banner 728x90

Pegawai PHL Belum Semua SKPD Kumpulkan Data

banner 468x60

MANGGAR –Pendataan Pegawai Harian Lepas (PHL) yang akan berubah status menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT)  di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dipastikan akan terus dilakukan.

 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) masih terus menunggu data dari SKPD yang masuk ke BKD Beltim yang dideadline, Selasa (5/1).

 

Menurut Kepala BKD Beltim, Erna Konondo yang ditemui Belitong Ekspres Rabu (6/1) kemarin, belum semua SKPD yang mengumpulkan data tersebut.

banner 300x250

 

“Dari kurang lebih 40 SKPD dan juga UPTD se Beltim, belum semuanya data pegawai PHL yang kami terima. Hingga kini kami masih menunggu data tersebut,” ungkap Erna Konondo, Rabu (6/1) pagi kemarin.

 

Erna mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah berkirim surat melalui edaran Bupati kepada masing masing SKPD, namun hingga pagi kemarin belum semua SKPD yang mengumpulkan.

 

“Saat ini baru masuk sekitar 700an data dan itupun termasuk pegawai PTT jadi masih kurang lebih 1.000 an lebih dari jumlah data keseluruhan pegawai PTT dan PHL se Beltim. Karena itu kami berserta Stafnya masih tetap menunggu data data tersebut,” ujar Erna.

 

Erna tak memungkiri seperti hal nya pegawai PTT dan PHL di RSUD Beltim yang juga belum mengumpulkan tersebut, sebab pegawai disana (RSUD-red) ada yang menggunakan sistem pergantian tugas atau Sift. Mmungkin hal tersebutlah kata dia, yang membuat SKPD tersebut belum mengumpulkan.

 

“Yah, mungkin mereka ada yang bergantian Sift kerja jadi mungkin memberitahukannya pada saat mereka bertugas kerja dan yang tidak bertugas pada saat ini. Mungkin mereka tidak mengetahui akan adanya dan perintah untuk mengumpulkan data data tersebut,” terang Erna.

 

Erna menjelaskan bahwa, perbedaan mendasar status kepegawaian PHL dan PTT adalah Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan pemberhentian sebagai pegawai.
Masih menurutnya, alasan pendataan ulang karena BKD ingin memastikan seluruh PHL terhitung sampai dengan masa kontrak berakhir per tanggal 31 Desember 2015. Kemudian, data tersebut akan disusun kembali dan diajukan kepada Bupati untuk di-SK-kan menjadi PTT.

Erna menambahkan, edaran pendataan ulang memang sempat menimbulkan polemik. Pasalnya, salah satu perihal yang termuat dalam edaran pendataan ulang menyebutkan bahwa PHL untuk tidak dibuatkan surat perpanjangannya pada bulan Januari 2016 dan untuk tidak mengangkat terlebih dahulu PHL baru.

Ia menyarankan, seluruh PHL yang bekerja di SKPD tetap bekerja seperti biasa sampai dengan dikeluarkannya SK pengangkatan sebagai PTT nantinya. Ia berharap kepada SKPD yang belum menyerahkan data pegawai PHL, agar segera mengumpulkannya, karena dengan terkumpulnya data tersebut akan mempermudahkan BKD untuk memberikan koreksi dan melakukan pendataan.‎ (feb

 

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: