banner 728x90

Ormas Baru Berbadan Hukum Bisa Langsung Ajukan Bantuan

ilustrasi ormas. Foto: jpnn.com

ilustrasi ormas. Foto: jpnn.com

*Sesuai Permendagri 13/2018

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2018 memberikan peluang bagi Organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun organisasi keagamaan memperoleh bantuan hibah meskipun baru mendaftarkan lembaganya pada akta notaris. Padahal sebelumnya Permendagri nomor 32 tahun 2011 mensyaratkan masa waktu tiga tahun sejak berbadan hukum bagi ormas untuk menerima bantuan.

“Jadi intinya, tujuan dari pertemuan ini adalah penjabaran dari Permendagri 32 tahun 2011 yang mana mengamanatkan bahwa setiap organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk mendapatkan bantuan hibah atau sosial yang bersumber dari pemerintah, baik APBD maupun APBN sekurang-kurangnya harus berbadan hukum dan usianya 3 tahun,” ujar Kabag Kesra Setdakab Beltim, Sarjono saat menghadiri sosialisasi Permendagri 32 tahun 2011 dan Permendagri 13 tahun 2018, Kamis (11/4) kemarin.

Menurut Sarjono, ormas keagamaan di Kabupaten Beltim yang telah berbadan hukum masih sedikit jumlahnya. Hal ini mungkin disebabkan pengurusan akta notaris dianggap sulit dan memerlukan biaya. “Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Beltim hanya sedikit sekali secara persentasinya bahkan 0,01 persen yang berbadan hukum. Ditambah lagi, Permendagri tersebut dirubah melalui perubahan ketiga melalui Permendagri 13 tahun 2018,” kata Sarjono.

Dengan kemudahan yang diberikan Permendagri 13 tahun 2018, ormas-ormas yang baru terbentuk bisa langsung mengajukan bantuan hibah dan dipertimbangkan sebagai penerima hibah. “Intinya kewajiban itu membedakan kalau sebelumnya sekurang-kurangnya umur 3 tahun maka di perubahan ketiga, begitu hari ini ormas berbadan hukum langsung bisa mengajukan proposal bantuan hibah,” sebut Sarjono.

Hanya saja Sarjono berharap sosialisasi dimanfaatkan pengurus dan pimpinan ormas untuk melegalkan status badan hukum organisasi masing-masing. “Kami berharap dengan menghadirkan keterwakilan pimpinan ormas, masjid, gereja dan vihara sekaligus Kepala Desa silahkan berdiskusi mendengarkan mekanisme di dalam pemberian atau pengurus dan akte pendirian yayasan yang disampaikan notaris,” tukasnya. (msi)

Related Search

author

Author: