banner 728x90

Pangkalpinang Raih Penghargaan

banner 468x60

//Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berhasil meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI.
Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai di Jakarta, Selasa, mengatakan pemberian penghargaan kepada Kota Pangkalpinang karena hasil penilaian masuk ke dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.
“Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Kota Pangkalpinang, dari 44 produk layanan administrasi diperoleh nilai 82.05 dan masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi,” katanya.
Dia mengatakan, predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau diperoleh dari rentang nilai 81-100, predikat kepatuhan sedang atau zona kuning 50-80 dan predikat kepatuhan rendah atau zona merah 0-50.
“Akumulasi nilai tersebut diperoleh dari bobot nilai per variabel pertanyaan yang dilihat dari sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif baik tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Amzulian mengatakan, sejak 2016 Ombudsman RI juga melakukan penilaian terhadap kompetensi penyelenggaraan dalam standar pelayanan publik yang merupakan survei ikutan (omnibus survey).
Dikatakannya, survei tersebut dilakukan satu paket dengan survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
“Survei ikutan ini mencoba menggali lebih dalam secara substansial terhadap standar pelayanan sehingga mendapatkan gambaran penyelenggaraan implementasi pelayanan publik yang lebih komprehensif dan tidak hanya terpaku pada pemenuhan aspek ketampakan fisik standar pelayanan,” katanya.
Wali Kota Pangkalpinang, Muhammad Irwansyah mengatakan, dengan diraihnya penghargaan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman ini, pihaknya akan berusaha terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami juga akan merespon seluruh keluhan masyarakat terkait pelayanan publik dan juga akan menerima seluruh masukan dan rekomendasi dari Ombudsman untuk memajukan pembangunan khususnya di Pangkalpinang,” ujarnya.
Dalam penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tersebut, Pemkot Pangkalpinang menduduki peringkat keempat tertinggi dari 44 kota di seluruh Indonesia, di mana peringkat pertama diraih Kota Blitar, kedua Kota Palembang dan ketiga Kota Palopo, (ant/rb)

banner 300x250

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: