka hanya gimana-gimana (belum jelas, red),” kata Rasyidi.
      Rasyidi juga tidak menampik kalau ada nelayan yang mendapatkan kompensasi dari keberadaan KIP. Pasalnya, pihaknya dengan tegas tidak pernah mengizinkan aktivitas KIP di Teluk Kelabat, walaupun dibayar kompensasi hingga Rp 2.000 M.
      “Itu masyarakat yang mana, nelayan yang mana? Jangan selalu masyarakat nelayan yang diintimidasi. Yang jelas kami datang ke sini nelayan dan masyarakat yang terkena dampak,” tegas Rasyidi.
      Menanggapi hal tersebut, Kepala ESDM, Suranto Wibowo mengakui bahwa pihaknya tidak bisa secara langsung menghentikan aktivits KIP di sana. Apalagi, KIP disana sudah mengantongi izin dan beroperasi. Kasus ini berbeda dengan yang ada di Rambat, Mentok, Bangka Barat. Pihaknya bisa meminta pemberhentian aktivitas karena KIP memang belum beroperasi.
      Kemudian, persoalan perizinan yang diberikan kepada PT ACL, awalnya diberikan oleh pihak Kabupaten Bangka. Maka dari itu, pihaknya perlu berkoordinasi kembali mengenai hal ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ada soal mekanisme evaluasi yang dilakukan Gubernur terhadap status Clean and Clear (CnC).
      Jadi, sebuah badan usaha tidak bisa serta merta memiliki lebih dari satu IUP. Maka dari itu, muncul PT SSP selaku badan usaha baru yang mengelola IUP tersebut.
      Apalagi, berbicara soal AMDAL dan alur Pelni yang digarap, Dinas ESDM Babel juga perlu berkoordinasi dengan pihak Lingkungan Hidup dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). “Kita akan melakukan evaluasi teknis dulu. Nanti selanjutnya ada rekomendasi, (KIP) bisa kerja terus atau tidak,” kata Suranto.
      Selanjutnya, ada Tim Pengendalian Operasi Kapal Isap yang dibentuk Gubernur Babel untuk mengawasi aktivitas kapal isap. Tim ini pun akan turun ke lapangan melakukan pantauan langsung, yang rencananya hari ini akan turun ke Ramat, Mentok.
      Selanjutnya, dengan adanya laporan langsung masyarakat, kawasan Teluk Kelabat juga akan disambangi. “Tim ini berupaya untuk menciptakan situasi kondusif di masyarakat terkait keberadaan KIP. Kalau ada bukti pelanggaran, baru dihentikan,” kata Suranto.
      Disinggung jumlah konflik sosial terkait KIP, Suranto menyebutkan tiga lokasi, yaitu di Mentok, Belinyu dan Belitung Timur. “Masalah sosial, nanti koordinasi dengan Kesbangpol. Konflik ini kan karena ada kepentingan yang berbeda dengan lahan yang sama,” pungkas Suranto. (aka/fiz)

Related Search

Tags:
author

Author: