banner 728x90

Ombudsman Catat 78,41 % Unit Layanan Publik Tak Libatkan Masyarakat

banner 468x60

*Sudah Lakukan Survei Mei-Oktober 2016

prof-adrianus-maliala

Andrianus Meliala

TANJUNGPANDAN-Sebanyak 78, 41 Persen dari 2000 Unit Layanan Publik tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik. Data tersebut merupakan hasil surveI kompetensi layanan yang dilakukan Ombudsman RI pada kurun waktu Mei hingga Oktober tahun 2016.

banner 300x250

Anggota Ombusman RI Andrianus Meliala mengatakan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengamanatkan Kementrian/lembaga/pemda untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun pelayanan publik.

“Di samping melakukan survei kepatuhan atribut layanan, mulai tahun ini Ombudsman juga memberikan perhatian apakah unit layanan publik tersebut melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. Ini penting untuk meningkatkan partisipasi publik sera memperkuat sisi pengawasan,” kata Adrianus di Kantor Ombudsman RI Selasa (29/11) seperti rilis yang disampaikan ke Belitong Ekspres, akhir pekan lalu.

Tak hanya iu, kata Andrianus, dari survei tersebut didapatkan hasil sebanyak 60,73 persen unit pelayanan publik di Indonesia tidak melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Padahal, survei kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur bagi unit layanan untuk melakukan evaluasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dijelaskan, survei kepatuhan atribut layanan oleh Ombudsman RI merupakan penilaian kepatutan kementrian/lembaga/pemda terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik. Pada tahun 2016, Oumbudsman RI melakukan penilaian mencakup 12 ribu produk pelayanan publik di 25 kementrian, 15 lembaga, 33 provinsi, 85 kabupaten dan 55 kota.

Pada tahun ini sejumlah entitas yang disurvei oleh Ombudsman meningkat dibandingkan tahun 2015 lalu yakni, 22 kementrian, 15 lembaga, 33 provinsi, 85 kabupaten dan 55 kota. “Akan dilaksanakan penganugerahan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanann publik kepada entisitas yang masuk zona hijau/zona kepatuhan tinggi di Jakarta pada awal Desember 2016. Rencana akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia,” kata Andrianus.
Berikur ringkasan hasil survei kepatjan atribut layanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI.

1. Kementrian. Sebanyak 44 persen atau 11 kementrian masuk zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 Tentang pelayanan publik di tingkat pemerintah pusat.

2. Lembaga. Sebanyak 66, 67 persen atau 10 lembaga masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilauan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang pelayanan publik di tingkat pemerintah pusat.

3 Provinsi. Sebanyak 39,39 persen atau 13 dari 33 provinsi masuk zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Sesuai UU 25/2009 di tingkat pemerintah daerah.

4 Kabupaten. Sebanyak 18 persen atau 15 daru 85 kabupaten masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang pelayanan publk pada unit layanan publik di tingkat pemerintah daerah.

5 Kota. Sebanyak 29 persen atau 16 dari 55 kota masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang pelayanan publik pada unit layanan publik di tingkat pemerintah daerah.(kin/agu)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: