banner 728x90

Ngotot Plasma Karyawan, DPRD Babel Akan Audit PT Sawindo  

Pembahasan status kepemilikan lahan seluas 370 hektar yang selama ini dikelola oleh PT. Sawindo, Senin (30/7) di Ruang Banmus DPRD Babel

PANGKALPINANG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Mansah mempertanyakan klaim sepihak PT Sawindo terhadap lahan seluas 370 hektar yang berada di luar hak guna usaha (HGU) adalah milik plasma karyawan yang diserahkan kepada masyarakat enam desa melalui BUMD dengan sistem pembagian hasil yakni 65 persen untuk perusahaan dan 35 persen untuk masyarakat.

Mansah menegaskan, tidak ada di dalam aturan manapun yang mengatur tentang plasma karyawan seperti yang diklaim oleh PT. Sawindo, jadi hal itu jelas tidak diperbolehkan.

“Saya tidak mengenal di dalam aturan manapun baik di dalam Permentan maupun UU yang mengatur tentang Plasma Karyawan. Itu tidak ada yang namanya Plasma karyawan dan itu tidak diperbolehkan,” kata Mansah saat pembahasan status kepemilikan lahan seluas 370 hektar yang selama ini dikelola oleh PT. Sawindo, Senin (30/7) di Ruang Banmus.

Rapat Banmus tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dan peternakan Babel, Toni Batubara, pihak BPN, Kepala Satpol PP, Babel, Yamowa Harefa, dan Kepala Dinas Kehutanan Babel, H. Marwan.

Lahan tersebut bukan plasma karyawan. Pasalnya, PT. Sawindo juga mengaku telah mengajukan IUP dan penambahan HGU tertanggal 17 April 2007 terhadap lahan seluas 370 hektar tersebut.

“Itu memang diakui mereka di dalam pengajuan tanggal 17 April 2007, untuk mengajukan IUP dan penambahan HGU, artinya itu bukan plasma karyawan. Jadi dengan pembagian hasil 65-35 itu tidak masuk logika,” tampik Mansah.

Senada, Wakil Komisi I DPRD Babel, Bong Ming Ming mengungkapkan hingga saat ini pihak PT Sawindo belum bisa membuktikan klaim mereka terhadap plasma karyawan tersebut. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, mengaku heran atas dasar hukum yang menjadi acuan pihak Sawindo.

 “PT.Sawindo membuat kesepakatan mengenai pembagian 65-35 atas nama siapa, dari sisi hukumnya seperti apa itu, kalaupun ada kesepakatan internal mereka ada tidak buktinya, masuk akal tidak,” tanya legislator dapil Bangka Barat tersebut.

Ia pun meminta agar permasalahan ini diclearkan terlebih dahulu sebelum nantinya diputuskan oleh Gubernur Babel. “Jangan sampai apa yang diputuskan oleh pak Gubernur itu melegalkan apa yang dilakukan oleh PT.

Sawindo sekian tahun atas 370 hektar itu, pajak tidak dibayar, aturan tidak ditaati. Itu yang jadi persoalannya,” cetus Bong Ming Ming.

Menyikapi persoalan ini, Ketua Komisi II DPRD Babel, Aksan Visyawan menuturkan bahwa Pansus DPRD Babel akan turun untuk mengaudit data dan menemukan solusi yang tepat.

“DPRD bersama BPN untuk terjun kelapangan dan mengaudit apakah sesuai dengan yang tertulis di lapangan. Jangan sampai perusahaan itu seakan-akan membela masyarakat tapi melanggar hukum,” sebut Aksan saat memimpin rapat. (fiz)

Related Search

Tags:
author

Author: